Untitled

d. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas
demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian,
serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan
dan kesatuan ekonomi nasional.
e. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur
dalam undang-undang.
2. GBHN Bab III B No. 14
Pembangunan ekonomi yang didasarkan kepada demokrasi
ekonomi menentukan bahwa masyarakat harus memegang
peranan aktif dalam kegiatan pembangunan. Oleh karenanya maka
pemerintah berkewajiban memberikan pengarahan dan bimbingan
terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim yang
sehat bagi perkembangan dunia usaha; sebaliknya dunia usaha
perlu memberikan tanggapan terhadap pengarahan dan bimbingan
serta penciptaan iklim tersebut dengan kegiatan yang nyata.
a. Ciri-Ciri Positif
Demokrasi ekonomi yang menjadi pelaksanaan pembangunan
memiliki ciri-ciri positif sebagai berikut:
1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan
atas asas kekeluargaan.
2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang
menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran
rakyat.
Sumber: Dokumen penerbit
Sumber: Dokumen penerbit
Gambar 2.12
Gambar 2.13
Pertamina merupakan salah satu cabang Warga negara bebas memilih pekerjaan yang
produksi yang dikuasai oleh negara.
sesuai dengan kemampuan dan keahliannya.
4) Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan untuk permufakatan
lembaga-lembaga perwakilan rakyat, serta pengawasan terhadap
kebijaksanaan ada pada lembaga-lembaga perwakilan rakyat pula.
5) Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikendaki
serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak.
30
Ekonomi X untuk SMA/MA
Sistem ekonomi suatu
negara dikatakan bersifat
khas dan berbeda
dengan sistem ekonomi
yang berlaku di negara
lain, berdasarkan
beberapa sudut
tinjauan, seperti:
- sistem pemilikan
sumber daya atau
faktor-faktor
produksi,
- keleluasaan
masyarakat untuk
saling berkompetisi
satu sama lain dan
untuk menerima
imbalan atau
prestasi kerjanya,
- kadar peranan
pemerintah dalam
mengatur, mengarahkan,
dan
merencanakan
kehidupan bisnis,
dan perekonomian
pada umumnya.