20140203_MajalahDetik_114

selingan
Jangankan
masuk ke
tamtama
atau bintara,
gaji perwira
tentara itu
lebih kecil
dibanding
berbisnis.
Tap/klik untuk berkomentar
ada semacam kebijakan tak tertulis bahwa profesi tersebut,
termasuk pegawai negeri sipil, memang tertutup untuk mereka.
Hal ini terkait dengan wacana yang sempat mengemuka
dalam Seminar Angkatan Darat II pada 1966, yang menganjurkan
penggantian istilah Tionghoa dengan Cina. “Padahal
resminya tak pernah ada peraturan yang melarang,” ujarnya.
Kalaupun di era Sukarno terdapat rekrutmen besar-besaran
dalam ketentaraan yang diikuti banyak orang Tionghoa,
itu karena ada Operasi Dwikora (konflik dengan Malaysia)
dan Trikora (pembebasan Irian Barat) serta berbagai pemberontakan
di seluruh Nusantara, mulai Pemerintahan Revolusioner
Republik Indonesia, Perjuangan Rakyat Semesta,
sampai Republik Maluku Selatan. Karena negara butuh banyak
tentara, setiap calon sarjana, apalagi dokter, dokter gigi,
apoteker, dan insinyur, secara otomatis harus ikut seleksi jadi
tentara.
“Periode ini mungkin adalah periode di mana orang Tionghoa
paling banyak menjadi tentara karena dimobilisasi
melalui gelar akademis,” ujar Ivan.
Tapi pasca-Gerakan 30 September 1965 dan ketika rezim
Orde Baru berkuasa, yang terjadi kemudian adalah pembatasan-pembatasan,
seperti tidak diperbolehkannya penggunaan
aksara Cina, pelarangan sekolah Cina, dan pengetatan seleksi
pelajar Tionghoa yang akan masuk universitas.
Meski begitu, di era sekarang, Ivan berharap warga keturunan
Tionghoa yang memang benar-benar berminat menjadi
tentara sebaiknya mendaftar dan mengikuti ujian secara
fair. Sebaiknya, ujarnya, tidak langsung berprasangka bahwa
mereka akan dipersulit atau dilarang masuk tentara-polisi.
“Kalau memang tidak ada yang diterima, baru pantas protes.
Kalau sudah diterima, tentu harus berprestasi. Minimal harus
paling berani di medan perang. Bintang itu diperebutkan,
bukan diberikan,” ujarnya. n ARIF ARIANTO | Sudrajat
Majalah detik 3 - 9 februari 2014