Figur

Perubahan UUD 1945 yang dilakukan mencakup 21 Bab, 73
pasal, 170 Ayat, 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan.
Selengkapnya terlihat dalam tabel berikut.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
UUD 1945
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bab
16
21
Pasal Ayat
37
73
49
170
Aturan
Peralihan
4 Pasal
3 Pasal
Aturan
Tambahan
2 Ayat
2 Pasal
5. Kelemahan-Kelemahan UUD 1945
Dari berbagai studi tentang UUD 1945, tercatat kelemahankelemahan
muatan yang menyebabkan tidak mampu menjamin
lahirnya pemerintahan yang demokratis-konstitusional, yaitu sebagai
berikut.
a. Tidak Ada Mekanisme Check and Balances
Dalam Pasal 24 tentang kekuasaan kehakiman yang dalam penjelasannya
menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan
yang merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Tafsir atas
kemerdekaan kekuasaan kehakiman ini bisa berbeda satu sama lain.
Pemerintah menyatakan bahwa kemerdekaan itu adalah kemerdekaan
fungsi, bukan kemerdekaan tatanan kelembagaan. Ada pun berbagai kajian
ilmiah dan pandangan para praktisi menyebut kan bahwa kemerdekaan
itu harus struktural (sesuai tingkatan). Dalam arti, pemerintah sama
sekali tidak ikut campur dalam urusan peradilan sekalipun hanya dalam
soal keuangan dan administrasi bagi para hakim. Dalam kenyataannya,
para hakim karena kedudukannya sebagai pegawai negeri sering menjadi
sulit untuk berlaku adil, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan
pemerintah atau keluarga pejabat.
b. Terlalu Percaya pada Semangat Orang (Penyelenggara)
Kelemahan lain didasarkan pada terlalu percayanya UUD 1945
terhadap semangat atau itikad baik orang yang menjadi penyelenggara
negara. Ini dapat dilihat dari bunyi Penjelasan UUD 1945 yang secara
“terlalu polos” menyatakan bahwa “yang sangat penting dalam
pemerintahan dan dalam hal hidupnya negara ialah semangat,
semangat para penyelenggara negara …” Kepercayaan yang seperti
ini tentu tidak salah, tetapi menjadi tidak wajar jika semangat orang
itu tidak dikendalikan dengan sistem yang juga ketat.
Dengan berdasar pada kalimat inilah, ada yang mengatakan bahwa
otoriterisme dan korupsi politik yang terjadi selama ini disebabkan
oleh orangnya, bukan oleh UUD-nya. Namun sebenarnya, yang
penting adalah sistemnya sebab orang baik dan semangat demokratis
sekalipun jika telah berkuasa tetap akan diintai oleh penyakit korup.
Jika secara pribadi penguasa itu mempunyai semangat yang demokratis,
jujur, dan adil, tidak ada jaminan bahwa pemerintahannya juga akan
demokratis, jujur, dan adil. Oleh karena itu, selain semangat orang
harus baik, sistemnya juga harus ketat membawa semangat ke sana.
Gambar 2.4
Cakrawala
Sumber: Tempo, 25 September 2006
Perjuangan untuk mewujudkan
reformasi di segala bidang membutuhkan
perjuangan, baik harta maupun
nyawa.
Menurut pendapat Afan Gaffar,
indikator atau ciri sistem demokratis,
yaitu adanya:
1. akuntabilitas;
2. rotasi kekuasaan;
3. rekrutmen politik yang terbuka;
4. menikmati hak-hak dasar;
5. pemilihan umum.
Konstitusi yang Pernah Digunakan di Indonesia 39