Pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah

terjadi karena DPRD di NTT di kuasai oleh dua partai besar, Golkar dan PDI-P,
sehingga kedua partai inilah yang menentukan segalanya. Karena itu, dia agak pesimis
untuk melihat demokrasi berjalan sesuai dengan harapan masyarakat dalam pengertian
aspirasi masyarakat mendapat perhatian serius dari dewan.
Kedua partai besar yang dominan memiliki kepentingan tertentu di luar kepentingan
bersama, karena itu hak inisiatif dewan tidak bisa berkembang. Contohnya, dalam
perumusan perda tentang perangkat daerah, banyak partai lain yang menghendaki agar
struktur organisasi pemprop di rampingkan agar bisa lebih efisien. Tetapi Golkar tidak
setuju karena ada kepentingan pada jumlah PNS yang besar yang selama ini menjadi
pendukung Golkar. Hal yang sama juga terjadi dalam pembentukan Badan Perwakilan
Desa (BPD) yang dilakukan sangat terburu-buru tanpa melalui suatu proses sosialisasi
yang memadai kepada masyarakat pedesaan. Hal ini juga karena adanya kepentingan
politik partai besar, seperti PDI-P yang memiliki basis yang luas di pedesaan.
Selain itu, secara individu masih banyak anggota dewan yang belum matang dalam
berpolitik. Dalam setiap pembahasan, hanya sekitar 30% dari anggota dewan yang
sering memberikan komentar, pemikiran, atau kritikan. Anggota lainnya diam saja dan
tidak jelas apa kerja mereka. Pengawasan terhadap kegiatan eksekutif oleh DPRD juga
dinilai tidak bisa diharapkan efektif, karena anggota dewan juga banyak yang masih
harus diawasi. Anggota dewan yang berlatar belakang pengusaha, misalnya, masih aktif
menjalankan usahanya. Karena itu, mereka kerapkali, langsung atau tidak langsung,
berupaya mendapatkan proyek dari pemda.
Pendapat DPRD Tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah
1. Berdasarkan UU No. 22, 1999 antara propinsi dengan kabupaten/kota tidak ada
hubungan hirarki. Namun, karena di propinsi dan kabupaten/kota ada dinas yang
sama, maka dalam menangani tugas-tugas tertentu kadang-kadang terjadi tumpangtindih.
Karena itu diperlukan adanya koordinasi antara propinsi dengan kabupaten.
Sampai sekarang koordinasi tersebut dapat dikatakan belum berjalan. Akibatnya,
terjadi hubungan yang tidak harmonis antara propinsi dan kabupaten.
2. Kebijakan kepegawaian daerah berada dalam kewenangan Bupati dan gajinya
dibayar melalui APBD. Hal ini mungkin baik dari sudut pandang otonomi daerah.
Tapi dalam prakteknya, banyak pejabat daerah yang tidak memenuhi persyaratan
tetap dipaksakan untuk diangkat menjabat suatu posisi tertentu. Hal ini terjadi
karena kurangnya SDM yang diperlukan, dan terdapat kecenderungan untuk
mengisi posisi tersebut dengan putra daerah.
3. Walupun PAD perlu ditingkatkan, tetapi menyadari bahwa krisis ekonomi masih
belum pulih maka perda baru untuk PAD belum dikeluarkan. Kekuatan yang
banyak diharapkan untuk membantu NTT sekarang ini adalah investor dari luar.
Sayangnya, masalah Timor Timur masih meninggalkan berbagai persoalan,
sehingga banyak investor masih menunggu kepastian penyelesaiannya.
4. NTT memberi prioritas pada “tiga batu tungku”, yaitu pengembangan sektor
pendidikan, sektor kesehatan, dan ekonomi rakyat. Tetapi untuk tahun 2001,
ketiga sektor tersebut belum mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya. Oleh
37 Lembaga Penelitian SMERU, Januari 2002