Pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Tabel 10. Struktur penerimaan APBD Kabupaten Sumba Timur,
TA 1999/2000-2001 (Juta Rupiah)
No. U r a i a n
1999/2000 2000 2001
Rencana Realisasi Rencana Realisasi Rencana
I. Sisa Perhitungan Tahun Lalu 3.292,6 3.292,6 2.743,3 4.419,5 1.555,7
II. Pendapatan Asli Daerah 1.700,2 1.475,6 1.552,5 1.515,7 2.332,5
A. Pajak Daerah 616,1 485,0 515,4 604,9 722,8
B. Retribusi Daerah 707,5 719,1 727,1 554,1 974,8
C. Bagian Laba BUMD 62,0 11,0 70,0 15,0 55,0
D. Lain-lain Pendapatan 314,6 260,6 240,0 341,7 580,0
III. Bagi Hasil Pajak 3.341,4 4.079,1 4.052,6 4.358,1 4.067,7
IV. Bagi Hasil Bukan Pajak 13,5 10,0 13,5 109,0 17,5
V. Subsidi Daerah Otonom (DAU) 20.702,8 21.828,5 24.905,6 22.615,9 122.883,7
VI. Bantuan Pembangunan 6.486,1 8.636,1 18.547,0 18.547,0 -
Jumlah APBD (Tidak termasuk
UKP)
35.537 39.322 51.815 51.565 130.857
Sumber: Bagian Keuangan Kabupaten Sumba Timur.
Dengan makin besarnya transfer dana dari pemerintah pusat, maka struktur
penerimaan dan jumlah APBD Kabupaten Sumba Timur juga mengalami perubahan
cukup drastis. Total APBD Kabupaten Sumba Timur pada TA 1999/2000 berjumlah
Rp39,3 milyar, kemudian pada TA 2000 meningkat menjadi Rp51,6 milyar, dan pada
TA 2001 menjadi lebih dari dua kali lipat dari TA sebelumnya, yaitu Rp130,9 milyar.
Jika sebelum otonomi proporsi APBD yang berasal dari transfer dana pemerintah pusat
hanya sebesar 77,5% (TA 1999/2000) dan 79,9% (TA 2000), pada saat otonomi
daerah dimulai proporsinya meningkat menjadi 93,9%. Kondisi demikian dengan
sendirinya memarjinalkan peranan PAD sebagai komponen APBD. Proporsi PAD
terhadap APBD Kabupaten Sumba Timur yang memang kecil, yakni 3,8% (TA
1999/2000) dan 2,9% (TA 2000), menjadi lebih kecil lagi, yakni hanya 1,8% (TA 2001).
Di luar konteks dana yang diterima dari pemerintah pusat yang makin besar, Pemkab
Sumba Timur masih melihat beberapa permasalahan berkenaan dengan dana
perimbangan. Untuk itu, dalam Rapat Evaluasi dan Pengkajian Pelaksanaan Otonomi
Daerah yang diadakan Pemprop NTT, Pemkab Sumba Timur mengusulkan hal-hal
berikut:
1. Percepatan distribusi dana bagi hasil pajak dan bukan pajak kepada daerah.
2. Formula pembagian DAU perlu memperhatikan faktor tambahan seperti faktor
geografis (kondisi alam), faktor jarak (keterpencilan), keterbelakangan dan
perencanaan anggaran yang didasarkan pada “bottom-up planning” melalui hasil
rapat koordinasi di tingkat kabupaten.
3. Perlu kepastian jumlah kegiatan, waktu, distribusi DAK dengan memperhatikan
kesesuaian potensi daerah, atau DAK diperoleh bersamaan dengan DAU agar
daerah dapat merencanakan penggunaannya secara proporsional guna menghindari
penumpukan program/kegiatan pada satu bidang/sektor tententu.
29 Lembaga Penelitian SMERU, Januari 2002