Pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah

4. Perlu pengaturan lebih lanjut tentang kewenangan daerah untuk melakukan
pinjaman daerah yang bersumber dari dalam maupun luar negeri.
Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kalangan Pemkab Sumba Timur menyatakan bahwa
sumber-sumber PAD yang sekarang berlaku masih didasarkan pada UU No. 18, 1997.
Pemkab belum melakukan tambahan terhadap jenis pajak dan retribusi, maupun jenis
pungutan lainnya yang memungkinkan peningkatan jumlah PAD. Di balik hal ini,
dua alasan yang dikemukakan adalah :
1. Potensi pungutan lain yang ada di Kabupaten Sumba Timur kecil.
2. Peraturan pelaksanaan UU No. 34, 2000 belum dikeluarkan sehingga pemkab
belum berani melangkah lebih jauh.
Untuk itu, perda mengenai pungutan daerah yang diajukan pemkab dan kemudian
disahkan DPRD pada 2001 hanya bersifat perubahan perda yang sudah ada. Perdaperda
yang diubah meliputi perda tentang retribusi produksi usaha daerah, retribusi
pemakaian kekayaan daerah (berupa penambahan obyek), penggantian biaya cetak
KTP, dan perda tentang persampahan. Selain itu, upaya lain yang ditempuh Pemkab
Sumba Timur untuk menambah perolehan PAD-nya adalah dengan mengintensifkan
pungutan SPK, khususnya pada sektor peternakan, bahan galian golongan C,
kontraktor, dan sektor perikanan.
Data yang disajikan pada Tabel 11 menunjukkan bahwa realisasi PAD yang dicapai
Sumba Timur dalam TA 1999/2000 dan TA 2000, masing-masing sebesar Rp1,5
milyar. Pada TA 2001, target PAD ditetapkan sebesar Rp2,3 milyar. Tabel 12 juga
menunjukkan bahwa meskipun tidak ada perda baru mengenai sumber penerimaan
PAD, saat ini jumlah sumber penerimaan PAD Kabupaten Sumba Timur sebenarnya
sudah cukup banyak. Daerah ini memiliki enam pajak, 30 retribusi, bagian laba
BUMD 13 , dan pos lain-lain pendapatan yang meliputi sembilan pos penerimaan.
Beberapa catatan yang perlu dikemukakan mengenai sumber penerimaan PAD adalah:
1. Dari 30 jenis retribusi, hanya 12 jenis yang memberikan kontribusi riil kepada PAD
(TA 1999/2000, dan TA 2000), dan pada TA 2001 jumlahnya juga terbatas pada
14 jenis retribusi. Dengan demikian lebih dari 50% perda tentang retribusi tidak
atau belum efektif diberlakukan oleh Pemkab Sumba Timur. Potensi penerimaan
yang kecil atas obyek-obyek retribusi bersangkutan nampaknya merupakan kendala
yang tidak bisa diabaikan. Jika terhadap obyek retribusi tersebut dipaksakan untuk
tetap dipungut, maka kemungkinan biaya pemungutannya lebih besar dari pada
penerimaannya. Pertanyaannya kemudian adalah untuk apa sebenarnya pembuatan
berbagai perda tersebut?
12
Pada 13 September 2001, saat kunjungan lapangan ini dilakukan, dua PP tentang UU tersebut telah
dikeluarkan, yakni PP No. 65, 2001 tentang Pajak Daerah dan PP No. 66, 2001 tentang Retribusi
Daerah.
13
Keberadaan BUMD tidak dapat diandalkan sebagai sumber PAD. Staf salah satu BUMD memberikan
informasi bahwa kondisinya sekarang sedang “sekarat”. Sebagai pemilik perusahaan, pemkab sendiri
sepertinya tidak peduli lagi dengan keberadaan BUMD tersebut.
30 Lembaga Penelitian SMERU, Januari 2002