m-132-2015

Recommendations

Info

laporan utama KALEIDOSKOP KOMISI V DPR RI MENUJU ZERO ACCIDENT MELALUI PANJA KESELAMATAN TRANSPORTASI DAN PENERBANGAN NASIONAL Tim Kunker Komisi V DPR meninjau aktivitas bongkar muat di pelabuhan NTB Memasuki akhir tahun 2015, Komisi V DPR terus menunjukkan peningkatan kinerja yang baik, dalam setahun ini, Komisi V DPR sebagai salah satu wujud pelaksanaan fungsi representasi politik anggota dewan, intens melakukan kegiatan kunjungan kerja (kunker) ke daerah-daerah termasuk ke daerah pemilihan (dapil) untuk berkomunikasi langsung dengan konstituen baik di masa reses maupun di luar reses. Hal ini dimaksudkan agar para wakil rakyat dengan konstituen lebih dekat dan menyerap langsung aspirasi, kemudian melakukan serangkaian tindakan advokasi atas aspirasi tersebut dalam bentuk kebijakan. Seperti halnya, di awal 2015, Komisi V DPR yang memiliki ruang lingkup infrastruktur dan perhubu ngan itu mendukung dibentuknya Panitia Kerja (Panja) keselamatan transportasi dan penerbangan nasional yang bertujuan melakukan review peraturan terkait penerbangan. Masih dalam rangka penguatan sektor perhubungan, Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi V DPR yang dipimpin Ketua Komisi V DPR, Fary Djemy Francis juga meninjau langsung aktivitas di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat, NTB. Tim ini menyoroti lamanya waktu tunggu sandar dan aktivitas bongkar muat di pelabuhan yang menjadi penghubung Jawa, Bali dan NTT ini. Bahkan di tempat yang sama, Tim Kunker Komisi V DPR juga meninjau sejumlah permasalahan terkait aspek keamanan dan kenyamanan yang dianggap masih perlu diperbaiki manajemen PT Angkasa Pura I yang mengoperasikan Bandara Internasional Lombok, NTB. Hal ini penting karena bandara ini cukup sibuk melayani maskapai dari dalam maupun mancanegara. Terkait sektor infrastruktur, kinerja Komisi V DPR juga patut diapresiasi. Komisi V DPR membentuk Tim Kunjungan Spesifik untuk meninjau sejumlah tanggul besar sungai Cimanuk, Jatibarang, Indramayu yang jebol 16 Maret lalu yang menyebabkan ribuan rumah, sekolah dan masjid kebanjiran. Pada April 2015, Tim Kunjungan Spesifik Komisi V DPR juga melakukan kunjungan kerja ke Pemprov Bali, akademisi dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) dalam rangka menyerap aspirasi sejumlah pihak di Bali terkait penyempurnaan RUU Jasa Konstruksi. Di bulan yang sama, Tim kunjungan kerja Komisi V DPR juga meninjau langsung Pelabuhan Bitung di Sulawesi Utara untuk melihat dari dekat fasilitas yang ada, proyek yang sedang dikerjakan, dan kendala pembangunan apa saja yang ada di pelabuhan tersebut. Pada bulan Mei di 2015, DPR juga menyatakan siap untuk membahas RUU Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Selain RUU Tapera, Komisi V DPR juga mendorong RUU Arsitek untuk mengatur mengenai profesionalisme dan integritas profesi, perlindungan profesi arsitek dan ketentuan sanksi pada bidang arsitek ini. Sementara itu, dalam rangka melakukan Tugas Pokok dan Fungsi Pengawasan, Komisi V DPR melakukan Kunjungan Kerja Spesifik meninjau persiapan infrastruktur dan angkutan lebaran ke Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah secara marathon melalui jalur darat. Tim Kunker Spesifik Komisi V DPR yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR Yudi Widiana meninjau Tol Dalam Kota arah Cikampek dan terlebih dahulu meninjau kesiapan Tol Cikopo – Palimanan (Cipali) Provinsi Jawa barat. Beberapa titik yang akan menjadi fokus perhatian rombongan Komisi V DPR antara lain ruas Tol Subang – Palimanan sepanjang 78 Km dan ruas Tol Palimanan – Kanci sepanjang 26 km. Banyak catatan kritis Komisi V DPR menyangkut penyelenggaraan angkutan lebaran 2015. Dari angkutan Udara, laut, dan darat terus dipantau Komisi V. Perlu ada perbaikan sistem manajemen angkutan lebaran yang dilakukan pemerintah pusat dan otoritas angkutan umum. Sementara di awal September, Komisi V DPR menyampaikan keprihatinanya atas semakin meluasnya dampak kebakaran hutan di sejumlah daerah. Kabut asap mulai mengganggu aktivitas bahkan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Pemerintah diminta menuntaskan permasalahan kabut asap sesegera mungkin. Komisi V DPR juga memperjuangkan kenaikan pagu anggaran yang diusulkan Badan Nasional Pencarian dan Pertolong an (Basarnas) dan BMKG pada saat pembicaraan pendahuluan RAPBN TA 2016 untuk membiayai program-program prioritas sesuai dengan mekanisme pembahasan anggaran di Badan Anggaran DPR. Sementara itu, di akhir 2015, Panja Keselamatan Penerbangan Nasional Komisi V DPR menyampaikan sejumlah hasil rekomendasi dari hasil kerja Panja kepada pemerintah dan mendesak pemerintah melaksanakan seluruh rekomendasi yang sudah Panja sampaikan. (NT) FOTO: ANDRI/PARLE/HR 16 EDISI 132 TH. XLV, 2015
laporan utama KALEIDOSKOP KOMISI VI DPR RI RAPAT MARATON PMN Mengawali tahun 2015, Komisi VI DPR RI disibukkan dengan menggelar rapat maraton soal Penyertaan Modal Negara (PMN). Komisi VI membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk melakukan pengawasan atas program pemerintah menyuntikkan anggaran ke sejumlah BUMN. Seperti diketahui, Pemerintahan Joko Widodo merilis beberapa program unggulan, seperti pembangunan infrastruktur dan tol laut. Untuk melicinkan program tersebut, pemerintah menggelontorkan anggaran ke BUMN pilihan. Dan Komisi VI sempat membentuk dua tim Panja untuk membahas PMN dengan sejumlah BUMN. Pada APBN-P 2015 tercatat PMN yang diajukan sebesar Rp 72,9 triliun. Ada 35 BUMN yang mengajukan proposal untuk mendapatkan PMN dari pemerintah. Wakil Ketua Komisi VI DPR Heri Gunawan (Dapil Jabar VI) pada akhir Janua ri menjelaskan, Panja PMN ini i ngin mengorek lebih jauh tentang kinerja korporasi dan operasional beberapa BUMN yang diundang. “Lalu, kita juga ingin tahu bagaimana BUMN tersebut tanpa PMN dan setalah mendapat PMN,” ka tanya. Dari rapat dengan beberapa BUMN tersebut akan terlihat mana yang sehat dan mana yang tidak sehat. TINJAU DJAKARTA LLOYD Tim Komisi VI DPR tinjau PT. Djakarta Lloyd (D’Lloyd) di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Peninjauan ini terkait dengan PMN yang diberikan untuk D’Lloyd sebesar Rp 350 miliar. April 2015, Tim Komisi VI melihat dari dekat program perbaikan kapal sekaligus pembelian kapal baru oleh D’Lloyd dari anggaran PMN yang sudah dikucurkan. Kapal-kapal yang sedang diperbaiki u mumnya sudah mengalami korosi di lambung dan berumur tua. Kapal Sam Ratulangi adalah salah satu dari program revitalisasi kapal yang dilakukan D’Llyod. Kapal ini memiliki kapasitas 1.600 kontainer dan dibuat tahun 2001. Nilai perbaikan kapal mencapai Rp 38,1 miliar. Dengan menggunakan speed boot, Tim Komisi VI mendekati tiga kapal di perairan teluk Jakarta. Dua kapal lainnya adalah kapal Jatiwangi yang menelan anggaran perbaikan sebesar Rp 22,6 miliar. Dan kapal Lhoksemawe butuh anggaran Rp 19,2 miliar. Komisi VI DPR sidak ke Pasar Tebet KUNJUNGI PASAR TEBET TIMUR Jelang Ramadan pada Juni 2015, Komisi VI DPR RI kunjungi Pasar Tebet Timur, Jakarta Selatan. Harga-harga kebutuhan bahan pokok waktu itu membumbung tinggi di tingkat pengecer. Selain lonjakan harga, Komisi VI juga banyak menemukan produk makanan tanpa label. Dipimpin Ketua Komisi VI DPR Achmad Hafisz Tohir dan Wakil Ketua Heri Gunawan, tim Komisi VI menyisir setiap pedagang sembako di dalam pasar. Dialog dengan para pedagang pasar terjadi begitu cairnya. Heri Gunawan sempat menanyakan harga beberapa komoditas. Tempe, misalnya, ukuran kecil dijual Rp 2500, ukuran sedang Rp 5.000, dan ukuran besar Rp 6000. Harga beras bermerek dijual mulai Rp 18.500/kg atau Rp 9.000/liter. Tim Komisi VI juga memberi penjelasan kepada para pedagang yang menjual produk kue tanpa label. Izin pembuatan label tak dipungut biaya. Temuan banyaknya jajanan pasar tanpa label mengindikasikan lemahnya pengawasan oleh pemerintah. BENTUK PANJA PELINDO II September 2015, Komisi VI membentuk Panja Pelindo II untuk menyelidiki kontrak konsesi anak perusahaan Pelindo II, JICT kepada perusahaan asal Pimpinan Komisi VI DPR panggil Dirut Pelindo II Hong kong, Hutchison Port Holding (HPH). Kasus ini telah mengundang perhatian publik dan memenuhi headline media massa. Pasalnya, Pelindo II telah memperpanjang kontrak tanpa melibatkan regulator pelabuhan (Kemenhub). Kasus ini juga berawal dari kunjungan mendadak Presiden Joko Widodo ke Tanjung Priok dan mempersoalkan dwelling time. Dirut Pelindo II RJ. Lino dinilai telah melanggar UU No.17/2008 tentang Pelayaran. Tak hanya melanggar UU, Lino juga telah mengabaikan tiga surat mantan Menteri Perhubungan yang melarang perpanjangan konsesi kepada HPH. Nilai kontrak juga tak sesuai yang diharapkan. Kontrak pertama tahun 1999, HPH membayar USD 243 juta. A nehnya, pada kontrak kedua, HPH hanya diwajibkan membayar USD 215 juta untuk 20 tahun kemudian. Semua pihak yang terkait dengan persoalan ini dipanggil ke rapat Panja. Bahkan, Ketua Komisi VI Achmad Hafisz Tohir, menyatakan, Panja bisa saja mengunjungi HPH ke Hongkong untuk melihat seperti apa profil perusahaan ini. Panja menilai, JICT sudah bisa dikelola oleh anak bangsa sendiri, tak perlu lagi asing ikut mengelola pelabuhan. Bahkan, menurut Wakil Ketua Komisi VI Heri Gunawan, ada pendapatan ke kas negara sebesar USD 160 juta bila JICT dikelola mandiri oleh putra putri terbaik bangsa. (MH) FOTO: AYU, ANDRI/PARLE/HR EDISI 132 TH. XLV, 2015 17
Page 1 and 2: EDISI 132 TH. XLV, 2015 PARLEMEN HU
Page 3 and 4: LAPORAN UTAMA Kaleidoskop DPR RI 20
Page 5 and 6: PEMBONGKARAN PAPAN REKLAME YANG MAS
Page 7 and 8: ersama. Karena Indonesia dan Austra
Page 9 and 10: laporan utama KALEIDOSKOP WAKIL KET
Page 11 and 12: laporan utama KALEIDOSKOP WAKIL KET
Page 13 and 14: laporan utama KALEIDOSKOP KOMISI II
Page 15: laporan utama KALEIDOSKOP KOMISI IV
Page 19 and 20: laporan utama KALEIDOSKOP KOMISI VI
Page 21 and 22: laporan utama KALEIDOSKOP KOMISI X
Page 23 and 24: laporan utama KALEIDOSKOP BANGGAR D
Page 25 and 26: Pimpinan dan anggota Baleg DPR saat
Page 27 and 28: Ketua BKSAP DPR RI Nurhayati Ali As
Page 29 and 30: laporan utama KALEIDOSKOP MKD DPR R
Page 31 and 32: Pimpinan Pansus RUU MInol Penetapan
Page 33 and 34: Sekjen DPR RI melantik Pejabat Esel
Page 35 and 36: Indra Pahlevi Peneliti Bidang Polit
Page 37 and 38: Dari semua gagasan dan konsep ideal
Page 39 and 40: Problem lama juga masih terulang se
Page 41 and 42: EDISI 132 TH. XLV, 2015 41
Page 43 and 44: EDISI 132 TH. XLV, 2015 43
Page 45 and 46: SEJARAH MKD Dinamika proses persida
Page 47 and 48: PANEN RAYA Wakil Ketua DPR RI Fadli
Page 49 and 50: TINJAU TAMBANG Kunjungan Kerja Spes
Page 51 and 52: PAMIT Pimpinan DPR bersama mantan K
Page 53 and 54: PIMPINAN KPK Suasana Rapat Paripurn
Page 55 and 56: gen. Jadi ada interaksi dan korelas
Page 57 and 58: Pribadinya begitu ramah dan sederha
Page 59 and 60: staf ahlinya. Ketika Muhaimin menja
Page 61 and 62: Kedua RUU yang saat ini sedang diba
Page 63 and 64: mungkin dipertimbangkan untuk masuk
Page 65 and 66: pelaku paling sedikit akan menerima
Page 67 and 68:
negeri. Persidangan di DPR apabila
Page 69 and 70:
mana melihat salah satu agama sebag
Page 71 and 72:
Sedikit sekali artis lawas yang mas
Page 73 and 74:
erat. Selama ini masih banyak acara
Page 75 and 76:
Kehakiman Tertinggi yaitu Mahkamah
Page 77 and 78:
DALAM MEMPERSIAPKAN EKONOMI THAILAN
Page 79:
EDISI 132 TH. XLV, 2015 79
show all

m-132-2015

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?