Bisnis-Indonesia-Arah-Bisnis-dan-Politik-2014

Recommendations

Info

Pengawasan Jasa Keuangan berharap akan ada dalam waktu dekat. Membikin peraturan itu perlu public consultation. Memerlukan waktu karena harus ada menerima pendapat pasar, publik, aturan untuk mebuat aturan, salah satunya disyaratkan harus berkonsultasi dengan pasar. Ada banyak sekali aturan, lebih dari 200 aturan di pasar modal dan asuransi digabung menjadi satu. Perlu di-review karena dinilai tidak terlalu relevan. Sekali lagi ini memerlukan waktu, dilihat juga kapasitas untuk melakukan pengawasan juga diperhatikan. Ada dua isu, soal kompetensi kualitas orang-orangnya dan soal jumlah. Sekarang ada 800 orang lebih, ditambah BI 1.200 orang. Ditambah lagi menerima 500 orang baru. Ini semua ini memerlukan persiapan. Semua ini dilakukan untuk pengawasan. Kita perlu memiliki metodologi yang baik, rasanya pengalaman dari tempat lain sudah ada, tidak perlu ngarang-ngarang sendiri. SEC sudah banyak memberikan contoh, kita tinggal melihat template-nya saja. Apakah ada pengawasan khusus untuk konglomerasi di pasar modal Ada, karena ini memang amanat dari UU OJK, harus mampu melakukan pengawasan yang terintegrasi karena ada kenyataan bahwa konglomerasi keuangan berkembang pesat di Indonesia. Sebenarnya kalau dilihat bank, asuransi, pembiayaan, manajer investasi, itu banyak dimiliki oleh orang yang sama. Kita ingin melihat ini di dalam konteks yang lebih luas (group supervision), kita ingin melakukan pengawasan yang lebih terintegrasi. Karena itu perlu adanya penguatan oleh perusahaan induk yang bisa berupa bank atau perusahaan asuransi atau yang lain. Perusahaan induk perlu diperkuat perannya. Kebetulan di Indonesia mostly perusahaan induk berbentuk bank. Hampir semua bank memiliki anak usaha perusahaan asuransi, atau perusahaan finansial, perusahaan sekuritas. Bank nomor 1-22 itu punya semua. Kalau digabung asetnya digabung antara induk dan anak semua sudah mencapai 70% dari seluruh aset industri keuangan. Kalau sudah fokus ke mereka ini, sebetulnya stabilitas industri keuangan sudah dapat terjaga diyakni, tinggal bagaimana kita mengawasi mereka ini. Saya ingin melihat kalau induk perusahaannya berupa bank. Bank diminta konsolidasi. Dari segi permodalan harus juga memperatikan risiko yang ada di anak perusahaannya. Di Inggris, misalnya, baru kejadian, diberikan denda besar betul. Perilaku yang salah dari anak perusahaan, seperti menarik ke bawah induknya. Kita akan mengeluakran guidelines bagaimana perusahaan induk harus mengawasi anak-anaknya sebagai bagian yang terintegrasi dari itu semua Ada tiga hal yang bisa diintegrasikan. Pertama, manajemen risiko di induk dan anak perusahaan menggunakan aturan yang sama. Kedua, audit dilakukan secara teritegrasi, kalau diaudit induknya, juga diaudit anakanaknya. Ketiga, ingin melihat kebijakan yang terintegrasi dalam SDM-nya, jangan sampai orang KW II disuruh pimpin anak perusahaan, juga aset rusak juga jangan ditaruh di anak perusahaan. Tidak jamannya sepertii ini. Akan ada metodologi mengawasi terutama induk perusahaan yang memiliki anak perusahaan. Dilihat dalam satu potret yang sama, ini akan dibedah di mata yang sama dan dilihat kaitan satu sama lain yang semakin lama semakin kompleks. Semuanya, meliputi bukan hanya pasar modal tapi juga bank dan bukan bank. Berapa besar pungutan OJK Pungutan itu bagi saya sebetulnya saya sudah belajar dari lebih dari 80 OJK lain di dunia. Kita lihat semuanya beda-beda aturannya ada yang sangat detail, kompleks. Itu bisa dijadikan acuan. Tapi esensinya yang dilihat adalah bagaimana pungutan itu kembali ke industri dalam bentuk program kerja yang diyakni akan memberikan perbaikan pada industri. Ada recycle process. Ditarik ke OJK akan ditarik lagi dalam bentuk program kerja OJK, yang akan diteliti oleh DPR, karena anggaran kita diaprrove oleh DPR, karena itu kami mencoba membagun komunikasi dengan industri agar melihat prioritas yang ada. Agar prioritas dia jadi prioritas kita juga. Akan dijadikan program kerja. Mestinya tidak jadi hambatan, asalkan prosesnya transparan, program kerjanya diusahakan baik. Kalau misalnya jangat terlalu besar dong, memberatkan, saya pikir memberatkan atau tidak itu relatif. Apa yang di-propose di RPP itu 0,03%. Jauh di bawah premi yang dibayar ke LPS sebesar 0,25%. Memang perlu kebiasaan. Perbandingan dengan aset Ada yang aset, ada yang lain, tergantung bisnis nya berbasis apa. Mungkin detailnya tunggu PP ditandatangani. Apakah tetap menggunakan istilahnya pu ngutan Istilahnya pungutan, kayak pungli gitu ya Konotasinya jadi negatif ya Kita perlu lakukan edukasi, menyadari bahwa prinsipnya surat dari asosiasi yang diterima itu kalau pun diterapkan jangan membebani, dan bertahap, makanya ketergantungan kepada APBN tidak langsung nol, dibikin grafiknya seperti ini. Sebetulnya bisa saja langsung pungutan semua, tapi 0,03% itu dianggap bagaimana, makanya dibuat bertahap sehingga mungkin tahun 2016 atau 2017 baru akan full ke pungutan. Semua sektor bertahap. Jadi sekarang sekian persen dari 0,03% sampai kemudian 100% dari 0,03% itu. Sektor bank kan dari aset, perusahaan lain berdasarkan apa Bervariasi, nanti saja dulu detailnya. Tidak mau mendahului PP. Tapi intinya beda-beda. Tidak hafal kategorinya. Bank dan lain lain beda pendekatannya, karena karakteristiknya juga berbeda. Pungutan berdasarkan variabel tidak ada hanya tahunan dan ketika buka izin pertama kali. Mudahmudahan tidak terlalu memberatkan. Mudah-mudahan tidak terlalu memberatkan. Akan dibuat gradual itu dan komunikasi dijaga. Apakah itu mencukupi Dilihat nantilah seiring tumbuh kembangnya. Tapi kan OJK tidak besar anggarannya, malah dimungkinkan 16 | Laporan Khusus Arah Bisnis & Politik
kalau kelebihan kan dikembalikan ke pemerintah. Dikasih ke pemerintah. Jadi OJK menetapkan anggaran iuran tahun ini untuk operasional tahun depan. Tahun depan berapa keperluan program tahunan OJK. Ternyata kalau lebih ya dikembalikan ke pemerintah seluruh sisanya. OJK hanya separuh anggaran BI, kalau BI Rp8 triliun, OJK hanya Rp2-3 triliun. Pungutan kalau dihitung sekitar Rp4-5 triliun, apa benar kalau 100% Pungutan bisa sebesar itu tapi kan anggaran OJK tidak sebanyak itu, hanya untuk membiayai OJK saja. Tergantung pula pertumbuhan industri keuangan itu. Kalau industri keuangan menurun ya bisa turun. Angka itu belum spesifik. Apakah mau slope nya landai atau tidak. Dilihat itu nantinya, karena OJK diberi kesempatan untuk membuat slope begini atau begini atau begini. Pembangunan OJK di daerah, apakah ada perubahan kelembagaan 1 Januari 2014 seluruh OJK di daerah sudah jalan. Fungsi pengawasan di daerah yang selama ini dilakukan oleh BI akan dialihkan ke OJK. Tetapi apa yang dilakukan di OJK akan lebih besar karena ada pengawasan non bank seperti pegadaian, lembaga keuangan mikro, yang tidak dipegang oleh BI. Pengawasan itu dilengkapi dengan tugas lain termasuk tugas untuk edukasi konsumen, karena investasi bodong justru marak di daerah, ada di Larantuka, Sulawesi Selatan, Bali, banyak orang tertipu. Penguatan di OJK sangat penting, karena akan jadi pusat. Serempak di semua provinsi. Kalau dilakukan transisi ya sekarang sudah berlangsung sekarang, jadi nanti 2014 sudah bagus sudah jalan. Aturan soal permodalan apakah masih akan sama Indonesia ini negara yang paling terbuka, tidak ada aturan investor masuk. Asal sesuai aturan, segini batasannya. Bukannya tidak boleh, tapi investor masuk dengan angka yang sudah ada. Yang ini saja sudah sangat terbuka dibandingkan dengan apa yang terjadi di Singapura, Malaysia dan lainnya. Ini perlu dipahami, bukan berarti tidak boleh masuk tapi ini lho aturan mainnya kayak gini. Bagaimana dengan asas resiprokal Ya, betul. Soal resiprocality ini saya tekankan Gubernur Bank Negara Malaysia dan Singapura, harus fair, harus menguntungkan kedua belah pihak. Keterbukaan bukan tujuan, tapi hanya sarana saja untuk menumbukan kesejahteraan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kalau tidak win-win, tidak akan tercapai cita-cita. Maka mari kita bicara bilateral. Kita enggak nahan, kita ajak bicara. Harapan tahun depan, apakah menyiapkan instrumen khusus untuk menghindari krisis serta intervensi politis Ada 2 hal, mengenai bagaimana OJK meng-handle krisis, kita punya protokol manajemen krisis. Diwajibkan, kita menyepakati dalam FKSSK [Forum Koordinasi Stabilisasi Sistem Keuangan] yang dipimpin Menteri Keuangan, masing-masing kita harus memiliki manajemen krisis sendiri. Artinya begini, kalau krisis kan bisa datang kapan saja, bisa besar kecil dan lain sebagainya. Yang penting seberapa resilience industri keuangan kita terhadap krisis yang berasal dari dalam maupun dari luar. Menurut saya fokus kita pada resiliensi industri kita. Modal harus perkuat terus, jangan berharap ada aturan modal turun, karena penguatan modal agar lebih resilience. Akses kepada likuiditas harus diyakini terjaga agar kalau terjadi syok tidak ada hambatan terhadap likuiditas. Basic fondasi dasar dalam pengawasan ini, sehingga kalau krisis terjadi, kita ketahui, bahkan kita sudah tahu apa sih..worst case, sehingga kita melakukan persiapan, juga dilakukan uji ketahaan kepada lembaga keuangan. Seberapa tahan mereka, kita sudah punya datanya, berdasarkan profil masing-masing. Seberapa besar eksposure terhadap luar negeri, seberapa besar obligasi yang dimiliki. Kalau ada bank yang masuk radar nanti kita bicara bilateral dengan pemiliknya. Secara internal OJK sendiri bagaimana sebagai lembaga baru Tantangan ke dalam itu membangun budaya baru bahwa OJK bukan BI, bukan Departemen Keuangan, perlu bangun nilai baru dan budaya baru yang sesuai dengan ekspektasi masyarakat. OJK way, bagaimana cara OJK merespons ekspekstasi dan membentuk cohesiveness di kalangan OJK, paling tidak dari segi budaya kerja. Sekarang sibuk sekali kegiatan melakukan pelatihan, perubahan dan lain sebagainya. Banyak dibantu pihak ketiga, untuk change management, gathering, dsb. Bangun dulu kesamaan visi. Bisnis/Rahmatullah Pewawancara: Tim Bisnis Indonesia Laporan Khusus Arah Bisnis & Politik | 17
Page 1: 2014 Suplemen Bisnis Indonesia Seni
Page 4 and 5: Ikhtisar Prospek Ekonomi Portofolio
Page 6 and 7: Pengantar Memanfaatkan Demokrasi un
Page 8 and 9: Proyeksi Memanfaatkan Momentum Kons
Page 10 and 11: Ekonomi Global Ancaman Laten Warisa
Page 12 and 13: Kebijakan Ekonomi 2 Tahun Ini Fokus
Page 14 and 15: Kebijakan Ekonomi Kemudian, investm
Page 16 and 17: Pengawasan Jasa Keuangan ‘Prudent
Page 20 and 21: Prospek Ekonomi Dalam beberapa tahu
Page 22 and 23: Ekonomi Makro Mari Kencangkan Ikat
Page 24 and 25: APBN 2014 Saatnya Tidak Terlalu Ber
Page 26 and 27: Pembangunan Daerah Menebak (Lagi) P
Page 28 and 29: Ekonomi Jawa Timur Surplus Perdagan
Page 30 and 31: Prospek Ekonomi 2014 Ada Potensi Tu
Page 32 and 33: BUMN & Tahun Politik Lagu Lama Soal
Page 34 and 35: Regulasi Pasar Modal Menjaga Pasar
Page 36 and 37: Portofolio 2014 Saat Dunia Kembali
Page 38 and 39: Pasar Komoditas & Derivatif Masa Pe
Page 40 and 41: Industri Multifinance Optimisme di
Page 42 and 43: Implementasi BPJS Kesehatan Dimana
Page 44 and 45: Keuntungan Bank Krisis Bubar, Laba
Page 46 and 47: Kinerja Manufaktur Tongkat Estafet
Page 48 and 49: Pandangan Pengusaha Membaca Prospek
Page 50 and 51: Penghiliran Industri Pembangunan ak
Page 52 and 53: Pasar Konstruksi Proyek Tidak Lagi
Page 54 and 55: Geliat Pariwisata Berkah MICE pada
Page 56 and 57: Jalan Tol Jelang Lepas Landas bagi
Page 58 and 59: Subsidi Energi Masih Perlukah Subsi
Page 60 and 61: Sektor Pertambangan Menanti Konsist
Page 62 and 63: Swasembada Pangan Taufiqur Rahman &
Page 64 and 65: Kinerja Ekspor-Impor Kinerja Ekspor
Page 66 and 67: Mobil Hijau Bisnis/Rahmatullah Jala
Page 68 and 69:
Industri Telekomunikasi LTE, antara
Page 70 and 71:
Perangkat Digital Yang Siap Menggeb
Page 72 and 73:
Kinerja Angkutan Udara Bisnis/Endan
Page 74 and 75:
Sektor Properti Memasuki Fase Perla
Page 76 and 77:
Industri Pupuk ‘Urusan Pangan Tak
Page 78 and 79:
Prospek Politik Keluar Dari Zona Ca
Page 80 and 81:
Legislator 2014-2019 Menebar Janji,
Page 82 and 83:
Laga Menuju RI-1 Bisnis/Rahmatullah
Page 84 and 85:
Figur Politik Baru Fenomena Jokowi,
Page 86 and 87:
Konsep PDIP Fokus pada Ketahanan Pa
Page 88 and 89:
Prospek Demokrat Optimistis Menang
Page 90 and 91:
Konsep Golkar Fokus pada Job Creati
Page 92 and 93:
Kinerja Parlemen Gawat, Legislasi M
Page 94 and 95:
Pengelolaan Dana Demis Rizky Gosta
Page 96 and 97:
Kepemimpinan Nasional Bukan Pemimpi
Page 98 and 99:
Pertaruhan KPU Hedwi Prihatmoko red
Page 100 and 101:
Industri Politik Survei Sebagai Ins
Page 102 and 103:
Tindak Pidana Korupsi Menagih Janji
Page 104 and 105:
Mafia Hukum Memulihkan Citra MK Pad
Page 106 and 107:
Dialog Arah Politik 2014 Langkah Aw
Page 108 and 109:
Independensi Media Pemilik Media Me
Page 110 and 111:
Persaingan Usaha KPPU Berbenah Hada
Page 112 and 113:
Solusi Sengketa Utang Annisa Margri
Page 114:
Laporan Khusus Arah Bisnis & Politi
show all

Bisnis-Indonesia-Arah-Bisnis-dan-Politik-2014

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?