Pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah

More documents

Recommendations

Info

DAFTAR SINGKATAN ABT Air Bawah Tanah APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBN Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APT Air Permukaan Tanah Asda Asisten Sekretaris Daerah ASSR Agriculture Sector Strategy Review Baperjakat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Bappeda Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah BBM Bahan Bakar Minyak BBN-KB Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor BPD Bank Pembangunan Daerah BPD BadanPerwakilan Desa BPKP Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPN Badan Pertanahan Nasional BPS Badan Pusat Statistik BUMD Badan Usaha Milik Daerah BUMN Badan Usaha Milik Negara CPIS Centre for Policy and Implementation Studies DAK Dana Alokasi Khusus DAU Dana Alokasi Umum Depdagri Departemen Dalam Negeri Dikbud Pendidikan dan Kebudayaan Dispenda Dinas Pendapatan Daerah DKI Daerah Khusus Ibukota DPD Dana Pembangunan Daerah DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daetah Golkar Golongan Karya GTZ Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit HAM Hak Asasi Manusia HDI Human Development Index IPKI Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia Inpres Instruksi Presiden vii Lembaga Penelitian SMERU, Januari 2002
Itwilprop Inspektorat Wilayah Propinsi Kadinda Kamar Dagang dan Industri Daerah Kandepsos Kantor Departemen Sosial Kandepdikbud Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kandepperindak Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Keppres Keputusan Presiden KK Kartu Keluarga KNPI Komite Nasional Pemuda Indonesia KTP Kartu Tanda Penduduk LoI Letter of Indent LAN Lembaga Administrasi Negara Mendagri Menteri Dalam Negeri MPR Majelis Permusyawaratan Rakyat NTB Nusa Tenggara Barat NTT Nusa Tenggara Timur Otda Otonomi Daerah PAD Pendapatan Asli Daerah PDRB Produk Domestik Regional Bruto Pemda Pemerintah Daerah Pemkab Pemerintah Kabupaten Pemprop Pemerintah Propinsi PEPEHANI Persatuan Pedagang Hewan Indonesia Perda Peraturan Daerah PERSEPSI Pemantauan Reformasi Struktur Ekonomi dan Program Deregulasi Daerah PDI-P Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan P dan K Pendidikan dan Kebudayaan PDKB Partai Demokrasi Kasih Bangsa PLB Pendidikan Luar Biasa PLS Pendidikan Luar Sekolah PKB Pajak Kendaraan Bermoror PNS Pegawai Negeri Sipil PP Peraturan Pemerintah PTT Pegawai Tidak Tetap viii Lembaga Penelitian SMERU, Januari 2002
Page 2 and 3: TIM STUDI Syaikhu Usman M. Sulton M
Page 4 and 5: menyatakan belum dapat melaksanakan
Page 6 and 7: DAFTAR ISI Bab Halaman TIM STUDI i
Page 10 and 11: PU Pekerjaan Umum P3D Personil, Per
Page 12 and 13: 2. METODE KAJIAN Studi ini merupaka
Page 14 and 15: 3. Mendorong berkembangnya partisip
Page 16 and 17: Kabupaten ini memiliki lahan pengge
Page 18 and 19: kurang efektif. Namun aparat propin
Page 20 and 21: 3. Sekretariat Daerah Propinsi NTT,
Page 22 and 23: menyerahkan kewenangan yang belum m
Page 24 and 25: daerah yang dibentuk. Hal ini terja
Page 26 and 27: Saat ini sedang dilaksanakan pada D
Page 28 and 29: Kebijakan pemerintah tentang pegawa
Page 30 and 31: Kekurangan ini menjadi penghambat d
Page 32 and 33: Tabel 6. Sumber APBD Pemerintah Pro
Page 34 and 35: terlepas dari ketentuan SPK, maka k
Page 36 and 37: pusat menjadi pegawai daerah. Khusu
Page 38 and 39: No. U r a i a n Tabel 9. (Lanjutan.
Page 40 and 41: 4. Perlu pengaturan lebih lanjut te
Page 42 and 43: Bahkan sebaliknya, alokasi belanja
Page 44 and 45: Tabel 11. (Lanjutan.) No. U r a i a
Page 46 and 47: No. U r a i a n Tabel 12. (Lanjutan
Page 48 and 49: karena itu, dalam penyusunan anggar
Page 50 and 51: 2. Rakorbang yang dilakukan pemda s
Page 52 and 53: 1. Perubahan kebijakan akibat UU No
Page 54 and 55: Adanya perbedaan dalam “proses”
Page 56 and 57: kabupaten yang mengalokasikan angga
Page 58 and 59:
yang dibentuk propinsi dengan kabup
Page 60 and 61:
harus diberi akomodasi dalam bentuk
Page 62 and 63:
DAFTAR BACAAN Agriculture Sector St
show all

Pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?