Views
4 months ago

TamaT - Majalah Detik

majalah detik

interview “ Nah

interview “ Nah penentuan oleh negara itu dalam bentuk campur tangan pemerintah dan itu sudah dilakukan, itu dibahas dalam APBN. Kan berarti formal proseduralnya sudah dipenuhi. “ itu juga tidak memberi kepastian kepada rakyat. Harga kan berfluktuasi terus. Lalu MK menyatakan pemerintah harus turut campur. Turut campur itu artinya harga ditentukan oleh negara sesuai dengan kebutuhan kita sendiri, dalam rangka memenuhi kebutuhan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya memenuhi kemakmuran rakyat, kan begitu. Jadi tidak bisa diserahkan ke pasar begitu. Itulah sebabnya muncul penentuan harga berdasarkan subsidi, berdasarkan kebutuhan siapa yang memanfaatkan dan sebagainya yang semuanya itu diorientasikan kepada rakyat. Tidak perlu ada amandemen, langsung dibatalkan. Sudah jelas pembatalannya, meski tidak diamandemen. Keputusan MK yang berlaku, yaitu harus pemerintah yang ikut campur dalam menentukan harga. Setelah adanya pembatalan undang-undang migas, apakah pemerintah telah menentukan penetapan harga BBM sesuai dengan putusan konstitusi? Menurut saya, secara formal prosedural pemerintah sudah melakukan putusan konstitusi, artinya harga minyak itu tidak otomatis ikut pasar kan? Itu sudah dilaksanakan, tidak otomatis ikut fluktuasi pasar, tetapi ditentukan oleh negara. Nah penentuan oleh negara itu dalam bentuk campur tangan pemerintah dan itu sudah dilakukan, itu dibahas dalam APBN. Kan berarti formal proseduralnya sudah dipenuhi. Sehingga dalam konteks itu saya mengatakan selama ini cara pemerintah menentukan, yakni ikut campur tangan dalam penetapan harga dan berbagai Majalah detik 9 - 15 April 2012

interview Anggota DPR mengikuti rapat paripurna membahas kebijakan kenaikan harga BBM di gedung DPR, Jakarta. ANTARA/Yudhi Mahatma subsidi, itu sudah sesuai dari aspek prosedural. Tapi kan kemudian harus ada aspek material atau aspek substansial. Nah aspek substansial itu yang sekarang sesudah sembilan tahun undang-undang itu dibatalkan MK. Sejak dulu tidak ada masalah, tidak pernah diuji karena pemerintah sudah ikut turut campur. Sekarang sudah dilakukan dengan cara yang sama, yaitu ditentukan oleh pemerintah dan DPR. Sekarang kan tinggal substansialnya, kalau dulu tidak dipermasalahkan, kenapa sekarang dipermasalahkan? Ini ada masalah substansial yang harus diuji, apakah benar penetapan yang sekarang, tahun 2012 dengan campur tangan pemerintah itu substansinya tidak sesuai dengan pasal 33 ayat 3 UUD 1945? Itu yang baru akan diuji oleh misalnya Pak Yusril Ihza Mahendra dan lain-lain. Majalah detik 9 - 15 April 2012

Majalah detik - Institut Teknologi Telkom
majalah detik - Institut Teknologi Telkom
LADY GAGA PERKENALKAN EMMA MENTERI AGUS ... - Harian detik
Majalah ICT No.33-2015
Download Majalah - MPR RI /a
MAJALAH ALUMNI UI EDISI 14
majalah kredibel edisi-01-2011 - LKPP
Majalah-Aktual-Edisi-53-ms
Majalah%20ICT%20No.7-2013