Figur

C. Menunjukkan Hasil-Hasil Amandemen
UUD 1945
1. Latar Belakang Lahirnya Amandemen
Berhentinya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 menjadi
awal dimulainya era reformasi di Indonesia. Era reformasi memberikan
harapan besar terjadinya perubahan menuju penyelenggaraan negara
yang lebih demokratis. Selain itu, reformasi juga diharapkan menjadi
titik tolak perubahan mental bangsa Indonesia sehingga menjadi
bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, keadilan,
kejujuran, tanggung jawab, persamaan dan persaudaraan.
Salah satu tuntutan yang berkembang di masyarakat adalah dilakukannya
Amandemen (Perubahan) UUD 1945. Tuntutan itu didasarkan pada
pandangan bahwa UUD 1945 belum cukup memuat landasan kehidupan
yang demokratis, pemberdayaan rakyat dan penghormatan pada hak asasi
manusia, pasal-pasalnya bersifat multi tafsir dan membuka peluang terjadinya
penyelenggaraan negara yang sentralistik, otoriter, tertutup dan sarat perilaku
KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme).
Tuntutuan itu dalam perkembangannya menjadi kebutuhan
bersama bangsa Indonesia. Kemudian, tuntutuan itu diwujudkan secara
menyeluruh, bertahap dan sistematis dalam empat kali perubahan UUD
1945, yaitu perubahan pertama, perubahan kedua, perubahan ketiga,
dan perubahan keempat. Perubahan perubahan itu tetap merupakan
satu rangkaian dan satu sistem kesatuan. Amandemen merupakan salah
satu upaya inovasi dan kreativitas bangsa Indonesia dalam bernegara.
Perubahan UUD 1945 dilakukan oleh MPR sebagaimana diatur
dalam wewenang MPR pasal 3 dan 37 UUD 1945 yang menyatakan
bahwa MPR berwenang mengubah dan menetapkan UUD. Untuk
mengubah UUD sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR
harus hadir. Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya
2/3 dan jumlah anggota yang hadir.
2. Dasar Pemikiran Perubahan UUD 1945
Perubahan UUD 1945 merupakan upaya penyempurnaan aturan
dasar guna lebih memantapkan usaha pencapaian cita-cita Proklamasi
Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Adapun dasar pemikiran dilakukannya
Perubahan UUD 1945 adalah sebagai berikut:
a. UUD 1945 membentuk struktur kekuasaan yang bertumpu pada
kekuasaan tertinggi di tangan MPR sehingga tidak terjadi proses
saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances) pada
institusi-institusi kenegaraan.
b. UUD 1945 memberikan kekuasaan yang besar kepada eksekutif
(Presiden) untuk menjalankan kekuasaan pemerintahan dan
kekuasaan membentuk undang-undang (legislatif) sehingga
menyebabkan tidak berjalannya mekanisme saling mengawasi
dan mengimbangi.
c. UUD 1945 mengandung pasal-pasal yang “luwes” sehingga
multitafsir (lebih dari satu tafsiran, beragam tafsiran). Kecenderung an
pasal-pasal ditafsirkan berdasarkan keinginan pemegang kekuasaan
pemerintahan.
Bagaimana
Pendapatmu?
Kemukakanlah pendapatmu alasan
utama diadakannya amandemen UUD
1945. Tulis dalam buku tugasmu dan
laporkan hasilnya kepada gurumu.
Konstitusi yang Pernah Digunakan di Indonesia 37