20140203_MajalahDetik_114

nasional
ANTARA FOTO
Kita realistis
saja. Di TPS bisa
jadi ada sulapan
kalau tidak
diawasi saksi.
Abdul Hakam Naja
yan, Jakarta, Selasa 28 Januari 2014. Partainya salah satu yang
setuju dana saksi parpol didanai oleh negara.
Hakam mengisahkan, dalam berkali-kali rapat pembahasan
dana untuk saksi pemilu dari parpol, tak satu pun anggota
komisinya yang menolak. Bahkan, hampir semua sepakat
honor Rp 100 ribu untuk setiap saksi itu bisa mengurangi
kecurangan di TPS.
Pertimbangannya, jika para saksi dari parpol juga dibiayai
oleh negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
tidak akan ada lagi kesenjangan di tingkat parpol. Sebab,
baik partai besar berduit maupun parpol kecil berkantong
tipis bisa menghadirkan saksi yang ikut mengawasi jalannya
pemilu di TPS.
“Kita realistis saja. Di TPS bisa jadi ada sulapan kalau tidak
diawasi saksi. Bagi partai berduit, menghadirkan saksi mungkin
tak jadi masalah. Tapi, bagaimana dengan partai kecil yang
tak punya uang untuk bayar saksi” ujarnya.
Bagi partainya, keputusan pendanaan saksi dari parpol
merupakan solusi agar pemilu bisa berjalan jujur dan
adil. Ide pembiayaan saksi parpol ini sebenarnya sudah
dibahas mulai 2011, saat pembahasan Undang-
Undang Pemilu. Namun, karena belum ada titik
temu, usulan itu belum diputuskan secara bulat.
“Mulanya, Bawaslu mengusulkan tentang pembiayaan
untuk mitra Pengawas Pemilu Lapangan
(PPL). Saat pembahasan, muncul klausul bagaimana
jika pembiayaan tidak hanya diberlakukan untuk
PPL, tapi juga saksi dari parpol,” tuturnya.
Anggota Bawaslu, Nelson Simanjutak, membenarkan
bahwa dana untuk mitra PPL diusulkan oleh Bawaslu, dan
telah disepakati di DPR bersama KPU dan pemerintah. Dana
mitra PPL disiapkan sebesar Rp 800 miliar. Namun, terkait
usulan dana saksi parpol yang berjumlah Rp 660 miliar, Bawaslu
menolak disebut sebagai inisiator.
Majalah detik 3 - 9 februari 2014