Pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah

6. Kepala Subdin Sarana berasal dari eks-Kanwil
7. Kepala Subdin Pendidikan Tinggi berasal dari eks-Kanwil
8. Kepala Subdin Pendidikan Luar Sekolah (PLS) berasal dari eks-Kanwil
9. Kepala Subdin Kebudayaan berasal dari eks-Kanwil
Pada waktu periode pengisian formulir tersebut di atas, Biro Organisasi menempatkan
10 orang karyawan baru di Dinas P dan K. Keputusan ini membuat banyak pegawai
heran, karena biro ini mengatakan Dinas P dan K kelebihan pegawai. Dua orang di
antara pegawai yang ditempatkan pada dinas ini terpaksa ditolak atau ditunda
penempatannya, karena mereka berasal dari eks Dinas Sosial yang hendak ditempatkan
pada tugas yang tergolong sangat teknis (pendidikan).
Beberapa responden menyatakan bahwa usaha reposisi dan realokasi ini menimbulkan
keresahan di kalangan pegawai, karena pihak Setda membuat keputusan yang
cenderung menggunakan pendekatan kekuasaan. Di lingkungan Dinas P dan K
keresahan ini makin menguat ketika baru-baru ini terjadi penggantian pejabat di
lingkungan dinas ini. Kepala TU dan Kepala Subdin TK/SD diganti dengan pejabat
yang sebelumnya bekerja pada Badan Pengawas Daerah yang tidak berlatar belakang
pendidikan. Salah seorang di antaranya adalah sarjana hukum. Proses penggantian ini
dilakukan secara mendadak bahkan dinilai “diam-diam”, tanpa sepengetahuan pihak
yang akan diganti. Pihak yang akan menggantipun tidak mengetahui jabatan apa yang
akan dipegangnya. Beberapa pejabat menilai proses ini tidak demokratis, bahkan
melanggar hak azazi manusia (HAM). Rumor yang berkembang di lingkungan dinas ini
mengindikasikan bahwa Kepala Dinas pun tidak mengetahui rencana penggantian
tersebut . Berkaitan dengan kondisi tersebut, pejabat propinsi juga menilai bahwa
pejabat Dinas P dan K Kabupaten/Kota dinilai kurang memiliki wawasan pendidikan,
terutama mereka yang sebelumnya bertugas sebagai camat .
Dinas Peternakan. Jumlah personil di kantor dinas sebanyak 130 orang. Selain itu ada
52 PNS dan 40 tenaga honorer yang ditempatkan di dua UPTD. UPTD dimaksud
terdiri dari: 1) UPTD pembibitan ternak dan hijauan makanan, yang semula
merupakan UPT pusat. Keberadaannya sudah dikembangkan di empat kabupaten,
sebelumnya hanya ada di dua kabupaten. Demikian pula kegiatannya makin
dikembangkan untuk jenis-jenis ternak lainnya, termasuk sapi, kambing, dan babi. 2)
UPTD Penyidikan Penyakit Hewan, namun pimpinan UPTD ini belum ditunjuk.
Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan sebenarnya masih kekurangan tenaga medis dan
tenaga penyuluh kesehatan. Untuk memenuhi kebutuhan ini, dinas akan bekerjasama
dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Nusa Cendana.
8
Proses penggantian ini diputuskan oleh Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan).
Dalam memutuskan penempatan pejabat, menurut pihak Biro Organisasi, Baperjakat telah
mempertimbangkan berbagai hal.
9
Pada beberapa orang mungkin benar, tetapi tidak bisa disamaratakan. Beberapa responden tingkat
kabupaten menilai banyak pejabat kabupaten/kota lebih profesional dibanding dengan pejabat propinsi.
17 Lembaga Penelitian SMERU, Januari 2002