Figur

96
Bagaimana
Pendapatmu?
Kemukakanlah pendapatmu tentang
kedudukan MPR setelah amandemen
UUD 1945. Tulis dalam buku tugasmu
dan laporkan hasilnya pada gurumu.
Sumber: Tempo, 18 Agustus 2006
Gambar 5.1
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
sedang menyampaikan pidato di
depan anggota MPR/DPR.
Pendidikan Kewarganegaraan:
Kecakapan Berbangsa dan Bernegara untuk Kelas VIII
2. Pasal 1 Ayat 2 menyatakan ”Kedaulatan berada di tangan rakyat
dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”
Dalam sistem politik Indonesia, pemegang kedaulatan rakyat
adalah rakyat itu sendiri. Hanya saja dalam pelaksanaannya kedaulatan
ini dilakukan menurut undang-undang yang berlaku. Salah satu
undang-undang menyatakan bahwa rakyat menentukan pilihan
politiknya kepada wakil rakyat dan dewan perwakilan daerah. Kedua
kelompok inilah yang kemudian akan menduduki posisi legislatif di
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dalam naskah asli UUD
1945, dinyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan
dilaksanakan oleh MPR.
Setelah UUD 1945 diamandemen, kedaulatan rakyat dijalankan
tidak hanya oleh MPR, tetapi oleh lembaga-lembaga lainnya. Hal ini
sesuai dengan UUD 1945 Pasal 1 Ayat 2 yang menyatakan bahwa
kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut
undang-undang dasar. Adapun MPR hanyalah lembaga tinggi negara
yang mewakili rakyat.
Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota DPR
dan anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) yang dipilih
melalui pemilihan umum. Keanggotaan MPR ini diresmikan
dengan Kepu tusan Presiden. Masa jabatan MPR adalah lima tahun,
sejak diresmi kan oleh presiden dan berakhir pada saat anggota MPR
yang baru mengucapkan janji/sumpah.
Pimpinan MPR terdiri atas satu orang ketua dan tiga orang
wakil ketua yang mencerminkan unsur DPR dan DPD yang dipilih
dari anggota dan oleh anggota MPR dalam Sidang Paripurna MPR.
Jika pimpinan MPR belum terbentuk, pimpinan sidang dipimpin
oleh Pimpinan Sementara MPR, yaitu dari ketua DPR, ketua
DPD, dan satu orang wakil ketua sementara MPR. Adapun jika
Ketua DPR, dan Ketua DPD berhalangan, dapat digantikan oleh
Wakil Ketua DPR dan Wakil Ketua DPD. Peresmian sebagai ketua
MPR dilakukan melalui keputusan MPR.
Kegiatan Mandiri 5.1
Menurut pendapatmu, apakah rakyat telah memegang penuh kedaulatan
dalam kehidupan bernegara? Tulis jawabanmu dalam buku tugas, kemudian
laporkan kepada gurumu.
Berikut peran lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan.
1. MPR
MPR menurut UUD 1945 Pasal 2 Ayat 2 , bersidang sedikitnya
sekali dalam lima tahun. Dengan kata lain, jika dimungkinkan atau
dipandang perlu selama lima tahun ini bisa mengadakan sidang lebih
dari satu kali.
Menurut UUD 1945, MPR memiliki wewenang sebagai berikut:
a. mengubah dan menetapkan UUD (Pasal 3 Ayat 1);
b. melantik Presiden dan wakil Presiden (Pasal 3 Ayat 2);
c. memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa
ja batan nya menurut Undang-Undang Dasar (Pasal 3 Ayat 3).