Pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah

2. Rakorbang yang dilakukan pemda sebenarnya bisa juga menjadi ajang bagi
masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Sayangnya, belum dapat terlaksana
karena sifatnya masih lebih pada seremonial. Belum efektif memberdayakan
mekanisme penyaluran aspirasi yang bertingkat dari desa ke pemda.
3. Dewan menilai terlalu dini untuk melakukan revisi UU No. 22 dan UU No. 25,
1999. Daerah harus diberi kesempatan lebih banyak sambil meneliti dan
mempelajari dimana letak kelemahannya.
Tingkat Desa: Kasus Desa Mbatakapidu, Kabupaten Sumba Timur
Pemilihan anggota BPD di Desa Mbatakapidu dilakukan melalui mekanisme yang
cukup demokratis. Penyaringan di tingkat dusun dilakukan secara selektif hingga
mendapatkan calon sebanyak 26 orang. Calon tersebut dipilih di tingkat desa untuk
menentukan 13 orang anggota berdasarkan urutan suara terbanyak. Ke 13 anggota
BPD yang terpilih mewakili berbagai golongan masyarakat di desa, seperti pemangku
adat, guru, tokoh masyarakat, tokoh agama, dsb. Dari ke 13 anggota yang terpilih
tersebut kemudian dipilih satu ketua yang pemilihannya dilakukan oleh anggota BPD.
Peranan BPD. Setelah terbentuk, BPD langsung aktif melakukan pertemuan. BPD
telah melakukan dua kali pertemuan, yaitu untuk pembentukan panitia pemilihan
calon Kepala Desa dan penyusunan dan pengesahan anggaran belanja desa.
Selain itu, BPD juga telah melakukan pembicaraan dengan beberapa pihak di pemda
kabupaten dan dengan anggota dewan. Tujuannya agar mereka mulai memperhatikan
kesejahteraan penduduk desa ini. Hanya saja, hingga sekarang belum ada tanggapan
dari para pejabat pemda.
Sewaktu dikunjungi tim SMERU, BPD sedang sibuk mempersiapkan pemilihan kepala
desa. Penyaringan sedang dilakukan dan direncanakan pada akhir 2001 kepala desa
baru sudah terpilih. Proses pemilihannya akan dilakukan secara langsung. Sampai
sekarang belum ada usaha campur tangan dari pihak luar.
BPD menetapkan periode masa jabatan kepala desa hanya lima tahun. Alasannya
supaya selalu ada perubahan dan kalau kinerja kepala desa tidak baik dapat
segera diganti.
Tanggapan BPD Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah. Masyarakat belum melihat
adanya perubahan di desa sejak dilaksanakannya otonomi daerah. Mereka belum tahu
apa yang akan dilakukan oleh pemda kabupaten terhadap desa. Belum ada informasi
dan belum ada sosialisasi. Mereka mengetahui bahwa DAU sudah diterima Pemda
Kabupaten, tetapi masyarakat desa khawatir, pemda berlaku tidak adil terhadap desa
satu dengan lainnya. Kekhawatiran itu didasarkan pada pengetahuan mereka bahwa
pusat tidak lagi mencampuri urusan alokasi dana untuk setiap desa.
Anggota BPD menceritakan bahwa sejak berlakunya otonomi daerah ada desa yang
telah berkali-kali menerima dana dari kabupaten, sementara desa Mbatakapidu baru
satu kali. Menurut BPD banyak anggota masyarakat menilai bahwa sistem dulu lebih
40 Lembaga Penelitian SMERU, Januari 2002