Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
ekonomi<br />
Kendaraan melakukan pengisian<br />
bahan bakar di Stasiun Pengisian<br />
Bahan Bakar Umum (SPBU)<br />
Kawasan Cikini, Jakarta.<br />
Jhoni Hutapea/detikfoto<br />
PNS untuk menyelamatkan APBN. “Jika rakyat dipaksa<br />
berhemat, pejabat juga harus melakukan hal<br />
yang sama,” tegas Uchok.<br />
Uchok mengusulkan pemotongan gaji hanya diberlakukan<br />
bagi pejabat negara, anggota lembaga<br />
tinggi negara, komisioner hingga pejabat eselon II. Ia<br />
tidak setuju jika gaji seluruh pegawai negeri sipil dipotong.<br />
“Masih banyak PNS terutama yang rendahan<br />
yang gajinya pas-pasan,”<br />
ujarnya memberi alasan.<br />
Wacana ini kontan<br />
menuai kontroversi.<br />
Kepala Badan Kebijakan<br />
Fiskal Kemenkeu, Bambang<br />
Brodjonegoro menentang<br />
keras wacana<br />
ini. Apalagi jika pemotongan<br />
gaji ini dikaitkan<br />
dengan upaya untuk menutup<br />
subsidi BBM yang<br />
membengkak.<br />
“Nekat benar potong<br />
gaji orang padahal subsidi itu dinikmati siapa? Yang<br />
punya mobil-mobil itu siapa? Kan kelas atas, ada<br />
yang menengah bawah atau miskin tapi itu kan sedikit<br />
sekali,” tukas Bambang.<br />
Sementara sejumlah politisi Senayan tak menolak,<br />
meski belum ada yang secara sukarela menyerahkan<br />
sebagian gajinya untuk negara. “Saya setuju<br />
tunjangan bagi pejabat negara dan PNS khususnya<br />
eselon I dan II, dipotong 5-10 persen,” ungkap Wakil<br />
Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis.<br />
Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso tak mau<br />
kalah. Ia mempersilakan pemerintah melakukan hal<br />
<strong>Majalah</strong> detik 9 - 15 April 2012