Views
2 weeks ago

TamaT - Majalah Detik

majalah detik

ekonomi Mobil dinas

ekonomi Mobil dinas pejabat. Pengadaan fasilitas bagi pejabat negara merupakan salah satu pos pengeluaran terbesar di APBN. Jhoni Hutapea/detikfoto Jika harga BBM bersubsidi tidak dinaikkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bakal jebol. Keuangan negara pun kian tak sehat karena defisit membengkak. Itulah dalih yang diajukan pemerintah untuk membenarkan kenaikan harga BBM bersubsidi. Hingga rapat paripurna DPR memutuskan APBN-P 2012, pemerintah masih bersikeras dengan dalih ini. Logika ini memang benar adanya. Harga minyak mentah dunia yang terus meroket, memaksa pemerintah merogoh kantong lebih dalam untuk mengimpor minyak. Subsidi yang semula dipatok Rp 123,6 triliun diperkirakan akan membengkak hingga Rp 137,4 triliun, bahkan bisa lebih besar lagi. Namun apakah subsidi BBM jadi satusatunya pos yang harus dipangkas? Apakah tidak ada pos-pos lain yang bisa dihemat? “Masih banyak pos pengeluaran yang sebenarnya tidak perlu, yang jika dihapus akan dihemat uang puluhan triliun rupiah, sehingga pemerintah tak harus menaikkan harga BBM,” ujar Koordinator Advokasi dan Investigasi Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Khadafi. Salah satu pos adalah belanja pegawai, dan operasional departemen yang memakan 51 persen dari total anggaran sebesar Rp 1.548,31 triliun. Sehingga muncul wacana untuk memotong gaji pejabat dan Majalah detik 9 - 15 April 2012

ekonomi Kendaraan melakukan pengisian bahan bakar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kawasan Cikini, Jakarta. Jhoni Hutapea/detikfoto PNS untuk menyelamatkan APBN. “Jika rakyat dipaksa berhemat, pejabat juga harus melakukan hal yang sama,” tegas Uchok. Uchok mengusulkan pemotongan gaji hanya diberlakukan bagi pejabat negara, anggota lembaga tinggi negara, komisioner hingga pejabat eselon II. Ia tidak setuju jika gaji seluruh pegawai negeri sipil dipotong. “Masih banyak PNS terutama yang rendahan yang gajinya pas-pasan,” ujarnya memberi alasan. Wacana ini kontan menuai kontroversi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Bambang Brodjonegoro menentang keras wacana ini. Apalagi jika pemotongan gaji ini dikaitkan dengan upaya untuk menutup subsidi BBM yang membengkak. “Nekat benar potong gaji orang padahal subsidi itu dinikmati siapa? Yang punya mobil-mobil itu siapa? Kan kelas atas, ada yang menengah bawah atau miskin tapi itu kan sedikit sekali,” tukas Bambang. Sementara sejumlah politisi Senayan tak menolak, meski belum ada yang secara sukarela menyerahkan sebagian gajinya untuk negara. “Saya setuju tunjangan bagi pejabat negara dan PNS khususnya eselon I dan II, dipotong 5-10 persen,” ungkap Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis. Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso tak mau kalah. Ia mempersilakan pemerintah melakukan hal Majalah detik 9 - 15 April 2012

Majalah detik - Institut Teknologi Telkom
majalah detik - Institut Teknologi Telkom
Majalah ICT No.33-2015
LADY GAGA PERKENALKAN EMMA MENTERI AGUS ... - Harian detik
Majalah%20ICT%20No.7-2013
Majalah-Aktual-Edisi-53-ms
Download Majalah - MPR RI /a
20140317_MajalahDetik_120
MAJALAH ALUMNI UI EDISI 14
Majalah MeRasul Edisi 01 Tahun 1 - Paroki Santo Thomas Rasul
Majalah Warta Anggaran Edisi 24 - Direktorat Jenderal Anggaran ...