Menuju Pembangunan Damai: Membangun Kohesi Sosial ... - UNDP
Menuju Pembangunan Damai: Membangun Kohesi Sosial ... - UNDP
Menuju Pembangunan Damai: Membangun Kohesi Sosial ... - UNDP
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Konflik, <strong>Kohesi</strong> <strong>Sosial</strong> dan Perdamaian di Sulawesi Tengah dan Maluku Utara<br />
dan VCD player. Sebagai alternatif, sebuah<br />
proyektor media dapat diputra secara bergilir<br />
dari satu tempat ke tempat lainnya. LSM lokal<br />
atau inisiatif rekonsiliasi masyarakat setempat<br />
(misalnya Forum Komunikasi Pemuda<br />
Pamona Selatan) dapat dilibatkan untuk<br />
melaksanakan hal ini pada wilayah geografis<br />
tertentu.<br />
• Sebagai bagian dari kerjasama gerejamesjid<br />
yang lebih luas, serangkaian lembar<br />
berita atau buletin (paralel) tentang tema-tema<br />
seputar perdamaian dan hak asasi manusia<br />
dapat dikembangkan untuk dipergunakan<br />
sebagai bahan perenungan untuk kelompokkelompok<br />
diskusi rutin yang ada. Bisa diambil<br />
contoh pengalaman tabloid Bintang Laut umat<br />
Katolik di Kabupaten Banggai serta<br />
penerbitan-penerbitan serupa di Maluku Utara<br />
dan tempat-tempat lain di Indonesia.<br />
Batasan-batasan<br />
Inti dari ketiga rangkaian rekomendasi di<br />
atas sebenarnya adalah untuk menangani 2-3<br />
faktor utama yang memecah belah masyarakat<br />
Poso secara internal maupun antar kelompok<br />
satu dengan yang lain. Faktor-faktor yang<br />
dimaksud adalah pemisahan fisik dan<br />
keberadaan jaringan agama atau suku-budaya<br />
yang paralel, yang dapat dijembatani dengan<br />
hati-hati. Akan tetapi, ada dua bidang –<br />
ketidakamanan dan perasaan tidak puas serta<br />
ketidakadilan – di mana peran pelaku luar<br />
menjadi sangat terbatas karena untuk<br />
menanganinya diperlukan peran<br />
pemerintah/negara. Namun, dukungan bisa<br />
diberikan dalah hal advokasi di tingkat<br />
masyarakat, terutama melalui upaya-upaya<br />
seperti kampanye anti korupsi yang mencakup<br />
atau mempengaruhi lebih dari satu kelompok<br />
suku dan agama.<br />
5.3 Bidang-bidang Interaksi dan<br />
Sinergi dengan Upaya Lain<br />
Ada bidang-bidang yang nyata untuk<br />
mengembangkan sinergi dengan komponen<br />
penyusunan program pasca konflik lainnya,<br />
yaitu pemulihan ekonomi, pemerintahan yang<br />
baik, dan dukungan media, dan juga isu jender.<br />
Upaya mengidentifikasi dan mendukung tokoh<br />
perempuan setempat, terutama perempuan<br />
Muslim, sebagai bagian dari program kohesi<br />
sosial menjadi sangat penting. Selain itu,<br />
mutlak diperlukan untuk membangun<br />
koordinasi antar lembaga yang efektif untuk<br />
mendukung kohesi sosial dengan Program<br />
<strong>Pembangunan</strong> kecamatan dan Bantuan untuk<br />
Program Pemulihan Ekonomi oleh Bank<br />
Dunia, Program Pemberdayaan Masyarakat<br />
dan <strong>Pembangunan</strong> Pedesaan oleh ADB, dan<br />
Program Pencegahan dan Tanggapan Konflik<br />
dari Kantor USAID.<br />
5.4 Kerangka Kerja untuk Monitoring<br />
dan Evaluasi<br />
<strong>Membangun</strong> kerangka kerja yang efektif<br />
untuk monitoring dan evaluasi hendaknya<br />
menjadi prioritas dalam pengembangan<br />
program. Tantangan pertamanya adalah<br />
menjabarkan “teori perubahan” yang<br />
mendasari setiap program. Diasumsikan bahwa<br />
ada keterkaitan antara mencapai tujuan<br />
program dan memberikan kontribusi pada<br />
“perdamaian” dalam konteks yang lebih luas.<br />
Perlu dipertimbangkan lagi mengenai asumsi<br />
adanya keterkaitan antara kohesi sosial di<br />
tingkat masyarakat dan pencegahan tindak<br />
kekerasan lebih lanjut di daerah Poso, atau<br />
batasan-batasan dari hubungan ini. Mungkin<br />
komponen program lain seperti pemerintahan,<br />
bisa menawarkan kesempatan yang lebih<br />
kokoh untuk memperkuat perdamaian secara<br />
langsung melalui dukungan atas reformasi atau<br />
pembentukan lembaga-lembaga yang dapat<br />
menangani rasa ketidakpuasan dan<br />
ketidakadilan. Dengan demikian proyek kohesi<br />
sosial akan tampak mendukung perdamaian<br />
atau membantu masyarakat mengatasi efek<br />
negatif dari konflik, seperti perpecahan dan<br />
kurangnya kepercayaan antar kelompok.<br />
Pelaku-pelaku eksternal juga memiliki<br />
sebuah tanggung jawab untuk mengantisipasi<br />
dan mengawasi potensi munculnya dampak<br />
negatif dari penyusunan program mereka<br />
sendiri. Termasuk di dalamnya resiko yang<br />
tidak perlu dalam program untuk<br />
mempertemukan beberapa individu atau<br />
kelompok. Dan juga memastikan bahwa<br />
bantuan diberikan secara adil dan merata di<br />
seluruh wilayah dan pada semua suku dan<br />
agama yang ada. Perubahan sosial, baik itu<br />
didukung oleh program pembangunan maupun<br />
tidak, seringkali menghasilkan “pemenang”<br />
dan “pecundang” seiring dengan bergesernya<br />
akses atau kendali atas aset-aset produktif atau<br />
42