Pengantar Manajemen Risiko_sah

2) Periode penerapan manajemen risiko dan laporannya dilakukan
secara semesteran;
3) Belum mengatur secara jelas tentang standarisasi kategori dan
kriteria risiko untuk seluruh unit pemilik risiko. Dengan kata lain
kriteria risiko diserahkan kepada masing-masing UPR;
4) Belum ada aturan yang tegas terkait harmonisasi manajemen
risiko dengan manajemen kinerja. Dengan kata lain proses
manajemen risiko dan manajemen kinerja masih bersifat mandiri;
5) Struktur manajemen Risiko terdiri dari komite manajemen risiko
dan Unit Pemilik Risiko (UPR). Komite Manajemen risiko dipimpin
Ketua Manajemen Risiko. UPR terdiri dari pemilk risiko,
koordinator risiko dan administrator risiko;
6) Kategori risiko dan level risiko masing-masing terdiri 5 kategori
dan 3 (tiga) level;
7) Penetapan kriteria risiko diserahkan kepada masing-masing UPR;
8) Pengelolaan manajemen risiko dilakukan oleh Inspektorat
Jenderal sehingga fungsi compliance belum atau tidak optimal.
2) PMK No.12/PMK.09/2016
Setelah PMK No.191 Tahun 2008 berjalan selama lebih kurang 8
(delapan) tahun, pimpinan melihat isi dari PMK No.191 Tahun 2008
tersebut sudah banyak yang tidak relevan dengan kondisi saat ini. Hal
inilah mendorong dilakukan revisi atas peraturan manajemen risiko
tersebut. Revisi ini ditandai dengan digantinya PMK No. 191 Tahun
2008 menjadi PMK No. 12 Tahun 2016.
Beberapa hal yang mendasar perihal perubahan PMK No.191
Tahun 2008 menjadi PMK No. 12 Tahun 2016 adalah antara lain:
1) Alur proses penerapan manajemen risiko dimulai dari komunikasi
dan konsultasi sampai dengan pemantauan dan review;
2) Ruang lingkup Unit Pemilik Risiko (UPR) mencakup level
Kementerian, Unit eselon I dan Unit eselon II. Hal ini berbeda
dengan PMK No.191 Tahun 2008 dimana ruang lingkup UPR hanya
pada eselon II;
Modul Pengantar Manajemen Risiko 54