Figur

More documents

Recommendations

Info

a. susunan MPR; b. syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden; c. perjanjian internasional; d. pemberian gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan oleh presiden. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 20 Ayat 1, DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Setiap RUU harus mendapatkan persetujuan bersama antara DPR dan Presiden. Undang-undang dibentuk untuk melaksanakan isi UUD 1945 yang disebut undang-undang organik. Contohnya, UU No. 9 tahun 1998 ten tang kemerdekaan menyam paikan pendapat di muka umum untuk melak sanakan ketentuan Pasal 28 UUD 1945. Ada juga undang-undang yang tidak secara langsung melaksanakan pasal-pasal dalam UUD 1945, misalnya Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Lalu Lintas, dan Undang-Undang Lingkungan Hidup. 3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Sebagaimana yang diatur oleh UUD 1945 Pasal 22 Ayat 1 bahwa dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang- Undang (Perpu). Perpu mempunyai kedudukan setingkat dengan Undang-Undang meskipun pembuatannya dilakukan oleh presiden sendiri, tidak dilakukan bersama atau atas persetujuan DPR. Dasar universal pemberian kewenangan istimewa kepada presiden ini adalah prinsip hukum yang berbunyi salus populi suprema lex, yang artinya “keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi”. Adapun pertimbangan khusus pemberian kewenangan ini adalah agar presiden dapat mengambil tindakan yang cepat jika negara dalam keadaan genting. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) dibuat oleh presiden karena keadaan memaksa. Namun, Perpu harus mendapatkan persetujuan DPR dalam masa persidangan berikutnya. Jika tidak disetujui, Perpu tersebut harus dicabut. Contoh peraturan pemerintah adalah Perpu No. 1 tahun 1999 tentang pengadilan hak asasi manusia. 4. Peraturan Pemerintah Sebagaimana diatur oleh UUD 1945 Pasal 5 Ayat 2 bahwa presiden me ne tapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-undang sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah bukanlah satu peraturan yang berdiri sendiri karena dibuat untuk melaksanakan undang-undang yang telah ada. Namun, dengan catatan bahwa bentuk maupun isi Peraturan Pemerintah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Peraturan pemerintah ditetapkan oleh presiden. Contoh PP adalah PP Nomor 17 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 5. Peraturan Presiden Berdasarkan UU No. 10 Tahun 2004 Pasal 11, materi muatan Per aturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang atau materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah. Peraturan Presiden dikeluarkan oleh presiden. Tujuannya melaksanakan Peraturan Pemerintah. Contoh, Peraturan Presiden No. 10 tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RI. Kata Penting • Salus populi suprema lex • Rechtsstaat • Machtsstaat • Peraturan Mari, Berdiskusi Diskusikan dan cari dari berbagai sumber, apakah undang-undang yang dibuat telah sesuai dengan kehendak dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Tulis jawabanmu dalam buku tugas, kemudian laporkan kepada gurumu. Perundang-undangan Nasional 49
50 Bagaimana Pendapatmu? Kemukakanlah pendapatmu tentang UUD 1945 yang menjadi rujukan atau sumber hukum dalam membuat peraturan lainnya. Tulis dalam buku tugasmu dan laporkan hasilnya kepada gurumu. Mari, Berdiskusi Diskusikan dengan anggota kelompokmu mengenai proses pembuatan peraturan perundangundangan nasional yang kamu ketahui. Tulis jawabanmu dalam buku tugas, kemudian laporkan kepada gurumu. Pendidikan Kewarganegaraan: Kecakapan Berbangsa dan Bernegara untuk Kelas VIII 6. Peraturan Daerah Peraturan daerah dibuat oleh gubernur, bupati, atau walikota dengan persetujuan DPRD. Khusus untuk Peraturan Desa (Perdes), dibuat oleh kepala desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa (BPD). Tujuan Perda adalah untuk melaksanakan peraturan yang lebih tinggi dan melaksanakan kebutuhan daerah. Peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lain yang kedudu kannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan dengan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi. Setiap peraturan perundang-undangan memiliki jangkauan wilayah berlakunya. Artinya, sebuah peraturan hukum itu berlaku secara nasional, berlaku di daerah tertentu, berlaku hanya di lingkungan desa tertentu, atau bahkan lebih sempit lagi hanya berlaku di sebuah organisasi. Peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional tentu dibuat oleh lembaga yang berwenang di tingkat nasional. Demikian pula peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu daerah dibuat oleh lembaga yang berwenang di daerah yang bersangkutan. Contohnya, Perda Kota Bandung No. 11 tahun 2005 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K-3). B. Proses Pembuatan Peraturan Perundangan-undangan Nasional Proses atau perumusan peraturan perundangan meliputi tiga tahap. Ketiga tahap itu adalah tahap inisiasi, tahap sosio-politis, dan tahap yuridis. Namun, langkah-langkah berikut ini hanya berlaku untuk proses pembuatan undang-undang, tidak mencakup semua peraturan perundangan. Berikut dijelaskan tahap-tahap tersebut. 1. Tahap Inisiasi Dimulai dengan munculnya gagasan atau ide dari masyarakat. Ide itu berhubungan keinginan agar suatu masalah diatur oleh hukum dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya, masyarakat menginginkan adanya peraturan tentang judi, pornoaksi, dan pornografi agar dapat membuat ketertiban serta moral masyarakat terlindungi. 2. Tahap Sosio-Politis Di dalam tahap pengelolaan gagasan tentang perlunya pengaturan hukum dari masalah tertentu harus dimulai dari menampung gagasan dari berbagai sumber. Kemudian, disiapkan materi dari isi hukum. Setelah itu, rancangan tersebut dibicarakan, dikritisi, dan dipertahankan melalui silang pendapat antara unsur golongan, kelompok, organisasi, dan kekuatan politis dalam masyarakat. Kemudian, bahan-bahan materi perundang-undangan ini dipertajam dan dimatangkan oleh lembaga pemerintah. 3. Tahap Yuridis Tahap ini adalah tahap yang murni muatan yuridisnya, yaitu perumusan dalam bahasa hukum. Tahapan ini dilakukan oleh lembaga yang berwenang, bergantung pada tingkat perundang-undangan tersebut. Misalnya, berdasarkan ketentuan UUD 1945 Pasal 5 Ayat 1, Pasal 20, dan Pasal 21 bahwa rancangan undang-undang berasal dari presiden atau DPR.
Page 3 and 4:
Hak Cipta pada Departemen Pendidika
Page 5 and 6:
Petunjuk Penggunaan Buku Buku Pendi
Page 7 and 8: Daftar Isi Kata Sambutan ..........
Page 9 and 10: viii
Page 11 and 12: Peta Konsep Nilai Pancasila 2 terdi
Page 13 and 14: 4 Kata Penting • BPUPKI • Bhinn
Page 15 and 16: 6 Kata Penting • Dasar Negara •
Page 17 and 18: 8 Sumber: www.wikipedia.com Gambar
Page 19 and 20: 10 Bagaimana Pendapatmu? Kemukakanl
Page 21 and 22: 12 Figur Sumber: www. wikipedia. co
Page 25 and 26: 16 Sumber: Fokus Media, 2006 Gambar
Page 27 and 28: 18 Kata Penting • Nilai • Panca
Page 29 and 30: 20 Penghayatan Pancasila Pelaksanaa
Page 31 and 32: 22 16. Usaha bangsa Indonesia agar
Page 33 and 34: Peta Konsep Konstitusi yang Pernah
Page 35 and 36: Cakrawala Konstitusi RIS adalah huk
Page 37 and 38: 28 Kata Penting • Bikameral • Q
Page 39 and 40: 30 Kata Penting • Ekasila • Nas
Page 41 and 42: 32 Kata Penting • Subversif • R
Page 43 and 44: 34 Kata Penting • Concentration o
Page 45 and 46: 36 Sumber: 30 Tahun Indonesia Merde
Page 47 and 48: 38 Mari, Berdiskusi Diskusikan deng
Page 49 and 50: 40 Sumber: Tempo, 25 September 2006
Page 51 and 52: 42 Ringkasan Kegiatan Mandiri 2.1 1
Page 53 and 54: 16. Hasil sidang PPKI adalah …. a
Page 55 and 56: Peta Konsep 46 Perundangundangan Na
Page 57: 48 Sumber: Tempo, 14-20 Maret 2005
Page 61 and 62: 52 Gambar 3.2 Dalam rapat paripurna
Page 65 and 66: 56 Kata Penting • Korupsi • Kol
Page 69 and 70: 60 Gambar 3.5 Masyarakat mempunyai
Page 71 and 72: 62 Pendidikan Kewarganegaraan: Keca
Page 73 and 74: Evaluasi Bab 3 Kerjakan pada buku t
Page 75 and 76: Tugas 66 Buatlah tulisan mengenai c
Page 77 and 78: 16. Pembukaan UUD 1945 memenuhi sya
Page 79 and 80: Portofolio Bentuklah empat kelompok
Page 81 and 82: 72 Peta Konsep Pelaksanaan Demokras
Page 83 and 84: 74 Cakrawala Bagaimana Pendapatmu?
Page 85 and 86: 76 Kata Penting • Legislatif •
Page 93 and 94: 84 Kata Penting • Hak asasi manus
Page 97 and 98: 88 Evaluasi Bab 4 Kerjakan pada buk
Page 99 and 100: Tugas 90 Buatlah tulisan mengenai c
Page 101 and 102: Peta Konsep 92 Kedaulatan Rakyat ya
Page 107 and 108: Cakrawala Presiden pertama Indonesi
Page 109 and 110:
100 Sumber: Tempo, 25 Agustus 2006
Page 111 and 112:
102 Bagaimana Pendapatmu? Kemukakan
Page 113 and 114:
c. Menggunakan hak pilih dan dipili
Page 115 and 116:
13. Akibat yang akan timbul jika te
Page 117 and 118:
108 Evaluasi Semester 2 Kerjakan pa
Page 119 and 120:
28. Tata cara khas kepribadian bang
Page 121 and 122:
Evaluasi Akhir Tahun Kerjakan pada
Page 123 and 124:
114 c. UU No. 9 Tahun 1998 d. UU No
Page 125 and 126:
C. Berpikir Kritis 1. Bagaimana mel
Page 127 and 128:
3. Salinlah kolom berikut di buku t
Page 129 and 130:
120 Daftar Pustaka Buku Alfian dan
Page 131:
Rechtsstaat 47, 50 Reformasi 24, 28
show all

Figur

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?