Pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah

More documents

Recommendations

Info

pusat menjadi pegawai daerah. Khusus untuk kasus NTT, faktor tersebut ditambah lagi dengan adanya relokasi ribuan pegawai negeri eks-Timti. Sebagai konsekwensi dari masalah tersebut, pengeluaran untuk belanja pembangunan terpaksa berkurang lebih dari setengahnya. Jika pada TA 1999/2000 dan TA 2000 Pemprop NTT masih mampu mengalokasikan belanja pembangunan sebesar Rp120,3 milyar dan Rp97,4 milyar, pada TA 2001 ini tinggal Rp42,0 milyar. Menghadapi ketersediaan dana pembangunan yang makin terbatas, tidak ada jalan lain bagi Pemprop NTT kecuali mengalokasikan dana tersebut kepada sektor yang mempunyai prioritas tinggi. Secara umum pemprop menyatakan bahwa alokasi anggaran pembangunan tersebut akan dipergunakan dengan batasan berikut: 1. Pemda propinsi hanya mengerjakan proyek tertentu yang sifatnya mengisi celah yang tidak dikerjakan oleh kabupaten. Misalnya, proyek-proyek pembangunan di daerah perbatasan. 2. Dana propinsi lebih diarahkan pada usaha memancing kerjasama investasi dengan pihak luar negeri. 3. Memanfaatkan dana dekonsentrasi untuk kegiatan pembangunan bidang tertentu. Keterbatasan dana pembangunan mengakibatkan beberapa sektor pelayanan publik mengalami pengurangan alokasi anggaran secara signifikan. Alokasi belanka sektor kesehatan baik di tingkat propinsi maupun kabupaten, misalnya, untuk TA 2001 menurun dibanding dengan anggaran pada tahun 1999/2000 (lebih lanjut lihat Bab IV Bagian 4). Dengan makin kecilnya dana yang tersedia, otomatis menyebabkan kualitas pelayanan kesehatan kepada publik menjadi menurun, terutama pada ketersediaan obat-obatan. Anggaran untuk obat-obatan menurun drastis, dari Rp1,5 miliar menjadi hanya Rp300 - 400 juta. Kontras dengan yang dialami oleh sektor kesehatan dan sektor pelayanan publik lainnya, alokasi anggaran untuk DPRD justru meningkat drastis dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pada TA 1999/2000 alokasi belanja untuk DPRD Rp2,1 milyar. Jumlah ini pada TA 2000 meningkat menjadi Rp4,2 milyar, dan pada TA 2001 meningkat lagi menjadi Rp7,5 milyar. Salah satu penyebab peningkatan alokasi belanja ini adalah untuk mengakomodir tuntutan kenaikan gaji para anggota dewan. Pada saat ini gaji mereka meningkat menjadi Rp5,1 juta/bulan, ditambah dengan berbagai tunjangan seperti tunjangan perumahan, transportasi, dan pengobatan. Jumlah keseluruhan penerimaan (take home pay) anggota dewan mencapai Rp7,1 juta per bulan. Adanya fenomena demikian, ditambah dengan naiknya berbagai tunjangan pegawai pemda lainnya, menyebabkan masyarakat kurang simpati terhadap kebijakan otonomi daerah. Salah seorang tokoh masyarakat di Desa Mbatakapidu, Sumba Timur, misalnya menyatakan bahwa kebijakan pelaksanaan otonomi daerah hanyalah untuk memperbesar tunjangan para pejabat. Otonomi daerah adalah “proyek kesejahteraan untuk bapak-bapak”, bukan untuk kepentingan rakyat kecil. 26 Lembaga Penelitian SMERU, Januari 2002
Tabel 9. Pengeluaran APBD Pemerintah Propinsi NTT, TA 1999/2000-2001 (Juta Rupiah) No. U r a i a n 1999/2000 2000 2001 Rencana Realisasi Rencana Realisasi Rencana Total Belanja 215.401,0 182.398,1 174.386,8 158.965,9 177.984,5 I. Pengeluaran Rutin 65.940,3 62.086,1 68.536,3 61.558,2 135.941,5 1. Belanja Pegawai 30.989,5 28.986,5 36.387,5 30.749,1 70.794,8 2. Belanja Barang 14.853,1 14.342,2 14.620,5 14.026,0 13.517,9 3. Belanja Pemeliharaan 2.784,6 2.600,0 1.884,3 1.753,0 1.943,6 4. Belanja Perjalanan Dinas 4.072,4 3.876,0 1.855,4 1.799,8 4.398,4 5. Belanja Lain-lain 7.190,1 6.535,4 11.220,9 10.914,4 38.245,0 6. Pos Usaha-Usaha Daerah - - - - - 7. Angsuran Pinjaman/Hutang dan Bunga - - - - - 8. Ganjarang Subsidi/Sumbangan Kepada Daerah Bawahan 2.152,2 2.143,2 471,5 424,2 1.014,1 9. Pengeluaran-Pengeluaran yang Tidak Termasuk Bagian Lain 3.135,0 2.910,3 1.683,8 1.576,0 5366,24 10. Pengeluaran Tidak Tersangka 763,37 692,61 412,5 315,8 661,41 II. Pengeluaran Pembangunan 149.460,7 120.312,0 105.850,5 97.407,7 42.043,0 1. Sektor Industri 669,8 653,7 703,0 678,9 200,0 2. Sektor Pertanian dan Kehutanan 2.710,0 2.680,0 3.710,0 3.449,0 3.000,0 3. Sektor Sumber Daya Air dan Irigasi 2.511,0 2.479,3 3.439,0 3.412,0 1.600,0 4. Sektor Tenaga Kerja 437,0 365,6 950,0 854,5 300,0 5. Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, KEUDA, dan Koperasi 2.560,0 2.504,8 2.280,5 2.195,9 2.290,0 6. Sektor Transportasi Metheorologi dan Geofisika 43.808,7 42.299,3 26.375,5 24.907,3 4.700.0 7. Sektor Pertambangan dan Energi 1.190.0 1.145,6 550,0 529,7 650,0 8. Sektor Pariwisata dan Telekomunikasi 9. Sektor Pembangunan Daerah dan Permukiman 10. Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang 700,0 696,4 850,0 846,8 900,0 60.755,7 35.316,7 16.423,7 13.784,3 6.100,0 6.418,3 6.154,4 5.478,0 5.382,3 1.200,0 27 Lembaga Penelitian SMERU, Januari 2002
Page 2 and 3: TIM STUDI Syaikhu Usman M. Sulton M
Page 4 and 5: menyatakan belum dapat melaksanakan
Page 6 and 7: DAFTAR ISI Bab Halaman TIM STUDI i
Page 8 and 9: DAFTAR SINGKATAN ABT Air Bawah Tana
Page 10 and 11: PU Pekerjaan Umum P3D Personil, Per
Page 12 and 13: 2. METODE KAJIAN Studi ini merupaka
Page 14 and 15: 3. Mendorong berkembangnya partisip
Page 16 and 17: Kabupaten ini memiliki lahan pengge
Page 18 and 19: kurang efektif. Namun aparat propin
Page 20 and 21: 3. Sekretariat Daerah Propinsi NTT,
Page 22 and 23: menyerahkan kewenangan yang belum m
Page 24 and 25: daerah yang dibentuk. Hal ini terja
Page 26 and 27: Saat ini sedang dilaksanakan pada D
Page 28 and 29: Kebijakan pemerintah tentang pegawa
Page 30 and 31: Kekurangan ini menjadi penghambat d
Page 32 and 33: Tabel 6. Sumber APBD Pemerintah Pro
Page 34 and 35: terlepas dari ketentuan SPK, maka k
Page 38 and 39: No. U r a i a n Tabel 9. (Lanjutan.
Page 40 and 41: 4. Perlu pengaturan lebih lanjut te
Page 42 and 43: Bahkan sebaliknya, alokasi belanja
Page 44 and 45: Tabel 11. (Lanjutan.) No. U r a i a
Page 46 and 47: No. U r a i a n Tabel 12. (Lanjutan
Page 48 and 49: karena itu, dalam penyusunan anggar
Page 50 and 51: 2. Rakorbang yang dilakukan pemda s
Page 52 and 53: 1. Perubahan kebijakan akibat UU No
Page 54 and 55: Adanya perbedaan dalam “proses”
Page 56 and 57: kabupaten yang mengalokasikan angga
Page 58 and 59: yang dibentuk propinsi dengan kabup
Page 60 and 61: harus diberi akomodasi dalam bentuk
Page 62 and 63: DAFTAR BACAAN Agriculture Sector St

Pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?