Bisnis-Indonesia-Arah-Bisnis-dan-Politik-2014

Recommendations

Info

Persaingan Usaha KPPU Berbenah Hadapi Pasar Asean Sekitar 13 tahun lalu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) lahir. Namun, keberadaan institusi ini tidak seterkenal Komisi Pengawas Korupsi yang usianya 3 tahun lebih muda meskipun perkara yang ditangani tak kalah banyak. Annisa Margrit annisa.margrit@bisnis.co.id 108 | Laporan Khusus Arah Bisnis & Politik Kurangnya sosialisasi menjadi penyebab nama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tidak terlalu dikenal publik. Hal ini pun disadari oleh KPPU. Berdasarkan data KPPU, sejak berdiri pada 8 Juni 2009 hingga Oktober 2013 jumlah perkara yang telah mereka tangani mencapai 280, 223 diantaranya sudah diputus, sedangkan beberapa lainnya masih berjalan. Dari total perkara itu, 69,29% atau 194 diantaranya terkait dengan persekongkolan dalam tender pengadaan barang dan jasa. Sekitar 30,71% sisanya adalah perkara non-tender, seperti merger atau dugaan kartel. “Sekarang kami mulai memperbanyak perkara inisiatif, seperti kartel. Ke depannya akan lebih banyak yang inisiatif dari KPPU sendiri,” ungkap Ketua KPPU Nawir Messi kepada Bisnis, baru-baru ini. Pengamat persaingan usaha dari Universitas Indonesia (UI) Teddy Anggoro menuturkan dari tahun ke tahun lembaga ini menunjukkan perkembangan kinerja. “Misalnya kartel, ini bagus. Yang harus disadarkan bukan hanya pelaku usaha, tapi pemerintah juga mesti diberi shock therapy,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (11/11). Menurut Teddy, kartel bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia. Praktik seperti itu dinilainya muncul berkat stimulus dari pemerintah yakni di sisi struktur tata niaga. Pergeseran sifat perkara dipandang turut didorong oleh komponen anggota Komisioner. Teddy menyebutkan dari sembilan Komisioner, tujuh diantaranya memiliki basis ekonomi. “Jadi mereka punya keyakinan lebih mengenai dugaan kartel yang ada,” katanya. Sosialisasi yang kurang membuat masyarakat kurang mengenal lembaga KPPU. Namun, lanjut Teddy, pemanggilan Gita Wirjawan dan Suswono beberapa waktu lalu telah memunculkan perhatian publik terhadap lembaga pengawas persaingan usaha . Di sisi lain, Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Suryo Bambang Sulisto menilai kinerja KPPU selama ini belum efektif. Sanksi yang ada saat ini dipandang belum tegas. “Kartel, monopoli, price-fixing, ini kan harus dibuktikan. Kalau di AS, hukumannya penjara dan denda. Kalau di Indonesia dipertanyakan hukumannya,” ujarnya ketika dihubungi Bisnis, beberapa waktu lalu. Suryo mengakui banyak persaingan semu yang terjadi di tata niaga Indonesia saat ini. Dia memandang banyak yang harus disempurnakan di sisi aturan. AMANDEMEN UU Menyadari belum cukup efektif dan efisien kinerjanya selama ini, KPPU pun berbenah diri. Nawir Messi mengungkapkan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tengah direvisi. Proses amandemen beleid tersebut sedang bergulir di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan diharapkan rampung awal 2014. “Ada banyak yang direvisi, seperti definisi persaingan usaha serta perubahan sistem notifikasi merger,” sebutnya. Pengertian persaingan usaha dipandang penting untuk diperbaiki karena definisi yang berlaku sekarang tidak mampu melindungi seluruh bentuk praktik kompetisi. “Banyak yang tidak bisa kami cover karena praktiknya tidak di Indonesia, kami tidak bisa cross border,” tutur Nawir. Hal ini dipandang mendesak, apalagi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) semakin dekat. Poin lain yang diamandemen adalah penambahan wewenang, yakni penggeledahan dan penyitaan. Tujuannya, agar KPPU bisa mendapatkan alat bukti yang kuat. Menurut Nawir, kelemahan lembaganya dalam pemeriksaan terutama di pengadilan adalah tersedianya bukti. Lantaran tidak bisa melakukan penggeledahan, mereka hanya dapat menunjukkan bukti tidak langsung dan tidak bisa memperlihatkan bukti fisik seperti dokumen perjanjian. Padahal,
Sumber: KPPU Rekapitulasi Jumlah Perkara 2000-Oktober 2013 Tahun Putusan Perkara berjalan Penetapan 2000 2 0 0 2001 4 0 1 2002 4 0 4 2003 7 0 2 2004 7 0 2 2005 18 0 4 2006 12 0 6 2007 27 0 4 2008 48 0 20 2009 32 0 3 2010 37 0 5 2011 13 0 0 2012 9 0 0 2013 2 7 0 Total 222 7 51 BISNIS/TUTUN PURNAMA pengadilan di Indonesia tidak menerima bukti semacam ini. Perubahan terakhir adalah di sisi kepegawaian. KPPU mengeluhkan banyaknya staf yang pindah ke lembaga lain karena status kerja mereka tidak jelas. “Di sini [KPPU] bukan PNS [Pegawai Negeri Sipil], tapi honorer. Kami kehilangan 20% staf terbaik tiap tahun. Mereka pindah ke law firm, BI [Bank Indonesia], KPK,” ungkap Nawir. Terkait MEA, Teddy setuju perlunya penerapan prinsip lintas batas demi menjaga daya saing serta kompetisi sehat antar pelaku usaha lokal dengan pengusaha dari negara tetangga. Sekaligus melin dungi pengusaha Indonesia. “Kalau ada pelaku usaha Indonesia di Malaysia atau Singapura yang melakukan pelanggaran di sana, negaranegara itu bisa hukum perusahaannya di sini. Bahaya kalau kita tidak dapat lakukan hal yang sama,” jelasnya. Teddy menyebutnya prinsip ekstrateritorialitas. Dia menambahkan KPPU juga tidak mempunyai daya paksa agar pelaku usaha yang sudah dihukum segera membayar dendanya. Di sisi pelaku usaha, Suryo menyatakan penambahan kewenangan mungkin diperlukan. “Tetapi, harus ada batasannya supaya jangan main geledah-geledah. Harus jelas aturan mainnya,” tegasnya. Tidak berbeda dengan tahun ini, KPPU menetapkan konsentrasi di lima sektor pada 2014. Sektor-sektor tersebut adalah logistik, pertanian, energi, keuangan, serta pendidikan dan kesehatan. “Kami sedang menyusun compliance guidelines untuk korporasi,” ungkap Nawir. Meski mengakui pelanggaran masih banyak terjadi dan dilakukan terang-terangan, Komisi menyatakan mereka bakal lebih galak tahun depan dengan adanya berbagai perubahan yang sedang dirintis. Sejalan dengan pernyataan Suryo, Nawir mengatakan iklim persaingan usaha di Indonesia tidak terlalu bagus. Tidak hanya mental dan pengetahuan masyarakat, tapi kendala di sisi pemerintah. Menurutnya, rekomendasi KPPU seringkali diabaikan. Oleh karena itu, tahun depan mereka akan mulai menyusun competition checklist dalam kaitannya dengan penyusunan draf UU. “Ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab pemerintah ketika membuat UU. Kami koordinasi dengan lembaga lain seperti Kementerian Keuangan, Bappenas,” sebut Nawir. Kerja sama dengan institusi lain pun akan diperluas, misalnya dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan BI. Apalagi, tahun depan ada Pemilu. “Berdasarkan pengalaman, saat Pemilu jumlah perkaranya biasanya naik. Tahun ini dan tahun depan perkara tender masih akan banyak. Tarik menarik kelompok politik tentu saja berdampak buruk ke iklim usaha,” papar Nawir. Teddy memperkirakan dalam 1-2 tahun ke depan KPPU bakal lebih terlibat di perkara-perkara yang langsung terkait dengan masyarakat. “Kartel akan lebih banyak. Untuk tender, di sektor yang sifatnya kritis, seperti kepemilikan wilayah minyak dan gas bumi serta listrik,” ujarnya. Dengan banyaknya amunisi yang disiapkan dan niatan mendorong lebih banyak perkara inisiatif, bisa diasumsikan ke depannya KPPU bakal menyelidiki keberadaan kartel di sektor lain. Menarik untuk ditunggu. Laporan Khusus Arah Bisnis & Politik | 109
Page 1:
2014 Suplemen Bisnis Indonesia Seni
Page 4 and 5:
Ikhtisar Prospek Ekonomi Portofolio
Page 6 and 7:
Pengantar Memanfaatkan Demokrasi un
Page 8 and 9:
Proyeksi Memanfaatkan Momentum Kons
Page 10 and 11:
Ekonomi Global Ancaman Laten Warisa
Page 12 and 13:
Kebijakan Ekonomi 2 Tahun Ini Fokus
Page 14 and 15:
Kebijakan Ekonomi Kemudian, investm
Page 16 and 17:
Pengawasan Jasa Keuangan ‘Prudent
Page 18 and 19:
Pengawasan Jasa Keuangan berharap a
Page 20 and 21:
Prospek Ekonomi Dalam beberapa tahu
Page 22 and 23:
Ekonomi Makro Mari Kencangkan Ikat
Page 24 and 25:
APBN 2014 Saatnya Tidak Terlalu Ber
Page 26 and 27:
Pembangunan Daerah Menebak (Lagi) P
Page 28 and 29:
Ekonomi Jawa Timur Surplus Perdagan
Page 30 and 31:
Prospek Ekonomi 2014 Ada Potensi Tu
Page 32 and 33:
BUMN & Tahun Politik Lagu Lama Soal
Page 34 and 35:
Regulasi Pasar Modal Menjaga Pasar
Page 36 and 37:
Portofolio 2014 Saat Dunia Kembali
Page 38 and 39:
Pasar Komoditas & Derivatif Masa Pe
Page 40 and 41:
Industri Multifinance Optimisme di
Page 42 and 43:
Implementasi BPJS Kesehatan Dimana
Page 44 and 45:
Keuntungan Bank Krisis Bubar, Laba
Page 46 and 47:
Kinerja Manufaktur Tongkat Estafet
Page 48 and 49:
Pandangan Pengusaha Membaca Prospek
Page 50 and 51:
Penghiliran Industri Pembangunan ak
Page 52 and 53:
Pasar Konstruksi Proyek Tidak Lagi
Page 54 and 55:
Geliat Pariwisata Berkah MICE pada
Page 56 and 57:
Jalan Tol Jelang Lepas Landas bagi
Page 58 and 59:
Subsidi Energi Masih Perlukah Subsi
Page 60 and 61: Sektor Pertambangan Menanti Konsist
Page 62 and 63: Swasembada Pangan Taufiqur Rahman &
Page 64 and 65: Kinerja Ekspor-Impor Kinerja Ekspor
Page 66 and 67: Mobil Hijau Bisnis/Rahmatullah Jala
Page 68 and 69: Industri Telekomunikasi LTE, antara
Page 70 and 71: Perangkat Digital Yang Siap Menggeb
Page 72 and 73: Kinerja Angkutan Udara Bisnis/Endan
Page 74 and 75: Sektor Properti Memasuki Fase Perla
Page 76 and 77: Industri Pupuk ‘Urusan Pangan Tak
Page 78 and 79: Prospek Politik Keluar Dari Zona Ca
Page 80 and 81: Legislator 2014-2019 Menebar Janji,
Page 82 and 83: Laga Menuju RI-1 Bisnis/Rahmatullah
Page 84 and 85: Figur Politik Baru Fenomena Jokowi,
Page 86 and 87: Konsep PDIP Fokus pada Ketahanan Pa
Page 88 and 89: Prospek Demokrat Optimistis Menang
Page 90 and 91: Konsep Golkar Fokus pada Job Creati
Page 92 and 93: Kinerja Parlemen Gawat, Legislasi M
Page 94 and 95: Pengelolaan Dana Demis Rizky Gosta
Page 96 and 97: Kepemimpinan Nasional Bukan Pemimpi
Page 98 and 99: Pertaruhan KPU Hedwi Prihatmoko red
Page 100 and 101: Industri Politik Survei Sebagai Ins
Page 102 and 103: Tindak Pidana Korupsi Menagih Janji
Page 104 and 105: Mafia Hukum Memulihkan Citra MK Pad
Page 106 and 107: Dialog Arah Politik 2014 Langkah Aw
Page 108 and 109: Independensi Media Pemilik Media Me
Page 112 and 113: Solusi Sengketa Utang Annisa Margri
Page 114: Laporan Khusus Arah Bisnis & Politi
show all

Bisnis-Indonesia-Arah-Bisnis-dan-Politik-2014

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?