Pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah

I. PENDAHULUAN
1. LATAR BELAKANG
Dalam era Orde Baru berkembang dua ciri pemerintahan, yaitu sistem sentralistik dan
otokratik yang satu sama lain saling memperkuat. Pada dasarnya kedua sistem itu tidak
disukai oleh masyarakat. Oleh karena itu, pada 1998 lahir gerakan reformasi yang
berusaha mengubah sistem pemerintahan otokratik ke pemerintahan yang lebih
demokratik. Usaha ini berhasil dengan cepat melalui jatuhnya Presiden Suharto.
Namun usaha untuk mengubah sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi agaknya
memerlukan langkah terencana dalam kurun waktu yang panjang.
Kelahiran UU No. 22, 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25, 1999
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan
langkah baru untuk membenahi penyelenggaraan pemerintahan. Kedua UU itu
diharapkan dengan cepat dapat mengatur pelaksanaan desentralisasi dan otonomi yang
lebih luas bagi daerah. Namun, banyak pengamat menilai bahwa UU tersebut dibuat
dengan“tergesa-gesa,” karena itu pelaksanaannya menghadapi banyak hambatan.
Kendala yang dihadapi bukan hanya menyangkut perangkat peraturan perundangan
yang lemah, tetapi juga karena sikap mental top-down yang masih melekat di
lingkungan pejabat, baik pusat maupun daerah, dalam mengatur berbagai aspek
kewenangan pemerintahan. Selama ini aparat pemerintah lebih banyak berprilaku
memerintah daripada melayani publik. Birokrasi pemerintahan menjadi alat untuk
mengontrol rakyat agar sikap kritis terhadap pemerintah tidak berkembang menjadi
oposisi. Oleh karena itu, banyak pihak meragukan keberhasilan peningkatan pelayanan
publik melalui kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Keraguan ini timbul karena
jabatan birokrasi pemerintahan sekarang kebanyakan masih dipegang oleh mereka yang
pada era orde baru juga adalah pelaksana pemerintahan sentralistik dan otokratik.
Namun demikian, meskipun ada banyak argumen bernada pesimis terhadap
pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, tuntutan daerah untuk melaksanakan
desentralisasi dan memiliki otonomi luas secepatnya makin hari makin menguat.
Alasannya, penyelenggaraan pemerintahan di negara dengan wilayah luas dan
penduduk besar, seperti Indonesia, sangat sulit dilakukan dengan pendekatan
sentralistik. Di satu sisi, sentralisasi cenderung memberi kewenangan yang terlalu besar
terhadap pejabat pusat, di sisi lain, lingkup pengawasan jalannya pemerintahan di
daerah lemah. Kedua hal itu, agaknya telah menjadi penyebab suburnya korupsi,
kolusi, dan nepotisme di Indonesia selama ini. Sementara itu, penangguhan
pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah dikhawatirkan akan mendorong
pengelolaan pemerintahan di Indonesia kembali ke sifat sentralistik dan otokratik.
1 Lembaga Penelitian SMERU, Januari 2002