Pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Hubungan dengan eksekutif. Anggota dewan selalu sadar bahwa dewan secara institusi
tidak boleh konfrontatif dengan eksekutif, karena hal itu akan mempersulit pemda
dalam menjalankan pemerintahan. Namun demikian, anggota dewan juga mengharap
agar bupati jangan terlalu “kuat”, atau dominan, karena akan makin menekan dan
mengurangi “keberanian” dewan. Pihak eksekutif harus memberdayakan dewan agar
menjadi partner yang efektif.
Terkait dengan masalah hubungan DPRD dengan eksekutif, Tim SMERU menilai
bahwa PP No. 110, 2000 tidak konsisten dengan pasal dalam UU No. 22, 1999 yang
mengatur tentang gaji dan kemandirian dewan. PP No. 110, 2000 menetapkan bahwa
gaji ketua DPRD adalah 60% dari gaji bupati. Kebijakan ini tidak adil dan dapat
ditafsirkan bahwa dewan lebih rendah daripada eksekutif. Hal ini seharusnya tidak perlu
diatur oleh pusat, biarkan daerah menentukansendiri sesuai dengan kesepakatan bersama.
Pengawasan. Pengawasan adalah salah satu fungsi DPRD yang terpenting di daerah,
tetapi anggota dewan merasa tidak berdaya karena beberapa faktor, antara lain:
1. Badan pengawas daerah hanya melaporkan hasil temuannya kepada bupati,
sementara DPRD tidak mendapatkan informasi yang jelas. Untuk itu dewan
mengharapkan agar laporan badan pengawas daerah juga diberikan kepada DPRD
untuk dibahas. Dengan demikian, dapat diharapkan ada tindak lanjut dari hasil
temuan tersebut.
2. Bantuan luar negeri yang masuk ke daerah lewat dinas teknis dan LSM tidak
diketahui oleh DPRD. Karena itu, jika ada masalah dengan LSM yang tidak benar,
DPRD tidak dapat membantu memecahkan masalahnya. Untuk itu, dewan perlu
memperoleh informasi tentang LSM yang mendapatkan bantuan dari pihak luar.
3. Sulit melakukan pengawasan di tingkat desa karena jumlah desa terlalu banyak dan
lokasinya terpencar. Tetapi dengan adanya BPD, maka lembaga ini dapat
bekerjasama dengan dewan agar dewan juga dapat melakukan pengawasan atas
kegiatan pemda di desa. Keadaan ini tidak menyalahi aturan karena BPD juga
memiliki fungsi pengawasan atas kepala desa.
Pendapat DPRD Tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah
1. Meskipun otonomi daerah sudah berjalan sembilan bulan, tetapi masyarakat belum
biasa menggunakan partai dalam menyalurkan aspirasinya. Kelompok-kelompok
masyarakat masih lebih memilih untuk menggunakan jalur hirarki pemerintahan,
mulai dari pemerintah desa, kecamatan dan kabupaten. Mereka mengadu ke DPRD
kalau mengalami kebuntuan di jalur tersebut. Komunikasi dengan penduduk masih
sulit dilakukan secara terbuka, karena keterampilan dan pendidikan rakyat belum
cukup memadai. Anggota dewan mencari sendiri aspirasi masyarakat dengan
caranya masing-masing, tidak melalui partai yang mereka wakili. Karena kesulitan
dana dan tenaga, partai belum dapat melakukan pengumpulan aspirasi langsung
dari masyarakat. Golkar sebagai partai besar masih sulit melakukan hal itu, apalagi
partai lain yang kecil.
39 Lembaga Penelitian SMERU, Januari 2002