m-132-2015

Recommendations

Info

ASPIRASI SENGKETA LAHAN WARGA BATU LEMAN DENGAN PT. HARAPAN HIBRIDA KALBAR Kami Komisioner Komnas HAM meminta perhatian DPR khususnya Komisi III menindaklanjuti penyelesaian kasus sengketa lahan antara warga Desa Batu Leman, dsk dengan PT. Harapan Hibrida Kalbar – Timur Lipat Gunting Estate/Union Sampoerna Triputra Persada (PT. HHK) di Kab. Ketapang Prov.Kalbar. Kami menyampaikan pengaduan dari Gabriel Goa (Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia/ PADMA), mewakili masyarakat Suku Dayak Jelak Sekayuk (di Desa Batu Sedau, Desa Seguling, dan Desa Suak Burung) terkait dugaan perampasan lahan milik masyarakat dan kriminalisasi terhadap Kepala Desa Seguling dan 5 warganya yang ditangkap oleh aparat Polres Ketapang dengan tuduhan melakukan pencurian buah sawit di lahan PT. HHK. Padahal persoalan intinya adalah tidak diberikannya hak-hak masyarakat atas tanah seluas +1.434 Ha. yang telah diserahkan ke PT. HHK untuk dibangunkan kebun kelapa sawit melalui Program Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya (KKPA) Tahap III sejak 2006/2007. Akibatnya kondisi saat ini belum kondusif karena pendekatan hukum yang digunakan Polres Ketapang cenderung mengabaikan akar permasalahan konflik, yaitu pemulihan hak-hak atas tanah. Bahwa Komnas HAM telah melakukan pemeriksaan dan investigasi lapangan serta meminta penjelasan dari Pimpinan PT. HHK maupun Staf Ditjen Perkebunan Kementan dengan kesimpulan bahwa patut diduga telah terjadi pelanggaran HAM khususnya hak atas tanah dan hak atas keadilan antara lain: a. Belum diberikannya ganti rugi atas lahan warga oleh PT.HHK menyebabkan beberapa warga yang menuntut keadilan justru diproses hukum dengan tuduhan pencurian, sementara laporan masyarakat ke PT. HHK dengan tuduhan penyerobotan lahan belum ditindaklanjuti oleh Polres Ketapang. b. Adanya indikasi tumpang tindih perizinan dan lahan serta perbedaan persepsi antara PT. HHK yang menganggap pembangunan kebun kemitraan adalah solusi atas tuntutan KKPA III sementara menurut masyarakat bukan demikian solusinya. c. Harus dilakukan verifikasi faktual terhadap setiap pemilik lahan yang telah menyerahkan lahannya untuk diketahui letak perbedaan data hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh Pemkab Ketapang. d. Perlu penelusuran pihak-pihak yang terlibat dalam skema KKPA untuk dimintai pertanggungjawabannya. e. Pemidanaan terhadap Kades dan 5 (lima) warganya dengan tuduhan pencurian sawit bukan merupakan kasus yang berdiri sendiri tapi berakar dari tidak dipenuhinya hak-hak keperdataan warga, lemahnya sosialiasi dan komunikasi antara PT. HHK dengan warga sekitar. f. Lembaga Penegak hukum hendaknya melihat akar persoalan kriminalisasi warga disebabkan oleh persoalan lahan warga yang diserahkan ke PT. HHK, maka seharusnya diarahkan untuk penyelesaian hak-hak keperdataan masyarakat terlebih dahulu. Bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Komnas HAM telah menyampaikan rekomendasi kepada Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Bupati Ketapang, Kapolres Ketapang, Ketua PN Ketapang, Kepala Badan Lingkungan Hidup Prov. Kalbar, dan Padma Indonesia agar rekomendasi tersebut dijalankan dan rencana pelaksanaannya disampaikan ke Komnas HAM. Kami memohon Komisi III DPR RI menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM tersebut sebagaimana mestinya. Natalius Pigai Jakarta Pusat, DKI Jakarta PERMOHONAN GRASI DAN USULAN PENCEGAHAN KORUPSI Surat dari Sdr. Dr. Janes Johan Karubaba (terpidana dugaan korupsi Proyek DED PLTA Sungai Urumuka dan Sungai Mamberamo APBD Prov Papua T. 2009-2000) yang ditujukan kepada Ketua DPR RI, sbb : a. Bahwa Pengadu mengajukan permohonan grasi (pengampunan) para mantan pejabat Pemda Papua yang terjerat perkara korupsi agar mendapat persamaan keadilan sebagaimana grasi yang diberikan kepada tahanan politik (mantan Anggota Organisasi Papua Merdeka). b. Bahwa para mantan pejabat Pemda tersebut memiliki hak konstitusional dan HAM yang sama dengan 5 orang tahanan politik yang telah diberikan grasi, dan bahkan menyusul 90 orang tahanan politik yang akan mendapatkan grasi. Menurut Pengadu perbuatan makar dan berkhianat kepada negara dan Pemerintah RI yang dilakukan para Tapol/ anggota OPM jelas lebih merugikan bangsa dan negara. c. Pengadu mengaku, tindakan korupsi dilakukan karena kurangnya pengetahuan tentang peraturan perundangundangan dan juga karena lemahnya sistem pengawasan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Karena itu untuk upaya pencegahan korupsi di seluruh Pemda Papua adalah dengan melibatkan Kejaksaan menjadi penasehat hukum dalam proses pengadaan barang dan jasa Pemda Papua. Dr. Janes Johan Karubaba DKI Jakarta 4 EDISI 132 TH. XLV, 2015
PEMBONGKARAN PAPAN REKLAME YANG MASIH BERSENGKETA DI MA RI Saya ingin menyampaikan kepada Ketua Komisi III DPR RI, perihal permohonan keadilan atas tindakan oknum Kepala Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung dan oknum Kepala Satuan Polisi Pamongpraja Kota Bandung yang diduga telah membongkar paksa papan reklame yang masih dalam proses sengketa di MA-RI. Saya adalah Dirut PT. Rajawali Neon yang memiliki papan reklame berlokasi di Jl. Pajajaran dan Jl. Pasiri Kota Bandung yang dibongkar secara paksa. Padahal papan reklame yang seharusnya dibongkar adalah papan reklame iklan rokok yang terletak di Jl. Asia Afrika, Kota Bandung dan saya tidak pernah memasang reklame berupa iklan rokok. Atas pembongkaran papan reklame tersebut, saya merasa keberatan karena permasalahan papan reklame tersebut saat ini masih dalam proses pemeriksaan di Mahkamah Agung RI Melalui PN Kelas 1A Bandung dengan No. Reg. 16/ PDT/KS/2014/PN.BDG. Seharusnya tindak pembongkaran baru dapat dilakukan setelah proses hukum di pengadilan mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht). Selain itu barang bukti besi dan tiang pancang reklame hasil pembongkaran sudah hancur dan dibawa oleh dua kendaraan truk operasional dari Satpol PP dan Dinas Pemakaman dan Pertama nan Kota Ban dung, yang hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya. Pengadu berharap agar petugas yang membawa barang bukti tersebut dapat ditahan oleh petugas yang berwajib. Saya memohon bantuan Ketua Komisi III DPR RI agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Demikian untuk menjadi periksa dan terima kasih. Haji Yana Sunaryana Bandung, Jawa Barat PERLINDUNGAN HUKUM DAN GANTI RUGI ATAS PENYEROBOTAN TANAH ADAT BAHRAINI Disampaikan dengan hormat kepada Ketua Komisi III DPR RI perihal permohonan perlindungan hukum dan ganti rugi atas penyerobotan tanah Adat Bahraini seluas 58.000 m2 oleh Sdr. Rudy Resnawan (RR), Wakil Gubernur Kalimantan Selatan yang saat itu merupakan Walikota Banjarbaru beserta istri, yaitu Sdri. Rosdiawati (R), dimana tanah tersebut akan digunakan untuk kepentingan pembangunan Kampus IPDN Prov. Kalsel. Bahwa tanah tersebut merupakan tanah adat Bahraini dan milik sebagian warga masyarakat di Kampung Cempaka, Banjarbaru. Sdr. RR dan istrinya, R telah mengambilalih hak atas tanah tersebut dengan diterbitkannya SHM No. 3994/3997/3999 tahun 2004 atas nama ybs, dimana penerbitan SHM tersebut diduga cacat hukum karena pada saat pembuatan sertifikat tanah dimaksud belum dalam proses dibeli dan status tanah masih merupakan tanah milik adat Bahraini sesuai surat No. 25/1.13.KT/1971, tgl 23 Maret 1971 yang dibuat oleh Kepala Kampung Cempaka dan diketahui oleh Camat dan Ketua RT Cempaka. Kami mendapat informasi bahwa tanah tersebut semula dibeli oleh Sdr. Gajali (yang merupakan anak buah Sdr. RR) dari Sdr. Ruyani dan A. Hulaini, selaku pemilik tanah tersebut. Namun pembelian tanah tersebut ternyata cacat hukum karena tidak melalui prosedur yang berlaku. Pengadu menduga BPN Banjarbaru telah terlibat dalam pelanggaran tersebut, karena ketika pengadu menanyakan kepada BPN Banjarbaru terkait legalitas penerbitan SHM No. 3994/3997/39999 tahun 2004 atas nama Sdr. RR dan R, pihak BPN Banjarbaru tidak berani memberikan jawaban yang sebenarnya karena masalah tersebut menyangkut pejabat mantan Walikota Banjarbaru. Adapun dana yang disediakan untuk pembangunan Kampus IPDN tersebut adalah sebesar Rp. 128.000.000.000,-. Oleh karenanya pengadu meminta ganti rugi atas tanah miliknya yang telah diambilalih tersebut karena masyarakat mengalami kerugian yang tidak sedikit sebagai dampaknya. Kami memohon agar Komisi III DPR RI dapat membantu menyelesaikan permasalahan tersebut,sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Masalah tersebut terkait dengan persoalan pertanahan yang merupakan lingkup bidang kerja Komisi II, kiranya surat tersebut juga dapat disampaikan kepada Komisi II untuk mendapat tindaklanjut. HM. Padlan, SH., MH Banjarmasin, Kalsel EDISI 132 TH. XLV, 2015 5
Page 1 and 2: EDISI 132 TH. XLV, 2015 PARLEMEN HU
Page 3: LAPORAN UTAMA Kaleidoskop DPR RI 20
Page 7 and 8: ersama. Karena Indonesia dan Austra
Page 9 and 10: laporan utama KALEIDOSKOP WAKIL KET
Page 11 and 12: laporan utama KALEIDOSKOP WAKIL KET
Page 13 and 14: laporan utama KALEIDOSKOP KOMISI II
Page 15 and 16: laporan utama KALEIDOSKOP KOMISI IV
Page 17 and 18: laporan utama KALEIDOSKOP KOMISI VI
Page 19 and 20: laporan utama KALEIDOSKOP KOMISI VI
Page 21 and 22: laporan utama KALEIDOSKOP KOMISI X
Page 23 and 24: laporan utama KALEIDOSKOP BANGGAR D
Page 25 and 26: Pimpinan dan anggota Baleg DPR saat
Page 27 and 28: Ketua BKSAP DPR RI Nurhayati Ali As
Page 29 and 30: laporan utama KALEIDOSKOP MKD DPR R
Page 31 and 32: Pimpinan Pansus RUU MInol Penetapan
Page 33 and 34: Sekjen DPR RI melantik Pejabat Esel
Page 35 and 36: Indra Pahlevi Peneliti Bidang Polit
Page 37 and 38: Dari semua gagasan dan konsep ideal
Page 39 and 40: Problem lama juga masih terulang se
Page 41 and 42: EDISI 132 TH. XLV, 2015 41
Page 43 and 44: EDISI 132 TH. XLV, 2015 43
Page 45 and 46: SEJARAH MKD Dinamika proses persida
Page 47 and 48: PANEN RAYA Wakil Ketua DPR RI Fadli
Page 49 and 50: TINJAU TAMBANG Kunjungan Kerja Spes
Page 51 and 52: PAMIT Pimpinan DPR bersama mantan K
Page 53 and 54: PIMPINAN KPK Suasana Rapat Paripurn
Page 55 and 56:
gen. Jadi ada interaksi dan korelas
Page 57 and 58:
Pribadinya begitu ramah dan sederha
Page 59 and 60:
staf ahlinya. Ketika Muhaimin menja
Page 61 and 62:
Kedua RUU yang saat ini sedang diba
Page 63 and 64:
mungkin dipertimbangkan untuk masuk
Page 65 and 66:
pelaku paling sedikit akan menerima
Page 67 and 68:
negeri. Persidangan di DPR apabila
Page 69 and 70:
mana melihat salah satu agama sebag
Page 71 and 72:
Sedikit sekali artis lawas yang mas
Page 73 and 74:
erat. Selama ini masih banyak acara
Page 75 and 76:
Kehakiman Tertinggi yaitu Mahkamah
Page 77 and 78:
DALAM MEMPERSIAPKAN EKONOMI THAILAN
Page 79:
EDISI 132 TH. XLV, 2015 79
show all

m-132-2015

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?