Pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah

1. Perubahan kebijakan akibat UU No. 22, 1999 terjadi sangat mendadak yang
berupa pelimpahan kewenangan dalam jumlah besar dari pusat ke kabupaten/kota.
Proses pelimpahan ini tidak dapat dilakukan secara baik dan direspon berbeda-beda
oleh daerah baik di tingkat propinsi maupun kabupaten/kota. Persiapan yang
dilakukan oleh pusat sangat kurang, sementara daerah sendiri tidak mempersiapkan
rencana kerja yang pasti dalam proses pelaksanaannya. Akibatnya kapan masa
transisi pelaksanaannya selesai menjadi tidak jelas.
2. Adanya perubahan yang cukup mendasar dalam hubungan legislatif dan eksekutif, ini
menyulitkan Pemprop NTT dalam menjalankan kebijakan publiknya. Perubahan
yang mendasar dalam hubungan eksekutif dan legislatif itu sendiri merupakan hasil
yang tidak diharapkan dari proses reformasi. Para anggota DPRD merasa lebih banyak
memiliki kekuasaan dalam menghadapi pihak eksekutif. Karena itu, mereka banyak
melakukan campur tangan yang tidak perlu dalam pengelolaan administrasi
pemerintahan yang menjadi kewenangan eksekutif. Hubungan yang kurang harmonis
antara eksekutif dan legislatif juga dipersulit oleh kenyataan bahwa sebagian anggota
DPRD memiliki tingkat pemahaman dan penguasaan materi kebijakan publik yang
rendah akibat pengalaman yang tidak memadai.
3. Tidak atau belum jelasnya proses dan mekanisme penjaringan aspirasi masyarakat
oleh lembaga pemerintah, khususnya legislatif, menyebabkan jalur hubungan
antara legislatif dengan masyarakat yang “diwakilinya” terputus. Kalangan legislatif
tidak memahami makna perwakilan sehingga proses penjaringan aspirasi tidak
berlangsung. Mereka mengakui dan berdalih sebagai pembawa suara rakyat karena
terpilih berdasarkan proses pemilihan umum yang demokratis. Tetapi, mereka
melupakan bahwa pemilihan umum yang dilaksanakan walau demokratis tidak
berjalan secara langsung dalam arti rakyat memilih “orang” dan bukan “gambar”.
Sebagai konsekwensinya, partai cenderung berperan hanya sebatas sebagai ‘mesin
pemilu’, pemilu selesai maka peran mereka selesai pula. Anggota dewan lebih
bertanggungjawab kepada fraksi/partainya. DPRD lebih mewakili banyak
kepentingan golongan, bukan rakyat.
4. Di pihak lain proses perumusan kebijakan publik oleh kalangan eksekutif
(pemerintah propinsi) terutama yang menyangkut restrukturisasi di lingkungan
pemda maupun perubahan dalam pelayanan publik dinilai oleh kalangan LSM dan
perguruan tinggi berjalan tidak transparan. Kalau ada upaya untuk melibatkan
masyarakat dalam proses kebijakan publik, maka hal itu dilakukan untuk
memenuhi prosedur formal semata, bukan dimaksudkan sebagai usaha untuk
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik.
Demikian pula dalam penyusunan program pembangunan daerah (Propeda)
hanya diketahui oleh pemda dan DPRD saja, sedangkan kalangan LSM,
perguruan tinggi, pers dan pengusaha tidak mengetahui secara jelas kebijakan
publik yang akan dilaksanakan.
5. Pemerintah daerah baik propinsi maupun kabupaten/kota menyadari bahwa
keuangan daerah masih sangat tergantung pada pusat sedangkan kontribusi PAD
rendah, hanya 6% dari APBD. Di samping itu pemerintah daerah menduga bahwa
setelah beberapa tahun DAU akan dihentikan. Kedua faktor tersebut memacu
42 Lembaga Penelitian SMERU, Januari 2002