Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
ekonomi<br />
Pembangunan salah satu<br />
gedung di Jakarta. Proyek<br />
infrastruktur di Indonesia<br />
banyak memanfaatkan<br />
dana utang.<br />
ANTARA FOTO/Dhoni Setiawan<br />
tahun silam, utang pemerintah sekitar Rp 1.300 triliun. Tapi<br />
pemerintah menunjuk bahwa sedikit-banyaknya utang tidak<br />
melulu dilihat dari nilai nominalnya, tapi mesti dibandingkan<br />
dengan angka produk domestik bruto.<br />
Utang pemerintah memang cenderung turun jika menggunakan<br />
perbandingan ini. Saat itu, besar utang lebih dari 50<br />
persen dari angka ini, tapi sejak 2009 di bawah 30 persen.<br />
Sekarang, dengan utang Rp 2.300 triliun, rasionya hanya 28<br />
persen dibanding produk domestik bruto.<br />
Persentase yang 28 itu memang relatif kecil dibanding utang<br />
negara lain. Malaysia, misalnya, setahun silam angkanya 53<br />
persen. Negara maju persentasenya malah lebih tinggi. Rasio<br />
Singapura atau Amerika Serikat di kisaran 100 persen. Jepang<br />
malah di atas 200 persen. Hanya negara dengan sumber daya<br />
alam tinggi, seperti Arab Saudi, yang rasionya sangat rendah.<br />
Dengan melihat perbandingan ini, ekonom Universitas<br />
Indonesia, Telisa Aulia Falianty, menyebut utang pemerintah<br />
masih wajar. “Sebagai negara berkembang, wajar saja pemerintah<br />
memakai utang untuk menutup defisit,” katanya.<br />
Utang mestinya digunakan untuk kegiatan yang produktif,<br />
seperti membangun infrastruktur atau mendorong kegiatan<br />
ekonomi, termasuk usaha kecil, bukan menyubsidi bahan<br />
bakar minyak atau menggaji pegawai negeri.<br />
Majalah detik 3 - 9 februari 2014
Change language