Pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah

pusat menjadi pegawai daerah. Khusus untuk kasus NTT, faktor tersebut ditambah lagi
dengan adanya relokasi ribuan pegawai negeri eks-Timti.
Sebagai konsekwensi dari masalah tersebut, pengeluaran untuk belanja pembangunan
terpaksa berkurang lebih dari setengahnya. Jika pada TA 1999/2000 dan TA 2000
Pemprop NTT masih mampu mengalokasikan belanja pembangunan sebesar Rp120,3
milyar dan Rp97,4 milyar, pada TA 2001 ini tinggal Rp42,0 milyar. Menghadapi
ketersediaan dana pembangunan yang makin terbatas, tidak ada jalan lain bagi
Pemprop NTT kecuali mengalokasikan dana tersebut kepada sektor yang mempunyai
prioritas tinggi. Secara umum pemprop menyatakan bahwa alokasi anggaran
pembangunan tersebut akan dipergunakan dengan batasan berikut:
1. Pemda propinsi hanya mengerjakan proyek tertentu yang sifatnya mengisi celah
yang tidak dikerjakan oleh kabupaten. Misalnya, proyek-proyek pembangunan di
daerah perbatasan.
2. Dana propinsi lebih diarahkan pada usaha memancing kerjasama investasi dengan
pihak luar negeri.
3. Memanfaatkan dana dekonsentrasi untuk kegiatan pembangunan bidang tertentu.
Keterbatasan dana pembangunan mengakibatkan beberapa sektor pelayanan publik
mengalami pengurangan alokasi anggaran secara signifikan. Alokasi belanka sektor
kesehatan baik di tingkat propinsi maupun kabupaten, misalnya, untuk TA 2001
menurun dibanding dengan anggaran pada tahun 1999/2000 (lebih lanjut lihat Bab IV
Bagian 4). Dengan makin kecilnya dana yang tersedia, otomatis menyebabkan kualitas
pelayanan kesehatan kepada publik menjadi menurun, terutama pada ketersediaan
obat-obatan. Anggaran untuk obat-obatan menurun drastis, dari Rp1,5 miliar menjadi
hanya Rp300 - 400 juta.
Kontras dengan yang dialami oleh sektor kesehatan dan sektor pelayanan publik
lainnya, alokasi anggaran untuk DPRD justru meningkat drastis dibandingkan dengan
periode sebelumnya. Pada TA 1999/2000 alokasi belanja untuk DPRD Rp2,1 milyar.
Jumlah ini pada TA 2000 meningkat menjadi Rp4,2 milyar, dan pada TA 2001
meningkat lagi menjadi Rp7,5 milyar. Salah satu penyebab peningkatan alokasi
belanja ini adalah untuk mengakomodir tuntutan kenaikan gaji para anggota dewan.
Pada saat ini gaji mereka meningkat menjadi Rp5,1 juta/bulan, ditambah dengan
berbagai tunjangan seperti tunjangan perumahan, transportasi, dan pengobatan.
Jumlah keseluruhan penerimaan (take home pay) anggota dewan mencapai Rp7,1 juta
per bulan. Adanya fenomena demikian, ditambah dengan naiknya berbagai tunjangan
pegawai pemda lainnya, menyebabkan masyarakat kurang simpati terhadap kebijakan
otonomi daerah. Salah seorang tokoh masyarakat di Desa Mbatakapidu, Sumba Timur,
misalnya menyatakan bahwa kebijakan pelaksanaan otonomi daerah hanyalah untuk
memperbesar tunjangan para pejabat. Otonomi daerah adalah “proyek kesejahteraan
untuk bapak-bapak”, bukan untuk kepentingan rakyat kecil.
26 Lembaga Penelitian SMERU, Januari 2002