Figur

Tentunya kamu sering melihat di berbagai media massa, baik
cetak maupun elektronik, maraknya kasus korupsi akhir-akhir ini,
seperti kasus korupsi BNI, atau Bulog. Kasus-kasus korupsi seperti ini
jelas merugikan negara dan rakyat sehingga harus mendapat perhatian
yang serius dari pemerintah demi tegaknya hukum.
Dalam hubungannya dengan tindak pidana korupsi, sebenarnya
telah diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pem berantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut Undang-Undang
No. 20 Tahun 2001, sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi, seperti
yang ditegaskan dalam Pasal 2, 3, dan 4 sebagai berikut.
a. Pasal 2 UU No. 20 Tahun 2001
(1) Setiap orang yang secara sadar melawan hukum atau melakukan
perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang
lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan
negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana
seumur hidup dan pidana penjara paling singkat 4 (empat)
tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda
paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan
paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud
dalam Ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana
mati dapat dijatuhkan.
b. Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001
Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau
orang lain atau korporasi, menyalahgunakan wewenang, kesempatan
atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang
dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,
dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling
singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau
denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan
paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
c. Pasal 4 UU No. 20 Tahun 2001
Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian
negara tidak menghapuskan pidananya pelaku tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
Problem Solving
Pemecahan Masalah
Bentuklah kelompok berjumlah enam orang yang terdiri atas
laki-laki dan perempuan. Kemudian, simaklah secara bersama-sama
artikel berikut.
Kasus-Kasus Korupsi di Indonesia
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertekad dalam program
kerja seratus harinya akan mengutamakan pemberantasan Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (KKN). Menurut Presiden, KKN akan
Figur
Sumber: www.gurilla.com
Taufiqurahman Ruki, ketua Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK).
Komisi ini mempunyai kewenangan
untuk mengungkapkan tindak
pidana korupsi di Indonesia.
Perundang-undangan Nasional 57