Bisnis-Indonesia-Arah-Bisnis-dan-Politik-2014

Recommendations

Info

APBN 2014 Saatnya Tidak Terlalu Berharap Saat belanja modal dan infrastruktur diperlambat, belanja pegawai dan remunerasi justru diangkat. Di tengah eskalasi suhu politik jelang Pemilu 2014, apa yang bisa diharapkan dari APBN 2014 Sri Mas Sari sri.massari@bisnis.co.id Tidak banyak interupsi dilontarkan anggota DPR sebelum Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014 akhirnya direstui dalam sidang paripurna, akhir Oktober lalu. Sembilan fraksi kompak menyetujui rancangan itu tanpa gejolak berarti. Secara garis besar, parlemen menyetujui asumsi pertumbuhan ekonomi 6% sembari mewanti-wanti harus tetap berkualitas, inklusif, dan berkeadilan. Dewan menyoroti program pengentasan kemiskinan 2009-2013 yang menghabiskan anggaran cukup besar, tetapi dengan hasil yang belum signifikan. Belum lepas dari ingatan tentang janji pemerintah saat hendak menaikkan harga BBM bersubsidi pada pertengahan 2013. Akan ada pengalihan ke belanja modal, termasuk infrastruktur dan transportasi publik, dari ruang fiskal yang tercipta akibat belanja subsidi energi ditekan. Hal tersebut ditegaskan kembali dalam Nota Keuangan RAPBN 2014 yang dibacakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di depan sidang paripurna DPR, paruh Agustus lalu. Dalam pidato itu, presiden menegaskan kehendak pemerintah untuk meningkatkan kualitas belanja negara. Kepala Negara berjanji mempertajam alokasi belanja untuk mendukung pembangunan infrastruktur, penciptaan kesempatan kerja dan pengentasan kemiskinan. Di sisi lain, pemerintah akan melakukan penghematan kegiatan kurang produktif, seperti biaya perjalanan dinas, rapat kerja dan sejenisnya. Sayangnya, pemerintah gagal mengejawantahkan rencana itu dalam kebijakan belanja APBN 2014 yang naik mendekati 7% menjadi Rp1.842,49 triliun. Memang, ada penurunan subsidi energi 5,9% menjadi Rp282,1 triliun, terutama akibat pencabutan subsidi listrik pada beberapa kelompok industri. Flat policy tersebut juga berhasil menurunkan belanja barang 2,23% menjadi Rp201,89 triliun. Namun, di sisi lain belanja modal belanja modal hanya naik 6,9% menjadi Rp205,84 triliun, termasuk belanja infrastruktur di dalamnya yang sekadar meningkat 2,4% menjadi Rp188,7 triliun. Padahal, berbagai referensi menunjukkan, belanja modal, termasuk belanja infrastruktur, merupakan jenis belanja pemerintah pusat yang paling memberikan efek berganda (multiplier effect) ke berbagai sektor ekonomi, seperti konstruksi, manufaktur dan perdagangan. EFEK KONTRAS Efek kontras kebijakan belanja itu terlihat karena pada saat yang sama, belanja pegawai, atau belanja gaji pegawani negeri sipil, melesat 13,3% menjadi Rp263,98 triliun. Pilihan ini kian melambungkan rasio belanja wajib (mandatory spending) terhadap total belanja pusat menjadi 74%. Belanja wajib yang semakin tinggi dengan sendirinya mempersempit ruang gerak pemerintah untuk melakukan intervensi fiskal dalam bentuk stimulus, baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja produktif maupun mengentaskan kemiskinan. Otoritas fiskal mungkin punya sederet alasan untuk mengerek belanja pegawai, mulai dari ke - naik an gaji dan pensiun masing-masing 6% dan 4%, pemberian gaji dan pensiun ke-13 hingga pe - nyediaan remunerasi, termasuk untuk 14 kementerian/lembaga yang baru memperolehnya tahun 2014. Tahun ini saja, tambahan anggaran remunerasi untuk 210.912 pegawai di 27 K/L mencapai Rp3,5 triliun. Tambahan itu membuat belanja remunerasi ini, sejak digulirkan 2008, telah menjangkau 63 K/L yang dinilai telah berhasil melakukan reformasi birokrasi. Namun, keberhasilan itu agaknya cuma di atas kertas, kalau tidak disebut bertolak belakang dengan realitas. Laporan Doing Business 2014 yang baru dirilis Bank Dunia mengungkapkan sebagian besar parameter yang belum menunjukkan perbaikan signifikan menjadi tanggung jawab pemerintah. Faktor itu mencakup waktu dan biaya memulai usaha yang masih tinggi, waktu pendaftaran properti yang relatif lama, pembayaran pajak, penegakan kontrak dan penyelesaian kepailitan. Tak heran jika peringkat ease of doing business Indonesia melorot dari 116 pada 2013 menjadi 120 pada 2014. Memang, tidak semua pekerjaan pemerintah dalam mereformasi iklim investasi tidak membuahkan perbaikan. Beberapa faktor seperti yang kemudahan memperoleh kredit perbankan dan kemudah- 22 | Laporan Khusus Arah Bisnis & Politik
an mendapatkan layanan listrik diapresiasi oleh lembaga Bretton Woods itu. Akan tetapi, laporan Bank Dunia itu memotret betapa remunerasi yang deras dikucurkan selama 5 tahun terakhir tak berbanding lurus dengan peningkatan pelayanan publik. Pertanyaannya, bagaimana remunerasi yang akan diberikan 2014 dan tahun-tahun berikutnya itu bisa bermanfaat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam beberapa kesempatan melalui pembantu-pembantunya menyampaikan keinginannya untuk menciptakan fiskal yang sehat dan belanja yang berkualitas pada 2014, tahun terakhir pemerintahannya. Belanja berkualitas di sini berarti belanja modal yang lebih besar dari belanja barang serta belanja subsidi yang lebih tepat sasaran. Namun, jika melihat postur APBN 2014 yang kelihatannya solid dari luar—dengan mematok defisit anggaran 1,69% terhadap PDB—justru tampak keropos. Pasalnya, anggaran yang dialokasikan untuk belanja wajib (mandatory spending) jauh lebih besar dari belanja tidak wajib (discretionary). Belanja modal hanya lebih tinggi Rp4 triliun dari belanja barang, sesuatu yang sebetulnya sekadar pemanis dari janji pemerintah tentang fiskal yang sehat. Jika alasannya pemerintah tak ingin ekspansif demi mendesain pertumbuhan ekonomi yang lambat untuk menyelamatkan diri dari defisit fiskal dan defisit transaksi berjalan, tidakkah akan lebih baik jika pemerintah menempuh, misalnya, moratorium kenaikan gaji atau remunerasi PNS RUANG KOMPROMI Memang, pemerintah juga sudah memangkas beberapa pos belanja, antara lain dengan melarang pejabat negara dalam perjalanan dinasnya menggunakan kelas utama (first class). Namun, tentu saja ruang fiskal dari kebijakan populis ini tak signifikan memangkas belanja perjalanan dinas. Argumentasi lain yang disodorkan adalah masih adanya ada anggaran atau dana optimalisasi senilai hampir Rp27 triliun yang bersumber dari sisa penghematan subsidi listrik dan biaya perjalanan dinas, yang kemudian direalokasi ke belanja modal untuk beberapa K/L. Kebijakan realokasi itu boleh jadi memberikan harapan. Namun, harus pula segera diingat, kebijakan itu juga mendatangkan kecemasan pada saat bersamaan, mengingat terbuknya ruang kompromi yang begitu luas bagi aneka kepentingan di DPR, terutama akibat naiknya suhu politik jelang Pemilu 2014. Dari sudut pandang ini juga akan terlihat, bahwa beberapa pos belanja lain juga memberikan celah yang besar untuk menggelontorkan sumber daya bagi faksifaksi di parlemen. Belanja bantuan sosial (bansos) misalnya, yang dipangkas 32% menjadi Rp55,9 triliun. Pemangkasan anggaran bansos dengan pertimbangan menjaganya agar tetap prudent ini tentu belum menjamin apakah penggunaannya kemudian steril dari kepentingan politis. Sudah jamak didapati, belanja bansos kerap disalahgunakan oleh kelompok politik tertentu untuk pemenangan pemilu. Risiko itu kian kompleks karena pada saat yang sama, secara alamiah Pemilu 2014 akan menyita banyak perhatian, tidak hanya dari para pembantu-pembantu presiden, tetapi juga presiden sendiri, yang partainya, menurut berbagai survei terkini, terancam turun popularitasnya. Dengan segala kompleksitas itu, rasanya tidak berlebihan jika tahun depan kita akan melihat suatu kebijakan anggaran yang tanggung, yang tidak terlalu efektif dalam menggenjot pertumbuhan dan pengurangan kemiskinan—dengan menyisakan banyak PR bagi pemerintahan berikutnya. Bisnis/Alby Albahi Laporan Khusus Arah Bisnis & Politik | 23
Page 1: 2014 Suplemen Bisnis Indonesia Seni
Page 4 and 5: Ikhtisar Prospek Ekonomi Portofolio
Page 6 and 7: Pengantar Memanfaatkan Demokrasi un
Page 8 and 9: Proyeksi Memanfaatkan Momentum Kons
Page 10 and 11: Ekonomi Global Ancaman Laten Warisa
Page 12 and 13: Kebijakan Ekonomi 2 Tahun Ini Fokus
Page 14 and 15: Kebijakan Ekonomi Kemudian, investm
Page 16 and 17: Pengawasan Jasa Keuangan ‘Prudent
Page 18 and 19: Pengawasan Jasa Keuangan berharap a
Page 20 and 21: Prospek Ekonomi Dalam beberapa tahu
Page 22 and 23: Ekonomi Makro Mari Kencangkan Ikat
Page 26 and 27: Pembangunan Daerah Menebak (Lagi) P
Page 28 and 29: Ekonomi Jawa Timur Surplus Perdagan
Page 30 and 31: Prospek Ekonomi 2014 Ada Potensi Tu
Page 32 and 33: BUMN & Tahun Politik Lagu Lama Soal
Page 34 and 35: Regulasi Pasar Modal Menjaga Pasar
Page 36 and 37: Portofolio 2014 Saat Dunia Kembali
Page 38 and 39: Pasar Komoditas & Derivatif Masa Pe
Page 40 and 41: Industri Multifinance Optimisme di
Page 42 and 43: Implementasi BPJS Kesehatan Dimana
Page 44 and 45: Keuntungan Bank Krisis Bubar, Laba
Page 46 and 47: Kinerja Manufaktur Tongkat Estafet
Page 48 and 49: Pandangan Pengusaha Membaca Prospek
Page 50 and 51: Penghiliran Industri Pembangunan ak
Page 52 and 53: Pasar Konstruksi Proyek Tidak Lagi
Page 54 and 55: Geliat Pariwisata Berkah MICE pada
Page 56 and 57: Jalan Tol Jelang Lepas Landas bagi
Page 58 and 59: Subsidi Energi Masih Perlukah Subsi
Page 60 and 61: Sektor Pertambangan Menanti Konsist
Page 62 and 63: Swasembada Pangan Taufiqur Rahman &
Page 64 and 65: Kinerja Ekspor-Impor Kinerja Ekspor
Page 66 and 67: Mobil Hijau Bisnis/Rahmatullah Jala
Page 68 and 69: Industri Telekomunikasi LTE, antara
Page 70 and 71: Perangkat Digital Yang Siap Menggeb
Page 72 and 73: Kinerja Angkutan Udara Bisnis/Endan
Page 74 and 75:
Sektor Properti Memasuki Fase Perla
Page 76 and 77:
Industri Pupuk ‘Urusan Pangan Tak
Page 78 and 79:
Prospek Politik Keluar Dari Zona Ca
Page 80 and 81:
Legislator 2014-2019 Menebar Janji,
Page 82 and 83:
Laga Menuju RI-1 Bisnis/Rahmatullah
Page 84 and 85:
Figur Politik Baru Fenomena Jokowi,
Page 86 and 87:
Konsep PDIP Fokus pada Ketahanan Pa
Page 88 and 89:
Prospek Demokrat Optimistis Menang
Page 90 and 91:
Konsep Golkar Fokus pada Job Creati
Page 92 and 93:
Kinerja Parlemen Gawat, Legislasi M
Page 94 and 95:
Pengelolaan Dana Demis Rizky Gosta
Page 96 and 97:
Kepemimpinan Nasional Bukan Pemimpi
Page 98 and 99:
Pertaruhan KPU Hedwi Prihatmoko red
Page 100 and 101:
Industri Politik Survei Sebagai Ins
Page 102 and 103:
Tindak Pidana Korupsi Menagih Janji
Page 104 and 105:
Mafia Hukum Memulihkan Citra MK Pad
Page 106 and 107:
Dialog Arah Politik 2014 Langkah Aw
Page 108 and 109:
Independensi Media Pemilik Media Me
Page 110 and 111:
Persaingan Usaha KPPU Berbenah Hada
Page 112 and 113:
Solusi Sengketa Utang Annisa Margri
Page 114:
Laporan Khusus Arah Bisnis & Politi
show all

Bisnis-Indonesia-Arah-Bisnis-dan-Politik-2014

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?