Bisnis-Indonesia-Arah-Bisnis-dan-Politik-2014

Recommendations

Info

Tindak Pidana Korupsi Menagih Janji KPK Kinerja dan keberanian KPK menuntaskan kasus besar akan teruji tahun depan. Mungkin saja tahun ini KPK banyak diacungi jempol karena mampu membongkar kasus kakap, yang melibatkan sejumlah pejabat Negara tinggi. Mia Chitra Dinisari mia.citra@bisnis.co.id Misalnya saja, penangkapan Ketua MK Akil Muchtar dalam kasus suap sengketa pilkada, dan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini dalam kasus suap SKK Migas, hingga kasus suap impor daging yang menjebloskan nama Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq. Namun, dibalik kesuksesannya itu, KPK dianggap masih lamban dalam menangani dua kasus besar yang diduga melibatkan pejabat tinggi lainnya di Indonesia. Yakni kasus korupsi dan gratifikasi pembangunan sarana dan prasarana olahraga di Hambalang, dan kasus dugaan korupsi dalam pemberian fasilitas pinjaman jangka pendek (FPJP) sekaligus penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Pasalnya, perlu waktu lebih dari setahun, bagi KPK untuk menetapkan status tersangka dan menahan mantan Menpora Andi Alfian Malarangeng dalam kasus Hambalang, juga belum juga ditahannya mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, meski sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus gratifikasi proyek Hambalang sejak Februari lalu. Bahkan, KPK juga baru menetapkan satu orang tersangka dalam kasus Century, yakni Budi Mulya, mantan Deputi Bidang IV Pengelolaan Devisa Gubernur Bank Indonesia, yang dikenai pasal penyalahgunaan kewenangan dari pasal 3 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah pada UU No 20 tahun 2001 tentang perbuatan menguntungkan diri sendiri. Padahal, KPK sudah memeriksa puluhan saksi, dan menggeledah Bank Indonesia untuk penyidikannya. Tak ingin dianggap lamban, KPK pun lagi-lagi menyatakan janjinya akan segera menuntaskan kedua kasus itu pada 2014. “Kasus Hambalang dan Century sudah masuk jadwal tahun depan untuk selesai. Hambalang kan sudah mulai masuk persidangan untuk seorang tersangka, dan kasus Century kita akan segera menyidangkan tersangka,” ujar Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto kepada Bisnis. Kembali pada janji KPK, Ketua KPK Abraham Samad juga ikut menyatakan akan merampungkan dua kasus besar itu tahun depan. Bahkan, dia telah mengumbar jika saat ini mereka telah menyelesaikan sekitar 75% dari kasus Century, sehingga dapat tuntas 100% tahun depan. Menurut Abraham, lambatnya penuntasan kasus dari rencana semula, banyak disebabkan masalah teknis. “Penyidik hanya 60-70 orang untuk menyelesaikan kasus yang banyak muncul belakangan ini. Jadi target penyelesaian kasus besar semacam Century, bergeser tapi kita akan usahakan,” ujar Abraham. Abraham juga menyatakan mereka tengah mempercepat kasus itu, agar tidak upaya menghentikan kasus, melalui surat perintah penyidikan perkara (SP-3). Karena itu, mereka akan fokus penyelesaian kasus itu tahun depan. Sementara, meskipun optimistis mampu menuntaskan kasus Hambalang dan Century, Bambang Widjojanto tidak dapat memastikan berapa kerugian Negara yang bisa dikembalikan dengan dirampungkannya kedua kasus itu. Hanya, katanya, KPK akan berupaya keras mengembalikan kerugian negara, setara dengan dugaan indikasi kerugian negara yang diakibatkannya. “Sejauh mana kerugian negara bisa dikembalikan, itu akan tergantung dengan perkembangan penyidikan dan persidangan. Untuk diketahui, kita tahun ini berhasil mengembalikan kerugian negara dalam jumlah yang besar. Itu juga kita harapkan dalam dua kasus lainnya ini,” tegasnya. Bambang juga menyatakan meskipun memprioritaskan dua kasus itu, KPK juga tidak akan mengabaikan mengungkap kasus korupsi lainnya yang sat ini sedang ditangani atau yang mungkin akan baru terungkap tahun depan. Praktisi Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama S Langkun mengatakan saat ini KPK sudah mulai menangani korupsi bukan hanya fokus pada penetapan hukuman pada pelaku, namun juga upaya pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana tersebut. 100 | Laporan Khusus Arah Bisnis & Politik
Hal tersebut, dengan penetapan pasal-pasal pencucian uang yang dikenakan KPK kepada pelaku korupsi. Misalnya saja, kepada Luthfi Hasan Ishaaq, Ahmad Fathanah, Djoko Susilo, dan yang terbaru kepada Rudi Rubiandini. Meski demikian, katanya, pasal tersebut memang tidak bisa diterapkan pada seluruh kasus, karena terkait dengan financial crime, dan metode penyidikan yang dilakukan KPK. “Yang menjadi soal belum efektif untuk semua perkara. Karena beberapa kasus sudah masuk persidangan dan hanya dikenakan kasus Tipikor, seperti Deddy Kusnidar,” ujar Tama. Karena itu, dia berharap KPK tahun depan lebih fokus dalam penetapan kasus-kasus korupsi yang dimungkinkan juga adanya TPPU, agar tingkat pengembalian kerugian Negara bisa maksimal. Tama juga mengapresiasi kinerja KPK selama tahun 2013, dan berharap bisa ditingkatkan tahun 2014. Dia juga optimistis KPK bisa menuntaskan kasus Hambalang, menyusul saat ini lingkaran yang terduga terlibat sudah masuk dalam penanganan perkara. Sedangkan dalam kasus Century, dia menilai akan sangat sulit karena kasus itu melibatkan kejahatan finansial yang cukup rumit. Jadi, jika saja KPK bisa mengungkap pelaku dan menetapkan tersangka akan menjadi prestasi cukup besar bagi KPK. Wakil Ketua DPR Komisi III Pieter Zulkifli juga mengaku cukup optimistis KPK dapat menuntaskan kasus-kasus korupsi di tanah air. Termasuk, dalam dua kasus besar itu. Dia mengatakan sejauh ini KPK telah bekerja on track, dan banyak kasus korupsi telah berhasil diungkap, termasuk yang melibatkan pejabat. Jika dalam kondisinya ada pihak-pihak yang belum puas itu adalah hal yang biasa. “Keberhasilan dan ketidakpuasan masyarakat ini bisa menjadi vitamin bagi KPK untuk terus meningkatkan kinerjanya,” ujarnya. Pieter juga berharap KPK mampu lebih banyak menuntaskan kasus-kasus besar tahun depan, dan waspada dan tetap menjaga integritas lembaganya agar tetap dipercaya rakyat. Sementara itu, secara umum, Wakil Ketua KPK Zulkarnain mengatakan pada sektor pencegahan, tahun depan KPK akan meningkatkan kerja sama dengan BPKP dan lembaga hokum lainnya untuk mengatasi kurangnya sumber daya manusia di KPK. Kedepannya, katanya. Selain itu, mereka juga akan mengintensifkan berbagai kegiatan koordinasi-supervisi bidang penindakan, yang meliputi koordinasi terkait penanganan perkara dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum. “Koordinasi yang diutamakan, adalah penerimaan pelaporan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP), yang jumlahnya diperkirakan akan meningkat,” ujarnya. Tahun 2013 saja, dalam periode Januari-Juni 2013 KPK telah menerima SPDP sebanyak 553 kasus, dengan rincian 441 kasus dari kejaksaan dan dari kepolisian sebanyak 112 kasus. Berdasarkan data KPK, jumlah perkara yang telah ditangani di tahun 2013 sebanyak 48 kasus. Sedangkan dalam sepuluh tahun terakhir jumlahnya mencapai 385 kasus, dimana yang melibatkan anggota DPR dan DPRD sebanyak 72 kasus, kepala lembaga/kementerian sebanyak sembilan kasus, duta besar sebanyak empat kasus dan komisioner terdapat tujuh kasus. Kemudian, kasus melibatkan Gubernur sepuluh kasus, kepala daerah 34 kasus, pejabat eselon I,II dan III 114 kasus, hakim delapan kasus, swasta 87 kasus dan lainnya terdapat 41 kasus. Bisnis/Andry T. Kurniady Laporan Khusus Arah Bisnis & Politik | 101
Page 1:
2014 Suplemen Bisnis Indonesia Seni
Page 4 and 5:
Ikhtisar Prospek Ekonomi Portofolio
Page 6 and 7:
Pengantar Memanfaatkan Demokrasi un
Page 8 and 9:
Proyeksi Memanfaatkan Momentum Kons
Page 10 and 11:
Ekonomi Global Ancaman Laten Warisa
Page 12 and 13:
Kebijakan Ekonomi 2 Tahun Ini Fokus
Page 14 and 15:
Kebijakan Ekonomi Kemudian, investm
Page 16 and 17:
Pengawasan Jasa Keuangan ‘Prudent
Page 18 and 19:
Pengawasan Jasa Keuangan berharap a
Page 20 and 21:
Prospek Ekonomi Dalam beberapa tahu
Page 22 and 23:
Ekonomi Makro Mari Kencangkan Ikat
Page 24 and 25:
APBN 2014 Saatnya Tidak Terlalu Ber
Page 26 and 27:
Pembangunan Daerah Menebak (Lagi) P
Page 28 and 29:
Ekonomi Jawa Timur Surplus Perdagan
Page 30 and 31:
Prospek Ekonomi 2014 Ada Potensi Tu
Page 32 and 33:
BUMN & Tahun Politik Lagu Lama Soal
Page 34 and 35:
Regulasi Pasar Modal Menjaga Pasar
Page 36 and 37:
Portofolio 2014 Saat Dunia Kembali
Page 38 and 39:
Pasar Komoditas & Derivatif Masa Pe
Page 40 and 41:
Industri Multifinance Optimisme di
Page 42 and 43:
Implementasi BPJS Kesehatan Dimana
Page 44 and 45:
Keuntungan Bank Krisis Bubar, Laba
Page 46 and 47:
Kinerja Manufaktur Tongkat Estafet
Page 48 and 49:
Pandangan Pengusaha Membaca Prospek
Page 50 and 51:
Penghiliran Industri Pembangunan ak
Page 52 and 53: Pasar Konstruksi Proyek Tidak Lagi
Page 54 and 55: Geliat Pariwisata Berkah MICE pada
Page 56 and 57: Jalan Tol Jelang Lepas Landas bagi
Page 58 and 59: Subsidi Energi Masih Perlukah Subsi
Page 60 and 61: Sektor Pertambangan Menanti Konsist
Page 62 and 63: Swasembada Pangan Taufiqur Rahman &
Page 64 and 65: Kinerja Ekspor-Impor Kinerja Ekspor
Page 66 and 67: Mobil Hijau Bisnis/Rahmatullah Jala
Page 68 and 69: Industri Telekomunikasi LTE, antara
Page 70 and 71: Perangkat Digital Yang Siap Menggeb
Page 72 and 73: Kinerja Angkutan Udara Bisnis/Endan
Page 74 and 75: Sektor Properti Memasuki Fase Perla
Page 76 and 77: Industri Pupuk ‘Urusan Pangan Tak
Page 78 and 79: Prospek Politik Keluar Dari Zona Ca
Page 80 and 81: Legislator 2014-2019 Menebar Janji,
Page 82 and 83: Laga Menuju RI-1 Bisnis/Rahmatullah
Page 84 and 85: Figur Politik Baru Fenomena Jokowi,
Page 86 and 87: Konsep PDIP Fokus pada Ketahanan Pa
Page 88 and 89: Prospek Demokrat Optimistis Menang
Page 90 and 91: Konsep Golkar Fokus pada Job Creati
Page 92 and 93: Kinerja Parlemen Gawat, Legislasi M
Page 94 and 95: Pengelolaan Dana Demis Rizky Gosta
Page 96 and 97: Kepemimpinan Nasional Bukan Pemimpi
Page 98 and 99: Pertaruhan KPU Hedwi Prihatmoko red
Page 100 and 101: Industri Politik Survei Sebagai Ins
Page 104 and 105: Mafia Hukum Memulihkan Citra MK Pad
Page 106 and 107: Dialog Arah Politik 2014 Langkah Aw
Page 108 and 109: Independensi Media Pemilik Media Me
Page 110 and 111: Persaingan Usaha KPPU Berbenah Hada
Page 112 and 113: Solusi Sengketa Utang Annisa Margri
Page 114: Laporan Khusus Arah Bisnis & Politi
show all

Bisnis-Indonesia-Arah-Bisnis-dan-Politik-2014

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?