Figur

3. Periode UUDS 1950
(17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959)
Perubahan Konstitusi RIS menjadi UUDS 1950 diatur dalam
UU No. 7 Tahun 1950, yang dimuat dalam Lembaran Negara
No. 50-56. UUDS 1950 ini mulai berlaku sejak 17 Agustus 1950.
Alat-alat perlengkapan negara menurut UUDS 1950 adalah
sebagai berikut.
a. Presiden dan Wakil Presiden
b. Menteri-menteri
c. DPR
d. MA
e. Dewan Pengawas Keuangan
Ciri-ciri sistem pemerintahan pada masa berlakunya UUDS
adalah sebagai berikut.
a. Presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu gugat.
b. Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan tidak sebagai
kepala pemerintahan.
c. Kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri.
d. Menteri-menteri bertanggung jawab kepada parlemen (DPR).
e. Presiden berhak membubarkan DPR.
f. DPR dapat membubarkan kabinet.
Perwujudan kekuasaan parlemen ini diperlihatkan dengan
adanya sejumlah mosi tidak percaya kepada pihak pemerintah yang
mengakibatkan kabinet harus meletakkan jabatannya. Oleh karena itu,
dalam pemerintahan sering terjadi pergantian kabinet. Beberapa kabinet
yang pernah memerintah pada periode ini, yaitu sebagai berikut.
a. Kabinet Mohammad Natsir (6 September 1950–27 April 1951).
b. Kabinet Sukiman (27 April 1951–3 April 1952).
c. Kabinet Wilopo (3 April 1952–3 Juni 1953).
d. Kabinet Ali Sastroamidjoyo (31 Juli 1953–2 Agustus 1955).
e. Kabinet Burhanudin Harahap (12 Agustus 1955–3 Maret 1956).
f. Kabinet Ali Sastroamidjoyo (20 Maret 1956–14 Maret 1957).
g. Kabinet Djuanda (9 April 1957–Juli 1959).
Pergantian kabinet tersebut menunjukkan bahwa kestabilan politik
pada masa itu belum terwujud. Hal tersebut bukan hanya mem engaruhi
dalam bidang politik, melainkan juga memengaruhi ke hidup an sosial,
ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Pergantian kabinet tersebut
akibat UUD yang digunakan masih sementara.
Se men tara itu, Konstituante sebagai badan legislatif belum mampu
membentuk UUD yang baru karena terjadi pertentangan politik yang
sangat tajam di Konstituante. Kurang lebih 2 tahun, UUD yang baru
belum selesai sehingga untuk menghindari perpecahan bangsa, Presiden
Soekarno menganjurkan Konstituante menyatakan UUD 1945 sebagai
UUD tetap bagi negara Republik Indonesia. Namun karena kesepakatan
Konstituante belum tercapai, akhirnya Presiden Soekarno mengeluar kan
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang isinya sebagai berikut.
1. Bubarkan Konstituante
2. Tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya UUD 1945
3. Pembentukan MPRS dan DPAS
Kemukakanlah pendapatmu mengapa
UUDS menyatakan bahwa presiden
dan wakil presiden tidak dapat
diganggu gugat. Tulis dalam buku
tugasmu dan laporkan hasilnya
kepada gurumu.
Cakrawala
Bagaimana
Pendapatmu?
UUDS 1950 mempunyai sistematika
sebagai berikut.
1. Mukadimah terdiri atas empat
alinea.
2. Batang Tubuh terdiri atas 6 Bab dan
146 Pasal.
3. Tidak ada penjelasan.
Konstitusi yang Pernah Digunakan di Indonesia 27