02.07.2013 Views

Figur

Figur

Figur

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Bab<br />

3<br />

Perundang-undangan Nasional<br />

Manfaat yang kamu peroleh setelah mempelajari bab ini<br />

Kamu mampu menampilkan ketaatan terhadap perundang-undangan nasional.<br />

Kata Kunci<br />

Undang-Undang, peraturan, korupsi, instrumen, hukum<br />

Setelah kamu memahami konstitusi yang berlaku saat ini pada<br />

bab sebelumnya, pada bab ini akan dibahas mengenai perundangundangan<br />

nasional. Perundang-undangan merupakan instrumen<br />

hukum yang ada dalam suatu negara. Perumusan dan proses pembuatan<br />

peraturan perundang-undangan memerlukan pemikiran<br />

dan diskusi yang cukup panjang sehingga sampai menjadi peraturan<br />

yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Peraturan dengan sanksi<br />

yang tegas mempunyai dampak bagi penurunan tingkat kejahatan,<br />

khususnya tindak korupsi. Penanganan terhadap para pelaku korupsi<br />

perlu ditunjang dengan per aturan yang mengatur tentang hukuman<br />

bagi para koruptor.<br />

Oleh karena itu, instrumen hukum perlu didukung oleh peraturan<br />

per undang an yang menjamin keadilan dan persamaan di depan<br />

hukum dan pemerintahan. Tahukah kamu apakah yang dimaksud<br />

dengan per undang-undangan nasional? Bagaimana bentuk pelaksanaannya?<br />

Siapakah yang berhak membuatnya? Mengapa harus ada<br />

perundang-undangan? Hal-hal inilah yang akan kita kaji pada bab 3<br />

ini. Namun, sebelumnya perhatikanlah peta konsep berikut ini.<br />

Sumber: Tempo, edisi Pemilihan Presiden, 30 Juni 2004<br />

A. Tata Urutan Peraturan<br />

Perundang-undangan<br />

Nasional<br />

B. Proses Pembuatan<br />

Peraturan Perundangundangan<br />

Nasional<br />

C. Menaati Perundangundangan<br />

Nasional<br />

D. Kasus dan Upaya<br />

Pemberantasan<br />

Korupsi di Indonesia<br />

E. Pengertian<br />

Antikorupsi<br />

dan Instrumen<br />

(Hukum dan<br />

Kelembagaan)<br />

Antikorupsi<br />

di Indonesia<br />

45

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!