m-132-2015

Recommendations

Info

sumbang saran Kinerja DPR dan Tantangannya Menutup Tahun 2015, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) masih diliputi berbagai tantangan yang tidak ringan terutama persoalan menghadapi persepsi publik (masyarakat) yang menilai bahwa DPR belum menunjukkan kinerja yang optimal dan cenderung dituduh tidak aspiratif terhadap berbagai tuntutan masyarakat. Kondisi tersebut kemudian ditambah dengan kondisi internal DPR yang masih dihinggapi berbagai persoalan termasuk kasus yang menimpa Ketua DPR Setya Novanto. Hal ini tentu menjadi tantangan yang tidak ringan untuk dapat diatasi oleh DPR secara kelembagaan. Sejatinya, DPR telah berusaha seoptimal mungkin dalam kerangka menjalankan berbagai fungsinya yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan, serta fungsi diplomasi parlemen. Hal itu semua dapat terlihat dalam Ringkasan Laporan Kinerja Tahun Sidang 2014-2015. Selain itu DPR juga telah melakukan reformasi kelembagaan sejak awal periode keanggotaan 2014- 2019 dalam rangka menuju parlemen modern yang ditandai dengan dibentuknya Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019. Pelaksanaan fungsi legislasi merupakan kegiatan pembentukan undang-undang yang di dalamnya terdapat siklus berupa rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Pelaksanaan fungsi legislasi DPR perlu dimaknai lebih luas, bukan hanya membahas rancangan undang-undang (RUU) bersama dengan Pemerintah, untuk kemudian dihitung secara kuantitatif jumlah RUU yang telah disahkan menjadi undang-undang, melainkan bagaimana DPR melaksanakan rangkaian kegiatan dalam sebuah siklus tersebut dari tahap perencanaan sampai secara intens dan penuh dedikasi. Kinerja legislasi DPR dalam Tahun Sidang 2014–2015 belum menunjukkan hasil yang signifikan sesuai dengan target yang diharapkan berdasarkan jumlah RUU yang ditetapkan dalam Prolegnas. Hal ini tidak lepas dari adanya tantangan dan hambatan dalam membentuk undang undang Antara lain: Pertama, pengesahan Prolegnas 2014–2019 yang mengalami keterlambatan sampai dengan masa persidangan kedua Tahun Sidang 2014–2015. Keterlambatan ini berimplikasi terhadap waktu penyelesaian pembentukan sebuah undang-undang, yang kemudian berlanjut terhadap tertundanya proses pembahasan RUU antara DPR dan Pemerintah. Kedua, dalam penyusunan/penetapan Prolegnas, persyaratan naskah akademik (NA) dan rancangan undang-undang (RUU) tampaknya belum secara riil tersedia, karena setelah Prolegnas ditetapkan tidak serta merta komisi menyampaikan NA dan RUU ke Badan Legislasi (Baleg) untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi. Padahal dalam catatan Baleg ada 15 (lima belas) RUU yang sudah dalam Tahap Pembicaraan Tingkat I dan sudah selesai dilakukan harmonisasi pada periode keanggotaan DPR 2009-2014 yang berarti sudah ada draft RUU dan Naskah Akademiknya, namun Komisi-komisi Pengusul RUU akan membahas kembali dari awal. Ketiga, prioritas kerja Anggota DPR yang belum terfokus pada penyelesaian target legislasi. Hal ini dikarenakan Anggota DPR masih terpecah perhatiannya untuk menyelesaikan permasalahan baik di tingkat internal, maupun dalam penanganan fungsi DPR yang lainnya yaitu fungsi pengawasan dan fungsi anggaran. Upaya yang ditempuh untuk mengatasi hal ini yaitu dengan lebih mengefektifkan 2 hari legislasi dalam seminggu selama masa sidang. Upaya ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian RUU yang merupakan Prioritas Prolegnas. Selain itu, kunjungan kerja Anggota DPR maupun Komisi dan AKD yang tidak simultan berangkatnya ke daerahdaerah yang dikunjungi, ikut mengurangi waktu yang tersedia untuk mengadakan rapat Panja tertentu pada alat kelengkapan yang mengadakan kunjungan kerja. 34 EDISI 132 TH. XLV, 2015
Indra Pahlevi Peneliti Bidang Politik Dalam Negeri Pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta. SEJATINYA, DPR TELAH BERUSAHA SEOPTIMAL MUNGKIN DALAM KERANGKA MENJALANKAN BERBAGAI FUNGSINYA YAITU FUNGSI LEGISLASI, FUNGSI ANGGARAN, DAN FUNGSI PENGAWASAN, SERTA FUNGSI DIPLOMASI PARLEMEN. Keempat, penyelesaian tahap penyusunan dan penyampaian RUU dari pemerintah atau DPR untuk dilakukan pembahasan bersama tidak berjalan dengan baik. Hal ini menunjukan bahwa komitmen terhadap Prolegnas yang sudah disepakati bersama antara DPR dengan Pemerintah selama ini masih kurang. Kelima, Baleg yang memiliki peran signifikan dalam penyiapan RUU menjadi RUU Usul DPR pada periode 2009-2014, pada periode 2014-2019 tidak lagi memiliki tugas dalam penyiapan RUU sehingga akan berpengaruh terhadap percepatan jumlah RUU yang penyiapannya menjadi tanggung jawab DPR. Dalam pelaksanaan fungsi Anggaran, seluruh siklus pembahasan APBN telah dilaksanakan oleh Badan Anggaran dan berhasil diselesaikan dalam waktu yang seharusnya karena seluruh siklus pembahasan dibatasi oleh waktu yang telah ditetapkan oleh UU. Namun seluruh kinerja tersebut juga tidak terlepas dari tantangan, terlebih tahun sidang 2014-2015 merupakan awal periode DPR tahun 2014-2019. Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi anggaran yaitu dalam konteks era keterbukaan saat ini, tentu masyarakat lebih ingin tahu kinerja dari wakil rakyat pilihannya di DPR. Transparansi, kemudahan dan kecepatan untuk mendapat akses informasi tentu sangat diinginkan oleh masyarakat. Badan Anggaran berupaya terus untuk melakukan perbaikan pelaksanaan fungsi anggaran dengan membuat rapat-rapat bersifat terbuka, sehingga memudahkan masyarakat untuk memantau kinerja Dewan dalam memperjuangkan aspirasi mereka. Juga terus berupaya untuk meng-upload kesepakatan-kesepakatan dalam website DPR. Selain itu juga melakukan RDP/RDPU dengan pakar/institusi/masyarakat untuk mendapatkan masukan/referensi/ aspirasi sebagai bahan evaluasi pengalokasian APBN tahun berjalan dan sebelumnya, serta persiapan pembahasan APBN tahun berikutnya. Terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan DPR, dalam kurun waktu Tahun Sidang 2014–2015 lalu, pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan sedikit mengalami perlambatan. Hal ini dikarenakan DPR harus melakukan kesepakatan pengutamaan atas kepentingan nasional di antara dua koalisi yang saat itu masih mengemuka, yaitu antara Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih. Salah satu dampaknya adalah setiap AKD-terutama Komisi-Komisi yang mengundang Menteri dan pejabat Esselon I untuk melakukan rapat-rapat di DPR tidak hadir. Selain itu, DPR juga harus melakukan penyesuaian mitra kerja di beberapa komisi karena adanya perubahan nomenklatur kementerian di Kabinet Kerja. Dalam Tahun Sidang 2014-2015 lalu, DPR membentuk 4 (empat) Tim dan 38 (tiga puluh delapan) Panja. Tim dibentuk di Pimpinan DPR sedangkan Panja dibentuk di AKD. Adapun tim yang dibentuk di Pimpinan DPR yaitu Tim Pemantau DPR terhadap Pelaksanaan Undang-Undang terkait Otonomi Daerah Khusus Aceh, Papua, Papua Barat, dan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; Tim Pengawas DPR RI terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia; Tim Implementasi Reformasi DPR RI; dan Tim Mekanisme Penyampaian Hak Mengusulkan dan Memperjuangkan Program Pembangunan Daerah Pemilihan. Tim Pemantau Otonomi Khusus Aceh, Papua, Papua Barat dan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sudah mulai dibentuk sejak DPR pada periode 2004-2009. Kemudian kembali diperpanjang pada periode 2009 – 2014 dan periode 2014 – 2019 dengan alasan untuk memastikan bahwa pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Aceh, Papua, Papua Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sudah dilaksanakan dan dijalankan sebagaimana mestinya, dan peraturan pelaksana yang menjadi landasan pemberian keistimewaan pada daerahdaerah tersebut sudah terbentuk dan dilaksanakan. Tantangan dalam implementasi fungsi pengawasan terutama adalah terkait dengan tindak lanjut dari kegiatan-kegiatan peninjauan yang telah dilakukan DPR terhadap suatu isu. Ke depan perlu ditetapkan suatu kerangka waktu yang jelas atas penindaklanjutan hasil kegiatan pengawasan itu, apalagi DPR EDISI 132 TH. XLV, 2015 35
Page 1 and 2: EDISI 132 TH. XLV, 2015 PARLEMEN HU
Page 3 and 4: LAPORAN UTAMA Kaleidoskop DPR RI 20
Page 5 and 6: PEMBONGKARAN PAPAN REKLAME YANG MAS
Page 7 and 8: ersama. Karena Indonesia dan Austra
Page 9 and 10: laporan utama KALEIDOSKOP WAKIL KET
Page 11 and 12: laporan utama KALEIDOSKOP WAKIL KET
Page 13 and 14: laporan utama KALEIDOSKOP KOMISI II
Page 15 and 16: laporan utama KALEIDOSKOP KOMISI IV
Page 17 and 18: laporan utama KALEIDOSKOP KOMISI VI
Page 19 and 20: laporan utama KALEIDOSKOP KOMISI VI
Page 21 and 22: laporan utama KALEIDOSKOP KOMISI X
Page 23 and 24: laporan utama KALEIDOSKOP BANGGAR D
Page 25 and 26: Pimpinan dan anggota Baleg DPR saat
Page 27 and 28: Ketua BKSAP DPR RI Nurhayati Ali As
Page 29 and 30: laporan utama KALEIDOSKOP MKD DPR R
Page 31 and 32: Pimpinan Pansus RUU MInol Penetapan
Page 33: Sekjen DPR RI melantik Pejabat Esel
Page 37 and 38: Dari semua gagasan dan konsep ideal
Page 39 and 40: Problem lama juga masih terulang se
Page 41 and 42: EDISI 132 TH. XLV, 2015 41
Page 43 and 44: EDISI 132 TH. XLV, 2015 43
Page 45 and 46: SEJARAH MKD Dinamika proses persida
Page 47 and 48: PANEN RAYA Wakil Ketua DPR RI Fadli
Page 49 and 50: TINJAU TAMBANG Kunjungan Kerja Spes
Page 51 and 52: PAMIT Pimpinan DPR bersama mantan K
Page 53 and 54: PIMPINAN KPK Suasana Rapat Paripurn
Page 55 and 56: gen. Jadi ada interaksi dan korelas
Page 57 and 58: Pribadinya begitu ramah dan sederha
Page 59 and 60: staf ahlinya. Ketika Muhaimin menja
Page 61 and 62: Kedua RUU yang saat ini sedang diba
Page 63 and 64: mungkin dipertimbangkan untuk masuk
Page 65 and 66: pelaku paling sedikit akan menerima
Page 67 and 68: negeri. Persidangan di DPR apabila
Page 69 and 70: mana melihat salah satu agama sebag
Page 71 and 72: Sedikit sekali artis lawas yang mas
Page 73 and 74: erat. Selama ini masih banyak acara
Page 75 and 76: Kehakiman Tertinggi yaitu Mahkamah
Page 77 and 78: DALAM MEMPERSIAPKAN EKONOMI THAILAN
Page 79: EDISI 132 TH. XLV, 2015 79

m-132-2015

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?