Figur

28
Kata Penting
• Bikameral
• Quasi Parlementer
• Konstitusi
Bagaimana
Pendapatmu?
Kemukakanlah pendapatmu mengenai
sistem pemerintahan parlementer dan
presidensil. Tulis dalam buku tugasmu
dan laporkan hasilnya pada gurumu.
Pendidikan Kewarganegaraan:
Kecakapan Berbangsa dan Bernegara untuk Kelas VIII
4. Periode UUD 1945 (Kedua)
(5 Juli 1959 sampai dengan Sekarang)
Berbagai permasalahan sistem pemerintahan Indonesia
memungkinkan untuk kembali pada Undang-Undang Dasar 1945.
Hal tersebut tercantum pada isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang
isinya menyatakan sebagai berikut.
a. Pembubaran Konstituante.
b. Berlakunya kembali UUD 1945 bagi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia sejak penetapan dekrit ini
dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950.
c. Pembentukan MPRS yang terdiri atas anggota DPR ditambah
dengan utusan daerah dan golongan serta pembentukan DPAS
dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
Alasan untuk kembali pada UUD 1945 karena UUD 1945
dianggap sebagai konstitusi yang dianggap mampu menjaga persatuan
dan kesatuan bangsa. Selain itu, alasan lain pemberlakuan lagi UUD
1945, yaitu menyangkut masalah ideologi. Hal tersebut ditunjukkan
dengan pendapat bahwa demokrasi liberal tidak selalu mendorong
dalam perbaikan bangsa menuju tujuan dari bangsa Indonesia, yaitu
mencapai masyarakat adil makmur.
Pandangan tersebut diperkuat oleh Presiden Soekarno dengan
pernyataannya, yaitu bahwa bangsa Indonesia akan mampu
membangun hanya dengan persatuan yang kuat, seperti pada masa awal
kemerdekaan. Hanya dengan semangat persatuan bangsa Indonesia
dapat mencapai tujuannya dalam menyejahterakan rakyat.
Periode UUD 1945 (kedua) ini terbagi menjadi tiga masa, yaitu
masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa Reformasi.
a. Orde Lama (5 Juli 1959–11 Maret 1966)
Pemerintah Orde Lama berlaku setelah Dekrit Presiden 5 Juli
1959 resmi disahkan oleh Presiden Soekarno. Pemerintahan Orde
Lama dikenal juga dengan periode Demokrasi Terpimpin yaitu ketika
semua pimpinan berada di tangan pemimpin besar revolusi, yaitu
Soekarno sebagai pimpinan nasional.
Dalam periode demokrasi terpimpin, pemikiran demokrasi Barat
banyak ditinggalkan. Presiden Soekarno sebagai pimpinan nasional
tertinggi ketika itu menyatakan bahwa demokrasi liberal tidak
sesuai dengan kepribadian bangsa dan negara Indonesia. Prosedur
pemungutan suara dalam lembaga perwakilan rakyat dinyatakan tidak
efektif. Kemudian, Bung Karno memper kenalkan apa yang disebut
dengan “musyawarah untuk mufakat.”
Banyaknya partai oleh Soekarno dianggap sebagai salah satu
penyebab tidak adanya pencapaian hasil dalam pengambilan
keputusan karena dianggap terlalu banyak debat. Untuk merealisasikan
demokrasi terpimpin, kemudian dibentuk badan yang dikenal dengan
nama Front Nasional, yaitu organisasi bentukan Bung Karno pada
masa demokrasi terpimpin.