Figur

100
Sumber: Tempo, 25 Agustus 2006
Gambar 5.2
Mahkamah Agung merupakan
kekuasaan kehakiman yang bebas dari
pengaruh kekuasaan lain.
Bagaimana
Pendapatmu?
Kemukakanlah pendapatmu
tentang sistem pemerintahan yang
pernah berlaku di Indonesia beserta
peristiwa yang menyebabkan sistem
pemerintahan tersebut tidak berjalan
dengan baik. Tulis hasilnya dalam
buku tugasmu dan laporkan hasilnya
kepada gurumu.
Pendidikan Kewarganegaraan:
Kecakapan Berbangsa dan Bernegara untuk Kelas VIII
kehakiman sesuai Pasal 24 Ayat 2 dilakukan oleh sebuah Mahkamah
Agung yang membawahi beberapa macam lingkungan peradilan, yaitu
Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan
Tata Usaha Negara. Selain Mahkamah Agung, kekuasaan kehakiman
dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
Mahkamah Agung sebagai peradilan tertinggi mempunyai
beberapa tugas dan wewenang sebagai berikut.
a. Di Bidang Peradilan, Memeriksa, dan Memutuskan
1) Permohonan kasasi (tingkat banding terakhir).
2) Sengketa tentang kewenangan mengadili.
3) Permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
4) Menguji keabsahan peraturan perundang-undangan terhadap
undang-undang.
b. Di Bidang Nasihat dan Pertimbangan Hukum
1) Memberikan nasihat hukum kepada presiden selaku kepala negara
untuk memberikan atau penolakan grasi dan rehabilitasi.
2) Memberikan pertimbangan dalam bidang hukum, baik diminta
maupun tidak kepada lembaga-lembaga tinggi negara.
c. Di Bidang Pengawasan
1) Mengawasi jalannya pengadilan-pengadilan di semua
lingkungan peradilan.
2) Membuat/membentuk peraturan peraturan sebagai pelengkap
untuk mengisi kekosongan hukum yang diperlukan bagi
kelancaran jalannya peradilan.
6. Mahkamah Konstitusi
a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi
Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam UUD 1945
Pasal 24A Ayat 1 dan 24C Ayat 1. Adapun kewenangan Mahkamah
Konstitusi adalah sebagai berikut.
1) Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji
undang-undang terhadap UUD.
2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangan
nya diberikan UUD.
3) Memutus pembubaran partai politik dan menyelesaikan
perselisihan tentang hasil pemilu.
4) Wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai
dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh prresiden dan atau
wakil presiden menurut UUD.
b. Keanggotaan Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Konstitusi beranggotakan sembilan Hakim Konstitusi,
kesembilan hakim tersebut berasal dari tiga anggota diajukan oleh
Mahkamah Agung (MA), tiga diajukan oleh DPR, dan tiga anggota
lainnya diajukan oleh presiden. Hakim konstitusi harus memiliki
integritas dan kepribadian yang tidak tercela, menguasai konstitusi
dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.