Figur

82
Bagaimana
Pendapatmu?
Kemukakanlah pendapatmu tentang
pelaksanaan reformasi di Indonesia.
Tulis dalam buku tugasmu dan laporkan
hasilnya kepada gurumu.
Pendidikan Kewarganegaraan:
Kecakapan Berbangsa dan Bernegara untuk Kelas VIII
Selain itu, adanya kebijakan politik dengan menerapkan asas tunggal,
yaitu menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi organisasi
politik dan organisasi kemasyarakatan. Namun, pemerintahan Orde
Baru melaksanakan demokrasi yang semu. Hal tersebut dapat terlihat
dalam kegiatan sebagai berikut.
a) Pemilu diadakan secara teratur 5 tahun sekali, tetapi pelaksanaannya
kurang jujur, adil, dan terbuka.
b) Partai politik yang dapat menyalurkan aspirasi rakyat atau
mengikuti pemilu, jumlahnya dibatasi.
c) Kebebasan berpendapat dibatasi.
d) Lembaga-lembaga perwakilan rakyat tidak bebas dari korupsi,
kolusi,dan nepotisme (KKN).
Berdasarkan uraian tersebut, dapat terlihat bahwa pemerintahan
Orde Baru secara konstitusional berlandaskan pada UUD 1945 yang
secara normatif memuat prinsip-prinsip demokrasi. Namun, dalam
pelaksanaannya tidak mampu mewujudkan secara baik bahkan
bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi.
3. Demokrasi Era Reformasi (21 Mei 1998-Sekarang)
Masa pemerintahan di era reformasi ini membuka wacana baru
bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Seiring dengan dibukanya
kran demokrasi yang selama pemerintahan sebelumnya tersumbat,
masyarakat Indonesia mempunyai kebebasan dalam menyalurkan
aspirasi dan mengemukakan pendapat. Hal ini dapat terlihat dari
banyaknya aksi demonstrasi pasca-runtuhnya rezim Orde Baru.
Agenda yang cukup mendobrak sistem penyelenggaraan negara
dimulai dengan dilakukannya amandemen UUD 1945 yang selama
pemerintahan sebelumnya tabu untuk dilakukan. Alasan dari
dilakukannya amandemen tersebut adalah adanya ketidakseimbangan
antara fungsi legislatif dan eksekutif. Kekuasaan eksekutif lebih
dominan dibandingkan legislatif. Hal ini dapat terlihat berdasarkan
hasil amandemen UUD 1945.
Penerapan Demokrasi Pancasila pada masa Reformasi berbeda
dengan masa Orde Baru. Misalnya, peserta pemilu atau partai politik
tidak dibatasi, rakyat bebas menyampaikan pendapat, dan lembaga
penegak hukum giat memberantas korupsi. Dalam pelaksanaan
pemilihan umum, era reformasi membuka babak baru dengan penyelenggaraan
pemilihan umum yang dilaksanakan pada 1999 yang diikuti
sebanyak 48 partai politik. Pemilu 1999 telah mem buka kesadaran
aspirasi rakyat yang semu menjadi nyata dengan tidak dominannya
partai politik yang pada pemerintahan Orde Baru sangat menguasai
mayoritas suara rakyat. Selain itu, dalam pemilihan umum tersebut,
tidak ada partai politik yang menjadi mayoritas tunggal. Hal ini
mencerminkan adanya perubahan pemikiran dari sistem demokrasi
yang telah dipraktikkan di Indonesia. Demokrasi Pancasila telah
membuat kebijakan yang cukup spektakuler, yaitu berdasarkan hasil
amandemen UUD 1945 yang keempat dengan dilaksanakannya
pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung dalam satu
paket. Hal ini betul-betul perubahan yang berarti dalam kehidupan
demokrasi walaupun masih ada kekurangan yang perlu diperbaiki.