Untitled

dan kesempatan kerja untuk setiap cabang produksi. Dan ketika negaranegara
di Eropa mulai terbentuk, pemerintah feodal mulai merasa berkepentingan
untuk memajukan perekonomian nasional. Langkah yang diambil ialah dengan
mulai mengatur perdagangan internasional, produksi untuk ekspor, dan pembayaran
antarnegara. Untuk itu dikeluarkan berbagai peraturan yang sangat ketat
dan mendetail. Bentuk campur tangan ini dikenal dengan nama merkantilisme.
Akhir abad ke-18, pada waktu revolusi industri mulai bermunculan pabrikpabrik
besar, dan perdagangan internasional pun semakin meluas. Dengan
terlalu banyaknya peraturan dari pemerintah yang dirasa terlalu mengekang
maka muncullah pandangan bahwa pemerintah sebaiknya membatasi diri pada
bidang keamanan dan ketertiban saja, dan diharapkan memberikan kebebasan
sepenuhnya kepada konsumen dan produsen untuk mengurus kepentingan
ekonominya sendiri. Aturan ini akhirnya dikenal dengan nama liberalisme.
Setiap negara akan mengatur dan mengoorganisir kehidupan ekonominya
sesuai pandangan politik, ideologi ekonomi, dan nilai-nilai budaya dari
masyarakatnya. Dengan demikian tidak ada satupun negara yang memiliki
sistem ekonomi yang sama. Dari sejarah perkembangan ekonomi, akhirnya
timbul beberapa sistem ekonomi yang penerapannya berkembang dari
pemikiran para ahli ekonomi.
Sistem ekonomi yang dianut diberbagai negara merupakan hasil perkembangan
sejarah serta tanggapan suatu bangsa atas pergolakan zaman
serta penerapan pemikiran para ahli ekonomi.
Ditinjau dari sudut organisasi perekonomian, sistem ekonomi dalam
perekonomian suatu negara dapat dibedakan menjadi tiga macam sistem
ekonomi, yaitu sistem ekonomi perencanaan terpusat (government planned
economy), sistem ekonomi pasar (market system), dan sistem ekonomi
campuran (mixed economy system).
1. Sistem Ekonomi Sosialis
Sistem perekonomian sosialis adalah suatu
sistem perekonomian yang segala kegiatan
ekonominya dilakukan oleh pemerintah pusat.
Semua pokok permasalahan ekonomi diatasi oleh
pemerintah pusat, mulai dari masalah penentuan
apa dan berapa jumlah barang yang harus
diproduksi, bagaimana barang dan jasa diproduksi,
sampai pada persoalan untuk siapa barang dan
jasa tersebut diproduksi. Sistem ini beranggapan
bahwa kegiatan ekonomi yang dipegang oleh
masyarakat secara bebas akan menimbulkan
kemiskinan, ketidakadilan, dan pengangguran.
Sehingga untuk mengatasi keadaan tersebut,
maka pemerintah berkeyakinan akan menjamin
kelancaran kegiatan ekonomi secara lebih efisien
agar mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkannya.
26
Ekonomi X untuk SMA/MA
Sumber:Ensiklopedia Geografi Jilid 6, 2006
Gambar 2.7
Dalam sistem ekonomi sosialis, segala kegiatan ekonomi
diatur oleh pemerintah pusat.