m-132-2015

Recommendations

Info

laporan utama KALEIDOSKOP KOMISI IX DPR RI KOMISI IX BERPENDAPAT KASUS ANESTESI RS SILOAM MUSIBAH Di awal tahun 2015 ini, kembali kita dikejutkan dengan meninggalnya dua pasien di Rumah Sakit Siloam Karawaci, Tangerang. Dua pasien di rumah sakit ini, meninggal dunia setelah diberi injeksi Buvanest Spinal produk PT Kalbe Farma. Pasien pertama adalah seorang wanita yang menjalani operasi caesar dan pasien kedua adalah seorang laki-laki yang menjalani operasi urologi. Keduanya langsung dibawa ke ruang ICU. Namun, kurang dari 24 jam nyawanya tak tertolong. Sementara itu, untuk pasien yang menjalani operasi caesar, bayinya selamat. Hasil pemeriksaan sementara yang dilakukan Kementerian Kesehatan, Buvanest Spinal yang diberikan ternyata bukan berisi Bupivacaine yang merupakan obat bius, akan tetapi berisi asam traneksamat golongan antifibrinolitik yang bekerja mengurangi pendarahan. Pihak RS Siloam mengaku sudah melakukan tindakan operasi sesuai prosedur. Terkait kasus tersebut, Komisi IX DPR RI membentuk Panitia Kerja (Panja) dan langsung melakukan investigasi ke rumah sakit Siloam Karawaci dan ke PT Kalbe Farma di Bandung. Panja dibentuk bukan untuk menentukan siapa yang salah dan benar, tetapi untuk mendapatkan rekomendasi kepada pemerintah sebagai dasar tindak lanjut masalah ini. Selain melakukan investigasi ke RS Siloam Karawaci dan PT Kalbe Farma, Panja juga memanggil seluruh pemangku di bidang kesehatan, seperti Menteri Kesehatan, Kepala Badan POM, Komite Nasioanl Keselamatan Pasien Rumah Sakit, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, Perhimpunan Dokter Anestesi, Ikatan Apoteker Indonesia, Asosiasi Farmasi Indonesia (Gabungan Perusahaan/GP Farmasi Indonesia) dan International Pharmaethical Manufactories Group. Panja Kasus Anestesi Komisi IX DPR RI menemukan bahwa kasus meninggalnya pasien yang diduga karena injeksi obat Buvanest Spinal 0,5% Heavy 4 ml/5 (Bupivacaine HCI) produksi Industri Farmasi PT. Kalbe Farma, Tbk. hanya terjadi di Rumah Sakit Siloam Karawaci. Panja Kasus Anestesi Komisi IX DPR RI tidak menemukan kasus serupa terjadi di rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan lain. Berdasarkan temuan-temuan di lapangan, Panja Kasus Anestesi Komisi IX DPR RI merekomendasikan bahwa kejadian ini adalah musibah di dalam dunia kesehatan sehingga menjadi momentum untuk segera melakukan perbaikan mendasar terkait prosedur dan mekanisme penanganan kasus atau kejadian serupa baik di Rumah Sakit maupun di Industri Obat. Panja Kasus Anestesi Komisi IX DPR RI meminta PT. Kalbe Farma, Tbk, melakukan corrective action preventive action (CAPA) sesuai CPOB yang ditentukan oleh BPOM secepatnya. Jika hal tersebut sudah dilakukan, maka Panja Kasus Anestesi Komisi IX DPR RI meminta BPOM untuk mencabut segel dan mengaktifkan kembali line 6 sehingga dapat berproduksi kembali. Panja Kasus Anestesi Komisi IX DPR RI meminta kepada Rumah Sakit Siloam Karawaci untuk mematuhi ketentuan Kunjungan Komisi IX DPR RI ke RS Siloam Karawaci dalam Undang-undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, khususnya pasal 32 terkait hak pasien secara konsisten sehingga pasien dapat terlindungi. Selain membentuk Panja Anestesi, Komisi IX DPR juga membentuk Panja BPJS Kesehatan, Panja Tenaga Kesehatan, dan Panja Kesehatan Haji. Panja BPJS Kesehatan dibentuk karena banyaknya permasalahan yang timbul terkait pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional yang diselenggarakan BPJS Kesehatan yang telah digulirkan pemerintah sejak Januari 2014. Berbagai permasalahan timbul dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional tersebut. Mulai dari aktivasi keanggotaan, e-catalog, pelayanan fasilitas kesehatan dan aneka masalah lain kerap dikeluhkan masyarakat maupun pelayanan kesehatan. Sementara itu, Panja Tenaga Kesehatan Komisi IX dibentuk adalah untuk mengawal perekrutan CPNS Tenaga Kesehatan di tahun 2016 terutama terhadap 42.000 Bidan PTT. Hal tersebut, didasarkan pada Keputusan Presiden Joko Widodo yang tidak akan menghentikan perekrutan CPNS, khususnya tenaga kesehatan. Komisi IX DPR RI berharap perekrutan tersebut harus memenuhi rasa keadilan dan mempertimbangan lamanya pengabdian. Tenaga kesehatan khususnya bidan dan perawat yang diangkat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menjadi Pegawai Tidak Tetap (PTT) telah diusulkan kepada Kemen PAN untuk diangkat menjadi PNS tanpa tes. Pertimbangannya adalah karena PTT ini telah mengabdi cukup lama dan bertugas di daerah terpencil. Namun, masalah ini belum disetujui karena harus memiliki regulasi sebagai payung hukum. Sedangkan untuk memberikan pengawasan kesehatan bagi jemaah haji yang akan beribadah di tahun 2015 ini, Komisi IX DPR RI sepakat untuk membentuk Panja Kesehatan Haji. Panitia ini bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap persiapan dan juga pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan terhadap para jemaah haji, khususnya bagi jemaah haji dengan resiko tinggi. Dewan berharap bahwa seluruh fasilitas kesehatan haji mulai sebelum keberangkatan jemaah haji, kemudian mereka masuk ke embarkasi, dan mereka terbang kemudian sampai di madinah, ini harus dapat perhatian secara sungguh-sungguh dari Kementerian Kesehatan. (SC) FOTO: NAEFUROJI/PARLE/HR 20 EDISI 132 TH. XLV, 2015
laporan utama KALEIDOSKOP KOMISI X DPR RI SEPAKAT HAPUS PASAL KRETEK PADA RUU KEBUDAYAAN Penyerahan palu pimpinan kepada Wakil Ketua Komisi X yang baru, Abdul Kharis Almasyhari Komisi X DPR, atau yang lebih dikenal sebagai Komisi Pendidikan, menunjukkan komitmennya dengan memaksimalkan tiga fungsi Dewan, kepada mitra kerjanya. Mengawali tahun 2015, Komisi X sudah melakukan pengawasan terhadap persiapan Ujian Nasional (UN) 2015 berbasis komputer (Computer Based Test), yang baru pertama kalinya dilaksanakan. UN Online dianggap lebih efisien dan mengurangi kecurangan. Komisi X mendorong pelaksanaan UN berbasis komputer dapat diperluas dan digunakan oleh banyak sekolah. Walaupun, program ini dianggap tidak menjamin permasalahan yang melingkupi UN itu sendiri, maupun pendidikan Indonesia. Mendikbud mengklaim, dengan UN berbasis komputer ini akan meminimilisir kecurang an selama UN berlangsung. Implementasi Kurikulum 2013 pun menjadi sorotan Komisi X. Komisi X menilai penghentian sementara penerapan K13 membuat pihak penyelenggara pendidikan menjadi bingung. Pemerintah dinilai tidak memiliki ketegasan untuk menentukan, apakah K13 dapat diterapkan atau dihentikan sementara. Permasalahan Kemenpora dengan PSSI pada awal 2015 pun mendapat sorotan dari Komisi X. Komisi X berharap Menpora dapat berkomunikasi dengan PSSI, dan mencari solusi dari berbagai permasalahan yang terjadi. Apalagi, semenjak Menpora Imam Nahrawi dilantik belum ada pertemuan antara Menpora dengan PSSI. Pembekuaan PSSI oleh Kemenpora, pun dianggap salah alamat. Akibat kekisruhan yang tak kunjung usai, Komisi X meminta Kemenpora untuk melakukan pertemuan dengan PSSI paling lambat 23 Juni 2015. Komisi X juga meminta Menpora dan PSSI membicarakan langkah-langkah strategis bersama PSSI untuk segera mengakhiri sanksi FIFA. Prestasi Indonesia di Sea Games 2015 Singapura dinilai mengecewakan. Dengan perolehan medali yang didapat, menempatkan Indonesia di peringkat ke lima. Padahal, Indonesia menargetkan minimal peringkat ke tiga. Hasil ini dinilai masih mengecewakan dan tak memenuhi harapan. Mengawali September 2015, jabatan Wakil Ketua Komisi X DPR Sohibul Iman (F-PKS), kini digantikan oleh Anggota DPR Abdul Kharis Almasyhari. Sebelumnya, Kharis bertugas di Komisi XI DPR. Sohibul yang terpilih sebagai Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dinilai memiliki tanggung jawab semakin luas di partainya. Di bidang anggaran, Komisi X DPR dan Mendikbud menyepakati pagu alokasi anggaran definitif Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk RAPBN 2016 sebesar Rp 49,232 triliun. Sementara, penurunan anggaran Badan Ekonomi Krea tif tahun 2016 yang telah disetujui Komisi X, diharapkan tidak mengganggu target yang telah disepakati. Pagu anggaran sementara Bekraf semula sebesar Rp 1,157 triliun, namun me ngalami pengurangan sebesar Rp 43 miliar, sehingga menjadi Rp 1,113 trilun untuk tahun mendatang. Pertengahan Oktober, Komisi X DPR sepakat untuk menghapus Pasal Kretek dari Rancangan Undang-Undang Kebudaya an yang saat ini sedang dibahas. Mengingat, pasal ini cukup menuai kontroversi dan polemik di masyarakat. Keputusan ini sebagai bentuk tindak lanjut dari aspirasi masyarakat yang menilai, dengan adanya Pasal Kretek ini, seperti i ngin membudayakan konsumsi kretek kepada anak-anak. Memperingati Hari Guru Nasional (HGN) pada 25 November 2015, Komisi X menilai, distribusi guru yang tidak merata menyebabkan banyak sekolah kekurangan guru, masih menjadi masalah yang perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah. Akhir November, Tim Panja Program Indonesia Pintar (PIP) mendatangi Provinsi Jawa Timur untuk melihat dari dekat problem implementasi PIP di daerah. Penyaluran dana Program Indonesia Pintar (PIP) bagi para siswa miskin harus dipermudah aksesnya. Selama ini para siswa miskin di daerah kerap sulit mencairkan dana PIP di bank pelaksana. Wakil Ketua Komisi X Ridwan Hisjam mengatakan, ada sistem pada PIP yang perlu diperbaiki, sehingga pencairan bisa lebih cepat dan tak menemui kendala. Awal Desember 2015, Komisi X menurunkan Tim Panja RUU Kebudayaan ke Mojokerto, Jawa Timur, untuk mensosialisasikan dan menjaring masukan bagi RUU tentang Kebudayaan. RUU ini diharapkan mampu membantu pengembangan kebudayaan di Indonesia. Dalam waktu bersamaan, Tim Panja RUU Sistem Perbukuan, berkunjung ke Provinsi DI Yogyakarta untuk menyerap aspirasi terkait RUU ini. Dengan adanya RUU, diharapkan masyarakat dapat dengan mudah memperoleh dan memanfaatkan buku untuk mengembangkan dirinya dan memperoleh ilmu pengetahuan guna mewujudkan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (SF) FOTO: JAKA/PARLE/IW EDISI 132 TH. XLV, 2015 21
Page 1 and 2: EDISI 132 TH. XLV, 2015 PARLEMEN HU
Page 3 and 4: LAPORAN UTAMA Kaleidoskop DPR RI 20
Page 5 and 6: PEMBONGKARAN PAPAN REKLAME YANG MAS
Page 7 and 8: ersama. Karena Indonesia dan Austra
Page 9 and 10: laporan utama KALEIDOSKOP WAKIL KET
Page 11 and 12: laporan utama KALEIDOSKOP WAKIL KET
Page 13 and 14: laporan utama KALEIDOSKOP KOMISI II
Page 15 and 16: laporan utama KALEIDOSKOP KOMISI IV
Page 17 and 18: laporan utama KALEIDOSKOP KOMISI VI
Page 19: laporan utama KALEIDOSKOP KOMISI VI
Page 23 and 24: laporan utama KALEIDOSKOP BANGGAR D
Page 25 and 26: Pimpinan dan anggota Baleg DPR saat
Page 27 and 28: Ketua BKSAP DPR RI Nurhayati Ali As
Page 29 and 30: laporan utama KALEIDOSKOP MKD DPR R
Page 31 and 32: Pimpinan Pansus RUU MInol Penetapan
Page 33 and 34: Sekjen DPR RI melantik Pejabat Esel
Page 35 and 36: Indra Pahlevi Peneliti Bidang Polit
Page 37 and 38: Dari semua gagasan dan konsep ideal
Page 39 and 40: Problem lama juga masih terulang se
Page 41 and 42: EDISI 132 TH. XLV, 2015 41
Page 43 and 44: EDISI 132 TH. XLV, 2015 43
Page 45 and 46: SEJARAH MKD Dinamika proses persida
Page 47 and 48: PANEN RAYA Wakil Ketua DPR RI Fadli
Page 49 and 50: TINJAU TAMBANG Kunjungan Kerja Spes
Page 51 and 52: PAMIT Pimpinan DPR bersama mantan K
Page 53 and 54: PIMPINAN KPK Suasana Rapat Paripurn
Page 55 and 56: gen. Jadi ada interaksi dan korelas
Page 57 and 58: Pribadinya begitu ramah dan sederha
Page 59 and 60: staf ahlinya. Ketika Muhaimin menja
Page 61 and 62: Kedua RUU yang saat ini sedang diba
Page 63 and 64: mungkin dipertimbangkan untuk masuk
Page 65 and 66: pelaku paling sedikit akan menerima
Page 67 and 68: negeri. Persidangan di DPR apabila
Page 69 and 70: mana melihat salah satu agama sebag
Page 71 and 72:
Sedikit sekali artis lawas yang mas
Page 73 and 74:
erat. Selama ini masih banyak acara
Page 75 and 76:
Kehakiman Tertinggi yaitu Mahkamah
Page 77 and 78:
DALAM MEMPERSIAPKAN EKONOMI THAILAN
Page 79:
EDISI 132 TH. XLV, 2015 79
show all

m-132-2015

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?