Figur
Figur
Figur
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Bab<br />
3<br />
Perundang-undangan Nasional<br />
Manfaat yang kamu peroleh setelah mempelajari bab ini<br />
Kamu mampu menampilkan ketaatan terhadap perundang-undangan nasional.<br />
Kata Kunci<br />
Undang-Undang, peraturan, korupsi, instrumen, hukum<br />
Setelah kamu memahami konstitusi yang berlaku saat ini pada<br />
bab sebelumnya, pada bab ini akan dibahas mengenai perundangundangan<br />
nasional. Perundang-undangan merupakan instrumen<br />
hukum yang ada dalam suatu negara. Perumusan dan proses pembuatan<br />
peraturan perundang-undangan memerlukan pemikiran<br />
dan diskusi yang cukup panjang sehingga sampai menjadi peraturan<br />
yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Peraturan dengan sanksi<br />
yang tegas mempunyai dampak bagi penurunan tingkat kejahatan,<br />
khususnya tindak korupsi. Penanganan terhadap para pelaku korupsi<br />
perlu ditunjang dengan per aturan yang mengatur tentang hukuman<br />
bagi para koruptor.<br />
Oleh karena itu, instrumen hukum perlu didukung oleh peraturan<br />
per undang an yang menjamin keadilan dan persamaan di depan<br />
hukum dan pemerintahan. Tahukah kamu apakah yang dimaksud<br />
dengan per undang-undangan nasional? Bagaimana bentuk pelaksanaannya?<br />
Siapakah yang berhak membuatnya? Mengapa harus ada<br />
perundang-undangan? Hal-hal inilah yang akan kita kaji pada bab 3<br />
ini. Namun, sebelumnya perhatikanlah peta konsep berikut ini.<br />
Sumber: Tempo, edisi Pemilihan Presiden, 30 Juni 2004<br />
A. Tata Urutan Peraturan<br />
Perundang-undangan<br />
Nasional<br />
B. Proses Pembuatan<br />
Peraturan Perundangundangan<br />
Nasional<br />
C. Menaati Perundangundangan<br />
Nasional<br />
D. Kasus dan Upaya<br />
Pemberantasan<br />
Korupsi di Indonesia<br />
E. Pengertian<br />
Antikorupsi<br />
dan Instrumen<br />
(Hukum dan<br />
Kelembagaan)<br />
Antikorupsi<br />
di Indonesia<br />
45