Figur

56
Kata Penting
• Korupsi
• Kolusi
• Nepotisme
Cakrawala
Dalam Bab IX UUD 1945 tentang
Kekuasaan Kehakiman diatur
tentang wewenang Judical review
yang dilakukan oleh lembaga
negara, yaitu sebagai berikut.
1. Mahkamah Agung (MA) yang
berwenang menguji peraturan
perundang-undangan
di bawah undang-undang (pasal
24A Ayat 1).
2. Mahkamah Konstitusi (MK) yang
berwenang menguji undangundang
terhadap UUD (pasal 24C
Ayat 1).
Kegiatan Kelompok 3.3
Pendidikan Kewarganegaraan:
Kecakapan Berbangsa dan Bernegara untuk Kelas VIII
Diskusikan bersama anggota kelompokmu, apakah denda dan hukuman bagi
koruptor menurut UU sesuai dengan akibat yang dilakukan ketika si koruptor
melakukan korupsi? Tulis jawabanmu dalam buku tugas, kemudian laporkan
kepada gurumu.
D. Kasus dan Upaya Pemberantasan Korupsi
di Indonesia
Upaya pemerintah untuk memberantas kasus korupsi di Indonesia
dilakukan dengan menetapkan UU No. 20 Tahun 2001 sebagai pengganti
UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi. Menurut undang-undang tersebut, korupsi adalah tindakan
pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri lainnya, yang secara
tidak wajar dan tidak legal memperkaya dirinya atau mem perkaya mereka
yang dekat dengannya dengan cara menyalah gunakan kekuasaan publik
yang dipercayakan kepada mereka.
Korupsi adalah masalah yang paling serius dalam setiap sejarah umat
manusia sepanjang zaman. Korupsi dalam pengertian paling umum adalah
pengabaian atau penyisihan atas suatu standar yang seharusnya ditegakkan.
Secara sempit, korupsi diartikan sebagai pengabaian standar perilaku tertentu
oleh pihak yang berwenang demi memenuhi kepentingan diri sendiri.
Korupsi pun terjadi dalam politik, yaitu menyalahgunakan wewenang oleh
para pejabat pemerintah atau politisi bagi keuntungan mereka sendiri.
Berdasarkan hal tersebut, berikut ada beberapa pengertian atau
makna korupsi menurut para ahli.
1. Kartini Kartono
Korupsi adalah tingkah laku individu yang mengutamakan
wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi sehingga
merugikan kepentingan umum dan negara.
2. Robert Klitgaart
Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan
untuk kepentingan pribadi.
3. Kuper
Korupsi di negara maju menjadi skandal yang sangat serius dan terus
terjadi. Sementara itu, di negara berkembang dan miskin, korupsi tidak selalu
mendapatkan perhatian yang sangat tajam. Korupsi di negara berkembang
sudah berakar sehingga sangat sulit untuk dihapuskan. Oleh karena itu,
tanpa adanya kerja sama semua pihak, korupsi akan sulit diberantas.
Tindak pidana korupsi dilihat dari hukum terdapat beberapa
unsur di dalamnya, yaitu:
a. melanggar hukum;
b. menyalahgunakan wewenang;
c. merugikan negara;
d. memperkaya pribadi.
Kegiatan Kelompok 3.4
Carilah bersama anggota kelompokmu tentang peranan KPK dalam
mengungkap berbagai kasus korupsi di Indonesia. Tulis jawabanmu dalam
buku tugas, kemudian laporkan kepada gurumu.