Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan<br />
Rakyat Abdul Hakam Naja mesam-mesem<br />
saat ditanya wartawan ihwal reaksi penolakan<br />
terhadap usulan dana untuk saksi pemilihan<br />
umum yang berasal dari partai politik. Di tengah senyumnya,<br />
politikus Partai Amanat Nasional ini mengaku bingung.<br />
Sebabnya, selama ini, ketika DPR, pemerintah yang diwakili<br />
Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum, dan<br />
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) membahas dana saksi<br />
pemilu dari parpol, tak satu pun anggota Dewan yang memperdebatkan.<br />
Kini sebagian dari partai yang wakilnya juga<br />
duduk di komisi tersebut berbalik menolaknya.<br />
Dari keputusan rapat-rapat tersebut, disepakati dana yang<br />
dialokasikan untuk saksi dari parpol peserta pemilu total sekitar<br />
Rp 660 miliar atau Rp 55 miliar setiap partainya. Hitungannya,<br />
ada 12 partai peserta Pemilu 2014. Jika setiap saksi<br />
mendapatkan honor Rp 100 ribu, dan ada 545.778 tempat<br />
pemungutan suara (TPS) di seluruh Indonesia, muncullah<br />
angka Rp 660 miliar tersebut.<br />
“Mereka (yang partainya menolak) saya tanya, ‘Bagaimana<br />
bisa’ Teman di Komisi II juga mengaku bingung (kenapa partainya<br />
menolak),” kata Hakam di kompleks Parlemen, Senanasional<br />
Para saksi yang disiapkan<br />
di salah satu TPS pada<br />
Pemilu 2009.<br />
dikhy sashra/detikfoto<br />
Majalah detik 3 - 9 februari 2014
Change language