Pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah

More documents

Recommendations

Info

3. Mendorong berkembangnya partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah; dan 4. Percepatan perubahan kondisi sosial ekonomi penduduk melalui perubahan sikap para pejabat pusat dan daerah dalam mengelola pelayanan kepada masyarakat. 4. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN Wilayah Propinsi NTT meliputi 566 pulau besar dan kecil dengan luas daratan 47,3 ribu km 2 . Jumlah penduduknya 3,9 juta jiwa (1999), tersebar di 42 pulau, sementara sebagian besar pulau lainnya (524 pulau kecil) belum bernama dan tidak berpenghuni. Jajaran pulau besar di NTT meliputi Flores, Sumba, Timor dan gugusan Kepulauan Alor, sehingga NTT dikenal pula dengan akronim Flobamora. Wilayah perairan lautnya mencapai 200 ribu km 2 atau lebih dari empat kali luas daratannya. Luas ini belum termasuk wilayah perairan zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI) dengan garis pantai sepanjang 5.700 km. Topografi di semua pulau di NTT berbukit dan bergunung dengan dataran yang tersebar secara sporadis dan sempit dengan kemiringan lahannya rata-rata lebih dari 50%. Kedalaman tanah umumnya relatif tipis, antara lain karena faktor struktur batuan induk berupa koral dan tanah yang terbuka dengan vegetasi penutup yang minim, sehingga rentan terhadap erosi. Keadaan iklim umumnya kering, dengan musim kemarau panjang antara 8-9 bulan/tahun, sedangkan musim penghujan hanya 3-4 bulan. Dengan kondisi demikian, area dan produktivitas lahan pertanian, baik pada lahan basah maupun lahan kering, sangat terbatas. Dengan luasnya padang penggembalaan yang menyediakan pakan ternak cukup banyak dan beragam, sangat mendukung pengembangan usaha peternakan di NTT. NTT merupakan salah satu pemasok ternak potong (sapi dan kerbau) untuk memenuhi konsumsi daging di tanah air, terutama Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dan Jawa Barat. Demikian pula potensi perairan laut di sekitar NTT dapat diandalkan sebagai sumber daya hayati berbagai species. Selain itu NTT juga memiliki potensi pertambangan, seperti minyak bumi, marmer, batu aji, dan lain-lain. Jika dilihat dari letak geografisnya, NTT berbatasan dengan Timor Leste dan relatif dekat dengan Australia dan negara-negara Pasifik Selatan lainnya. Dalam konteks perdagangan Asia Pasifik, kondisi tersebut dapat menjadi peluang besar. Namun sekarang garis pantai yang panjang ini dapat dikatakan masih terbuka tanpa pengawasan dan pengamanan yang memadai. Keadaan ini membuat daerah pantai NTT rawan penyelundupan. Selain kondisi alam yang tidak subur, permasalahan pokok pembangunan di NTT adalah masih rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM). Berdasarkan indikator kemiskinan 1999, NTT merupakan propinsi kedua dengan persentase penduduk miskin terbesar setelah Papua. Rata-rata lama sekolah penduduk, umumnya kurang dari enam tahun, tergolong rendah dibandingkan dengan propinsi lainnya. Tingkat 4 Lembaga Penelitian SMERU, Januari 2002
kesejahteraan masyarakat NTT yang diukur berdasarkan human development index (HDI) menempati ranking ke-24 baik pada 1996 maupun 1999 . Dengan berbagai keterbatasan yang ada, sektor pertanian (perkebunan dan peternakan) tetap merupakan lapangan usaha yang menjadi tumpuan hidup sebagian besar masyarakat NTT, karena relatif tidak membutuhkan keterampilan dan keahlian khusus. Masyarakat NTT sangat pluralis, memiliki keragaman bahasa, suku, agama, sistem nilai dan tradisi yang kaya dengan nilai-nilai estetika. Apabila tingkat toleransi yang tinggi tetap terpelihara sehingga interaksi sosial di antara masyarakat dapat tetap terjaga, hal ini akan merupakan potensi lain yang dapat dijadikan basis pengembangan sosialekonomi masyarakat. Namun sebaliknya apabila interaksi sosial tidak dilandasi toleransi tinggi, maka potensi tersebut akan menjadi sumber konflik yang dapat menggagalkan, bukan hanya tujuan pembangunan ekonomi, tetapi juga tujuan berbangsa. Akhir-akhir ini kehidupan sosial-ekonomi masyaratkat NTT banyak dipengaruhi, untuk tidak mengatakan diganggu, oleh datangnya pengungsi asal Timor-Timur. Tabel 2. Luas wilayah, penduduk, dan administrasi pemerintahan di NTT, 1999 Wilayah (Propinsi/Kabupaten) Luas Wilayah (km 2 ) Jumlah Penduduk (jiwa) Kepadatan Penduduk/ km 2 Jumlah Kabupaten/Kota Jumlah Keca- Matan Jumlah Desa/ Kelurahan Propinsi NTT 47.349,9 3.929.039 83 13/1 124 2.516 --Kabupaten Sumba Timur 7.000,5 186.185 27 -/- 11 131 ----Kecamatan Pandawai 621,5 18.470 30 -/- - 9 ------Desa Mbatakapidu 48,2 1.658 34 -/- - - Sumber: -Program Pembangunan Daerah Pemerintah Propinsi NTT, Tahun 2000-2004. -Sumba Timur Dalam Angka, 2000. Secara administratif wilayah Propinsi NTT terbagi atas 13 kabupaten, 1 kota, 124 kecamatan, 2.207 desa dan 309 kelurahan. Kabupaten Sumba Timur adalah daerah di Propinsi NTT yang ditetapkan sebagai sampel dalam penelitian ini. Luas wilayahnya tercatat sekitar 7,0 ribu km 2 (14,8% dari luas wilayah Propinsi NTT) merupakan kabupaten terluas kedua setelah Kabupaten Kupang, yang terbagi atas 11 kecamatan dan 131 desa/kelurahan. Pada 2000, jumlah penduduknya tercatat 186.185 jiwa dengan kepadatan 27 jiwa/km 2 , merupakan Kabupaten yang mempunyai kepadatan penduduk paling jarang di NTT. Di Kabupaten Sumba Timur Tim SMERU juga mengunjungi Kecamatan Pandawai dan Desa Mbatakapidu, sebagai kecamatan dan desa sampel. Dibandingkan dengan kabupaten lain di NTT, produksi beberapa jenis komoditi pertanian berupa tanaman pangan dan perkebunan di Kabupaten Sumba Timur tidak menonjol. Sebaliknya populasi ternak besar terutama kerbau dan kuda yang ada di kabupaten ini mencapai 22% dari total populasi kedua jenis ternak tersebut di NTT. 3 Sumber: Indonesia Human Development Report 2001, “Toward a New Consensus Democracy and Human Development in Indonesia, BPS, Bappenas, UNDP, 2001. 5 Lembaga Penelitian SMERU, Januari 2002
Page 2 and 3: TIM STUDI Syaikhu Usman M. Sulton M
Page 4 and 5: menyatakan belum dapat melaksanakan
Page 6 and 7: DAFTAR ISI Bab Halaman TIM STUDI i
Page 8 and 9: DAFTAR SINGKATAN ABT Air Bawah Tana
Page 10 and 11: PU Pekerjaan Umum P3D Personil, Per
Page 12 and 13: 2. METODE KAJIAN Studi ini merupaka
Page 16 and 17: Kabupaten ini memiliki lahan pengge
Page 18 and 19: kurang efektif. Namun aparat propin
Page 20 and 21: 3. Sekretariat Daerah Propinsi NTT,
Page 22 and 23: menyerahkan kewenangan yang belum m
Page 24 and 25: daerah yang dibentuk. Hal ini terja
Page 26 and 27: Saat ini sedang dilaksanakan pada D
Page 28 and 29: Kebijakan pemerintah tentang pegawa
Page 30 and 31: Kekurangan ini menjadi penghambat d
Page 32 and 33: Tabel 6. Sumber APBD Pemerintah Pro
Page 34 and 35: terlepas dari ketentuan SPK, maka k
Page 36 and 37: pusat menjadi pegawai daerah. Khusu
Page 38 and 39: No. U r a i a n Tabel 9. (Lanjutan.
Page 40 and 41: 4. Perlu pengaturan lebih lanjut te
Page 42 and 43: Bahkan sebaliknya, alokasi belanja
Page 44 and 45: Tabel 11. (Lanjutan.) No. U r a i a
Page 46 and 47: No. U r a i a n Tabel 12. (Lanjutan
Page 48 and 49: karena itu, dalam penyusunan anggar
Page 50 and 51: 2. Rakorbang yang dilakukan pemda s
Page 52 and 53: 1. Perubahan kebijakan akibat UU No
Page 54 and 55: Adanya perbedaan dalam “proses”
Page 56 and 57: kabupaten yang mengalokasikan angga
Page 58 and 59: yang dibentuk propinsi dengan kabup
Page 60 and 61: harus diberi akomodasi dalam bentuk
Page 62 and 63: DAFTAR BACAAN Agriculture Sector St

Pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?