m-132-2015
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Problem lama juga masih terulang seperti tidur saat sidang atau bahkan tidak<br />
hadir. DPR belum mampu meyakinkan rakyat bahwa mereka adalah betul-betul<br />
wakil rakyat. Penyambung lidah rakyat semestinya memperjuangkan aspirasi<br />
rakyat bukan aspirasi partai dan golongannya. Sebetulnya saya yakin bahwa<br />
masih banyak anggota DPR yang jujur dan bekerja untuk rakyat. Tapi jika mereka<br />
diam saja terhadap kesalahan anggota lainnya, jangan salahkan apabila<br />
rakyat tidak lagi percaya kepada lembaga DPR secara keseluruhan, ditambah<br />
lagi skandal yang membelit pimpinan Dewan, sejauh penilaian saya pribadi,<br />
Pimpinan DPR saat ini adalah pimpinan yang paling tidak kredibel dibandingkan<br />
dengan pimpinan sebelumnya.<br />
Hanindyo Permana, S.IP, 24 tahun<br />
(Karyawan Swasta - Palangkaraya)<br />
Opini saya, kinerja DPR sebagai lembaga legislatif<br />
belum berfungsi secara maksimal. Lebih banyak<br />
menunjukkan kontroversi dibanding kinerja dalam<br />
perumusan undang-undang yang pro rakyat. Selain<br />
itu saya berharap, tidak ada tendensi-tendensi<br />
yang bersifat negatif yang bukan untuk kepentingan<br />
masyarakat dalam pembentukan Pansus seperti Pelindo dll. Pansus-pansus<br />
tersebut diharapkan menjadi pembuktian DPR dalam menjalankan fungsinya<br />
sebagai pengawas pemerintah, bukan malah dijadikan alat untuk manuvermanuver<br />
kepentingan politik tertentu. Terakhir harapannya DPR mampu menjadi<br />
tangga dalam menjembatani aspirasi Rakyat secara keseluruhan, bukan<br />
terbatas golongan/partai politik.<br />
Abdul Hair, 26 tahun (Penulis –<br />
Tolitoli)<br />
Pengamatan saya tentang DPR selama ini<br />
bersumber dari media, artinya baik atau buruknya<br />
kinerja DPR yang saya ketahui adalah ditentukan<br />
oleh media. Menurut saya media saat ini condong<br />
ke dua sisi: yang satu cenderung pro ke pemerintah<br />
dan yang satunya lagi cenderung kontra. Yang pro<br />
pemerintah biasanya (dan seringkali) menilai buruk kinerja DPR. Hal-hal yang<br />
diliput media tentang DPR kebanyakan hal-hal yang bombastis, pertarungan antar<br />
elit Parpol. Jadinya isu tentang kebijakan dan kinerja jadi tersingkir. Menurut<br />
objektivitas saya, DPR itu isinya lebih dari 500 orang, untuk melihat satu persatu<br />
kinerja anggota tentulah sulit, dan media mainstream tentu tidak menjangkau itu.<br />
Kalau saya mengatakan semua anggota DPR berkinerja buruk, kurang tepat<br />
juga, karena pasti masih ada yang kinerjanya bagus.<br />
Menurut saya secara perorangan, ada anggota yang kinerjanya bagus namun<br />
ada juga yang buruk. Tapi secara kelembagaan dan secara general, kinerja<br />
DPR saya nilai sangat buruk, itu hasil penilaian saya yang bersumber dari Media.<br />
Iqbal Fajar, 22 Tahun (Aktivis<br />
Mahasiswa Univ Brawijaya –<br />
Malang)<br />
Sesungguhnya Parlemen (dalam hal ini<br />
DPR), merupakan kunci utama dalam sebuah<br />
negara Demokrasi, karena melalui lembaga<br />
inilah Rakyat terwakili untuk mengawasi dan mengatur pemerintah agar tidak<br />
semena-mena dan menjadi diktator. Indonesia telah mengalami masa dimana<br />
DPR lemah sehingga Eksekutif menjadi semena-mena saat zaman Soeharto.<br />
Namun sayang, pasca reformasi, meskipun secara kelembagaan DPR menguat<br />
namun DPR saat ini tidak sama sekali mencerminkan keterwakilan Rakyat Indonesia.<br />
DPR seolah hanya mewakili kepentingan partai dan golongannya saja.<br />
Kerja DPR setahun ini tidak menyentuh secara langsung kepada masyarakat.<br />
Seharusnya DPR membenahi regulasi pendidikan, kesehatan dan pelayanan<br />
dasar agar pro terhadap rakyat kecil, bukan malah mempertontonkan dagelan<br />
politik seperti Papa Minta Saham dll. Jangan sampai karena nila setitik rusak<br />
susu sebelanga. Seluruh Anggota DPR harus melakukan instropeksi diri, bahwa<br />
mereka saat ini memegang amanah Rakyat Indonesia yang begitu besar, sehingga<br />
tidak boleh main-main dalam menjalankan amanah tersebut. Kesimpulannya<br />
adalah, kita jaga lembaga DPR, kita perkuat. namun mari kita robohkan<br />
orang-orang yang membuat kotor DPR!!! Hidup Rakyat Indonesia!!!<br />
Bagus Santa Wardhana,<br />
32 Tahun (Tokoh Pemuda –<br />
Buleleng)<br />
Saya berpendapat kinerja DPR selama<br />
1 tahun ini kurang maksimal, sepertinya<br />
yang kita ketahui bersama DPR<br />
mempunyai fungsi: penganggaran, pengawasan<br />
dan legislasi. Secara umum kinerja<br />
DPR bisa dikatakan bagus, tetapi jika<br />
dilihat secara spesifik tidak ada pekerjaan yang kongkrit misalkan dalam legislasi<br />
yang masih lemah. Sejauh pengamatan saya untuk pengawasan dan anggaran<br />
sudah cukup bagus. Namun sayang sekali, fungsi pengawasan dan penganggaran<br />
yang sudah cukup bagus tersebut harus tertutup oleh pemberitaan negatif<br />
di media, terlebih karena oknum pimpinan DPR yang bertemu Donald Trump<br />
atau yang terbaru kasus pencatutan nama Presiden. Polemik seperti ini membuat<br />
masyarakat berpikir bahwa DPR seluruhnya adalah buruk, meskipun di<br />
DPR itu ada 560 anggota yang pasti ada juga anggota yang betul-betul bekerja<br />
untuk Rakyat. Saya berharap DPR ini bekerja demi Indonesia yang maju, adil,<br />
sejahtera dan makmur serta berpedoman pada Pancasila dan UUD1945.<br />
Castie, 42 Tahun (Karyawati<br />
Swasta – Jakarta)<br />
Saya melihat kinerja birokrasi di tubuh<br />
Sekretariat Jenderal DPR semakin baik<br />
dibandingkan tahun kemarin. Sebagai<br />
pihak swasta, para pegawai Setjen terlihat<br />
semakin profesional. Namun disisi<br />
lain, sulit untuk melihat kinerja birokrasi<br />
berimbas positif pada lembaga DPR sebagai<br />
legislatif. Birokrasi Setjen yang notabene PNS atau pegawai, dan anggota<br />
DPR yang dipilih rakyat dari partai politik, seperti terpisah dan berbeda walau<br />
berada dalam satu kompleks dan gedung yang sama. Menurut saya ini pen ting<br />
untuk menjadi perhatian kita bersama. Saya sebagai masyarakat biasa juga<br />
tetap mengharapkan agar para anggota DPR bisa mendahulukan kepentingan<br />
bersama dibandingkan kepentingan partai atau kelompoknya.<br />
EDISI <strong>132</strong> TH. XLV, <strong>2015</strong><br />
39