Pengantar Manajemen Risiko_sah
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
3) Tingkat atau level risiko dan kategori risiko masing-masing terdiri<br />
5 level dan 8 kategori;<br />
4) Struktur pengelola risiko terdiri level Kementerian Keuangan, level<br />
eselon I dan Level eselon II. Struktur pada level Kementerian<br />
Keuangan terdiri dengan komite eksekutif, komite pelaksana dan<br />
sekretariat komite. Struktur pada eselon I terdiri dengan komite<br />
dan sekretariat komite manajemen risiko. Struktur eselon II<br />
terdapat sekretariat manajemen risiko;<br />
5) Kriteria risiko disusun oleh komite pelaksana dan ditetapkan oleh<br />
komite eksekutif diserahkan kepada masing-masing UPR;<br />
6) Periode penerapan bersifat tahunan, sedangkan sebelumnya<br />
periodenya bersifat semesteran;<br />
7) Mengamanatkan standardisasi kategori dan kriteria risiko untuk<br />
seluruh UPR yang dapat diatur dengan peraturan terpi<strong>sah</strong>.<br />
Sedangkan peraturan sebelumnya belum terdapat standardisasi<br />
kategori dan kriteria risiko untuk seluruh UPR;<br />
8) Mengamanatkan pembentukan struktur komite manajemen risiko<br />
pada masing-masing level, yaitu level kementerian, unit eselon I<br />
dan unit eselon II. Sedangkan peraturan sebelumnya struktur<br />
manajemen risiko hanya pada level unit eselon I;<br />
9) Pengelolaan manajemen risiko (menjalankan fungsi manajerial<br />
pengelolaan risiko) diserahkan kepada Sekretariat Jenderal. Pada<br />
peraturan sebelumnya pengelolaan manajemen risiko dilakukan<br />
oleh Inspektorat Jenderal;<br />
10) Perubahan level risiko menjadi 5 (lima) level, yaitu sangat rendah,<br />
rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi. Peraturan sebelumnya<br />
hanya terdapat 3 (tiga) level yaitu rendah, sedang dan tinggi.<br />
3) PMK No.171/PMK.01/2016 dan KMK No.845/KMK.01/2016<br />
Dalam kurun waktu kurang dari satu tahun PMK No. 12 Tahun<br />
2009 dilakukan revisi atau penggantian menjadi PMK No. 171 Tahun<br />
2008 serta dilengkapi dengan KMK No. 845 Tahun 2016. Tujuan<br />
perubahan ini dilakukan antara lain dilakukan simplifikasi peraturan<br />
Modul <strong>Pengantar</strong> <strong>Manajemen</strong> <strong>Risiko</strong> 55