Pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah

3. Sekretariat Daerah Propinsi NTT, ditetapkan dalam Perda No. 10, 2000 pada 7
Desember 2000. Struktur organisasinya terdiri dari 4 Asisten, 13 Biro, 49 Bagian
dan 139 Sub Bagian.
4. Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari 12 Badan dan 2 Kantor, ditetapkan dalam
Perda No. 11, 2000 pada 7 Desember 2000. Kemudian berdasarkan SK Gubernur
No. 42, 2001 pada 22 Agustus 2001, dibentuk Badan Perpustakaan Propinsi.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Propinsi sebanyak 38 UPTD ditetapkan
dalam Perda No. 5, 2001 pada 11 Juni 2001.
Penataan organisasi tersebut belum selesai sepenuhnya, sehingga terbuka kemungkinan
adanya perubahan baik dari segi jumlah dan bentuk unit kerja/instansi maupun bentuk
struktur setiap instansi. Selama ini proses penataan lembaga dilakukan secara cepat,
“serba instan” dan asal dibentuk. Pembentukannya tidak didahului suatu tahapan
analisis jabatan, karenanya tidak ada pertimbangan yang jelas dan mendasar.
Organisasi dibentuk lebih karena alasan politis dan pertimbangan untuk
mengakomodir pejabat dan pegawai. Di samping itu, tidak konsistennya penyerahan
kewenangan dari pusat ke propinsi dan masih berlangsungnya tarik-menarik
kewenangan antara propinsi dengan kabupaten dan kota juga menghambat proses
penataan. Misalnya, beberapa unit pelaksana teknis (UPT) di bidang perpustakaan,
statusnya masih dalam proses peralihan, belum sepenuhnya diserahkan ke propinsi.
Demikian juga masalah pertanahan yang kewenangannya ditarik kembali oleh pusat,
serta adanya kesalahan atau tumpang-tindih dalam pengalokasian sebagian urusan di
antara unit kerja/instansi yang ada.
DPRD nampaknya belum puas atas bentuk kelembagaan yang ada. Pembahasan perda
tentang struktur organisasi di DPRD berlangsung alot dan memakan waktu sekitar 2
bulan. DPRD menuntut agar perangkat pemda dibuat ramping, dengan mengacu pada
konsep “miskin struktur kaya fungsi”. Dewan meminta agar struktur organisasi di Setda
dirampingkan dari 13 biro menjadi 8 biro. Dewan juga tidak menyetujui adanya posisi
wakil kepala dinas. Saat itu pemda bertahan dengan rencananya, dan beralasan bahwa
untuk melakukan perubahan diperlukan analisis jabatan terlebih dahulu.
Analisis jabatan tetap perlu dilakukan agar kelembagaan yang dibentuk benar-benar
sesuai dengan kebutuhan, tidak terjadi tumpang-tindih pelaksanaan kewenangan, serta
tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Untuk itu pemda propinsi membentuk tim 4
pengumpul dan pengolah data uraian jabatan struktural pada badan/kantor/dinas/unit
kerja lingkup Pemerintahan Propinsi (Pemprop) NTT yang ditetapkan berdasarkan SK
Gubernur No. BO.065/15/2001 pada 10 Maret 2001 yang diubah berdasarkan SK
Gubernur No. BO.065/65/2001 pada 8 Juni 2001. Hasil analisis sementara
menunjukkan bahwa struktur organisasi pemda yang ada perlu diubah karena terdapat
tumpang-tindih kewenangan antara instansi/unit kerja. Misalnya, Biro Humas dan
4
Tim analisis jabatan memperoleh pelatihan dengan instruktur dari pusat (Depdagri, LAN, dan BPKP).
Beberapa kabupaten (Kupang, Sumba Barat, Timor Tengah Utara, Flores Timur dan Ende) juga akan
melakukan analisis serupa dan mereka telah meminta propinsi menyelenggarakan pelatihan bagi
mereka.
10 Lembaga Penelitian SMERU, Januari 2002