m-132-2015

Recommendations

Info

sumbang saran secara kelembagaan dapat menggunakan berbagai haknya untuk mengawasi tindak lanjut rekomendasi yang sudah dihasilkan. Penggunaan hak-hak tersebut sudah diatur baik dalam konstitusi UUD Tahun 1945, undang-undang, serta Peraturan Tata Tertib. Setiap AKD perlu membuat rencana kegiatan pelaksanaan fungsi pengawasan yang akan dilakukan dalam satu tahun sidang berdasarkan skala prioritas, terutama dari segi tingkat strategis dan tingkat dampak suatu kebijakan terhadap masyarakat banyak, tanpa mengesampingan tindak lanjut pengawasan atas permasalahan yang berkembang pada tahun sidang berjalan. Agar hal itu bisa terwujud, penyusunan rencana dan kerangka waktu yang jelas, serta penetapan prioritas follow up terhadap hasil-hasil kegiatan pengawasan DPR perlu didukung data dan informasi yang diperoleh dari temuan hasil pengawasan baik rapat maupun kunju ngan kerja Alat Kelengkapan DPR dan Hasil Kunjungan Kerja perorangan anggota serta pengaduan masyarakat yang masuk ke DPR. Analisis terhadap hasil-hasil temuan itu tentunya perlu mendapatkan dukungan keah lian yang memadai, baik itu oleh pihak Sekretariat Jenderal maupun dari para Staf Ahli Anggota Dewan. Analisa follow up tersebut sangat penting karena mengingat untuk menindaklanjuti suatu temuan, diperlukan kajian yang cermat agar solusi yang diberikan Dewan atas suatu isu dapat tepat sasaran, efektif, dan seefisien mungkin. DPR juga perlu menentukan waktu minimal satu hari dalam seminggu, untuk melakukan pembahasan dengan pemerintah atau pemangku kepentingan (stakeholder) terkait dengan temuan hasil pengawasan dan juga untuk mengonfirmasi sejauhmana rekomendasi DPR telah ditindaklanjuti oleh pemerintah. Dalam rangka perbaikan ini, DPR telah menghasilkan Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan terhadap Pelaksanaan Undang-Undang dan APBN. Pedoman ini harus segera disosialisasikan dan diinternalisasikan guna lebih meningkatkan pelaksanaan fungsi pengawasan yang dapat berdampak positif bagi masyarakat. Di sisi lain, secara kelembagaan DPR sedang melaksanakan reformasi dalam rangka meningkatkan performa dan kinerja kelembagaan secara keseluruhan. Salah satu wujud upaya tersebut adalah dibentuknya Tim Implementasi Reformasi DPR yang dipimpin Wakil Ke tua DPR Fahri Hamzah. Salah satu tugasnya adalah melakukan akselerasi agar pembenahan internal (reformasi) kelembagaan DPR dapat segera terlaksana. Sebab, reformasi DPR tidak sematamata hanya ingin mewujudkan DPR Modern yang ditandai oleh semakin terbukanya akses bagi masyarakat terhadap apa yang dilakukan DPR (transparansi); penggunaan teknologi informasi dalam melaksanakan kegiatannya sehingga terwujud kondisi paperless (tidak boros kertas) dan masyarakat dapat mengakses secara online dengan mudah; dan terwujudnya fungsi representasi dengan sebenar-benarnya di setiap fungsi yang dimiliki DPR. Konsep tersebut terlihat sangat ideal dan jika benar-benar tercapai maka akan terbentuk sebuah parlemen ideal yang didambakan masyarakatnya. Sasaran dari reformasi DPR tersebut adalah para Anggota DPR, alat kelengkapan, dan fraksi di satu sisi serta para sistem pendukungnya di sisi lain (Sekretariat Jenderal, Badan Keahlian, tenaga ahli, staf anggota, dll). Terhadap kedua unsur tersebut perlu dilakukan penguatan sistem kedewanan secara benar dan tepat agar kinerja DPR dapat terukur dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Penguatan tersebut dilakukan melalui penataan dan pengembangan tata kelola kelembagaan DPR secara efisien dan efektif. 36 EDISI 132 TH. XLV, 2015
Dari semua gagasan dan konsep ideal di atas terdapat tantangan berat untuk mewujudkannya yang sangat tidak mudah dilakukan. Secara prosedural dan sistematis berbagai program tersebut sudah mulai dilaksanakan seperti fokus memperhatikan informasi yang dibutuhkan masyarakat mengenai DPR dengan mengembangkan museum dan membangun learning center dan art center serta exhibition hall untuk dapat diakses masyarakat yang ingin mengetahui proses reformasi yang sedang dilakukan DPR. Selain itu, kebutuhan penataan kawasan gedung DPR merupakan salah satu prioritas kegiatan guna menciptakan iklim kondusif bekerja anggota DPR dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Selain contoh program fisik di atas, juga dilakukan upaya di bidang non fisik seperti penataan kelembagaan, penataan mekanisme pengambilan keputusan, penataan manajemen masa persidangan, penataan manajemen rapat, serta penatakelolaan pelaksanaan tiga fungsi utama yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan. Persoalannya adalah apakah semua program dan konsep tersebut dapat diimplementasikan dengan baik? Sebenarnya melalui Renstra DPR 2015-2015 upaya reformasi DPR sudah dijalankan. Terhadap berbagai item kegiatan baik fisik dan non fisik sangat tergantung kepada keterlibatan seluruh elemen DPR baik para Anggota DPR, Sekretariat Jenderal, Badan Keahlian DPR, para Tenaga Ahli, dan unsur pendukung lainnya. Dari sisi kesiapan anggaran terutama untuk program fisik, sudah tersedia dalam APBN tahun 2016 yang akan berlanjut untuk tahun berikutnya. Artinya, secara prinsip tidak ada masalah meskipun prosesnya harus dikawal oleh publik selain secara prosedural dilakukan secara transparan yang melibatkan berbagai lembaga pengawas dan audit. Semantara kesiapan personil menjadi sebuah tantangan besar untuk dapat mewujudkan cita-cita menjadikan DPR sebagai parlemen modern. Sebagai penutup, apa yang sudah, sedang, dan akan dilaksanakan DPR saat ini memang tidak mudah untuk dapat terlihat secara langsung. Tantangan terberatnya adalah perubahan mindset dari seluruh stakeholders DPR baik Anggota maupun para unsur pendukungnya. Jika hal itu tidak berubah, maka perubahan kelembagaan (reformasi) DPR akan sulit terwujud. Namun demikian dengan optimisme dan kerja keras seluruh elemen, niscaya niat dan cita-cita itu dapat terwujud. Amin … FOTO: RIZKA, ANDRI/PARLE/ HR EDISI 132 TH. XLV, 2015 37
Page 1 and 2: EDISI 132 TH. XLV, 2015 PARLEMEN HU
Page 3 and 4: LAPORAN UTAMA Kaleidoskop DPR RI 20
Page 5 and 6: PEMBONGKARAN PAPAN REKLAME YANG MAS
Page 7 and 8: ersama. Karena Indonesia dan Austra
Page 9 and 10: laporan utama KALEIDOSKOP WAKIL KET
Page 11 and 12: laporan utama KALEIDOSKOP WAKIL KET
Page 13 and 14: laporan utama KALEIDOSKOP KOMISI II
Page 15 and 16: laporan utama KALEIDOSKOP KOMISI IV
Page 17 and 18: laporan utama KALEIDOSKOP KOMISI VI
Page 19 and 20: laporan utama KALEIDOSKOP KOMISI VI
Page 21 and 22: laporan utama KALEIDOSKOP KOMISI X
Page 23 and 24: laporan utama KALEIDOSKOP BANGGAR D
Page 25 and 26: Pimpinan dan anggota Baleg DPR saat
Page 27 and 28: Ketua BKSAP DPR RI Nurhayati Ali As
Page 29 and 30: laporan utama KALEIDOSKOP MKD DPR R
Page 31 and 32: Pimpinan Pansus RUU MInol Penetapan
Page 33 and 34: Sekjen DPR RI melantik Pejabat Esel
Page 35: Indra Pahlevi Peneliti Bidang Polit
Page 39 and 40: Problem lama juga masih terulang se
Page 41 and 42: EDISI 132 TH. XLV, 2015 41
Page 43 and 44: EDISI 132 TH. XLV, 2015 43
Page 45 and 46: SEJARAH MKD Dinamika proses persida
Page 47 and 48: PANEN RAYA Wakil Ketua DPR RI Fadli
Page 49 and 50: TINJAU TAMBANG Kunjungan Kerja Spes
Page 51 and 52: PAMIT Pimpinan DPR bersama mantan K
Page 53 and 54: PIMPINAN KPK Suasana Rapat Paripurn
Page 55 and 56: gen. Jadi ada interaksi dan korelas
Page 57 and 58: Pribadinya begitu ramah dan sederha
Page 59 and 60: staf ahlinya. Ketika Muhaimin menja
Page 61 and 62: Kedua RUU yang saat ini sedang diba
Page 63 and 64: mungkin dipertimbangkan untuk masuk
Page 65 and 66: pelaku paling sedikit akan menerima
Page 67 and 68: negeri. Persidangan di DPR apabila
Page 69 and 70: mana melihat salah satu agama sebag
Page 71 and 72: Sedikit sekali artis lawas yang mas
Page 73 and 74: erat. Selama ini masih banyak acara
Page 75 and 76: Kehakiman Tertinggi yaitu Mahkamah
Page 77 and 78: DALAM MEMPERSIAPKAN EKONOMI THAILAN
Page 79: EDISI 132 TH. XLV, 2015 79

m-132-2015

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?