Bisnis-Indonesia-Arah-Bisnis-dan-Politik-2014

Kalau ingin sungguh-sungguh membangun ketahanan
dan swasembada pangan, kita harus bicara tentang strategi
kebijakan yang terintegrasi untuk jangka waktu
50-100 tahun dari sekarang, bukan sepenggal-sepenggal.
Dan, sekali lagi implementasi kebijakan itu harus konsisten.
Seberapa seriuskah problem pangan nasional jika
industri pupuk semakin kesulitan gas
Ya, tanpa gas tentu saja pabrik-pabrik pupuk akan
mati. Kami punya cerita tersendiri tentang pabrik [milik
BUMN pupuk] yang mati gara-gara tidak memperoleh
alokasi gas. Dan, kalau problem gas terus terjadi kita
akan berpotensi berada pada situasi rawan pangan yang
se makin memperbesar ketergantungan terhadap pangan
impor, karena produksi di dalam negeri tak mungkin
cukup.
Tidak ada lagi kedaulatan pangan yang pada akhirnya
pengadaan pangan impor akan menjadi beban yang
sangat berat bagi pemerintah, terlebih ketika harga
pangan melambung dan kurs dolar tinggi seperti sekarang
ini.
Selain urusan gas, apa problem lain yang menghambat
program ketahanan pangan
Soal luas lahan pertanian. Di Indonesia, sebagian
besar petani menggarap lahan yang sangat sempit
kurang dari 0,5 hektare sehingga pengelolaannya menjadi
tidak efisien. Untuk itu, pemerintah perlu mengembangkan
lahan-lahan baru areal pertanian yang luas di
luar Jawa sehingga bisa dilakukan mekanisasi pertanian
dan pengerjaannya lebih efisien. Ini
sekaligus menggantikan lahan pertanian
yang beralih fungsi.
Dan, ke depan tidak boleh
ada lagi konversi lahan pertanian
pangan. Kalaupun terpaksa
terjadi konversi, maka
harus segera diganti dengan
lahan baru yang dua kali
lebih luas karena untuk
menyiapkan lahan mentah
hingga menjadi lahan pertanian
yang
siap
tanam mem bu tuhkan waktu dan biaya yang besar.
Soal subsidi apakah tidak ada masalah
Kebijakan pemberian subsidi pupuk untuk sektor
pangan secara implisit mencerminkan bahwa ketahanan
pangan menjadi konsen pemerintah. Namun, nilai subsidi
yang diberikan pemerintah relatif kecil dibandingkan
de ngan Pakistan yang jumlah penduduk dan kebutuhan
pangannya tak sebesar Indonesia.
Di mana pun, kendala utama yang dihadapi perusahaan
[BUMN] yang menangani tugas menyalurkan subsidi
adalah terkait dengan cash flow. Masalah cash flow ini
bagaimana pun juga ujung-ujungnya menjadi beban pe -
merintah juga.
Misal, jika terdapat piutang subsidi yang belum
dibayar pemerintah sebesar Rp10 triliun, maka dalam
se tahun akan memunculkan tambahan biaya Rp1 triliun,
karena ada bunga sebesar 10% yang menjadi
beban negara.
Padahal, apabila Rp10 triliun tadi tidak menjadi piutang
macet dan masuk sebagai modal kerja yang menghasilkan
profit, maka setidaknya Rp300 miliar akan masuk ke
kas negara. Jadi, Semestinya tiap tutup tahun tidak ada
piutang yang belum dibayar pemerintah. Se ka rang ini
piutang pemerintah mencapai sekitar Rp14 trilliun.
Apa dampaknya
Tentu piutang tadi akan mengurangi modal kerja,
membebani HPP dan menekan daya saing untuk pupuk
nonsusbidi. Selain itu, misi untuk merevitalisasi pabrik
menjadi kian berat karena equity makin kecil. Dan, tentunya
dividen untuk pemerintah juga menjadi tak optimal.
Pada Tahun Politik 2014, pemerintah akan sibuk
Pemilu. Apakah menurut Anda urusan pangan dan
pupuk akan semakin terabaikan
Tentu kita berharap tidak sampai begitu. Dalam hal
ini, industri pupuk sudah mengamankan stok. Bagi
kami, apapun yang terjadi pada 2014, urusan pangan
dan pupuk tidak boleh terganggu.
Pewawancara: Chamdan Purwoko
Arifin Tasrif
Bisnis/Yayus Yuswoprihanto
Laporan Khusus Arah Bisnis & Politik | 75