Bisnis-Indonesia-Arah-Bisnis-dan-Politik-2014

Recommendations

Info

Subsidi Energi Masih Perlukah Subsidi BBM Sejumlah rencana dipaparkan pemerintah untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Tujuannya, penyehatan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dengan menekan anggaran subsidi yang terus membengkak. Lili Sunardi lili.sunardi@bisnis.co.id Opsi yang dipilih adalah pembatasan konsumsi selain menggenjot penggunaan bahan bakar nabati atau biofuel. Campuran ditargetkan bisa mencapai 10%. Pemerintah memulai pembatasan konsumsi BBM dengan cara meningkatkan kadar campuran bahan bakar nabati (BBN) untuk biodiesel menjadi 10% pada September 2013. Dengan cara itu, pemerintah berharap dapat menekan penggunaan BBM yang sebagian besar volumenya masih impor. Dengan melimpahnya minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) di dalam negeri, pemerintah optimistis bisa mengoptimalkan BBN hingga 25% pada 2025. Bahkan, dalam Permen ESDM No. 25/2013 diamanatkan penggunaan BBN untuk pembangkit harus mencapai 30% pada 2025. Sejumlah kalangan pun menyatakan siap melaksanakan mandatori yang dikeluarkan untuk memperbaiki neraca perdagangan itu. PT Pertamina (Persero) sebagai penyalur terbesar BBM bersubsidi pun bersedia menggunakan fasilitas penyimpanan BBM miliknya sebagai tempat untuk mencampur BBN dengan solar. Chrisna Damayanto, Direktur Pengolahan Pertamina, sempat mengatakan akan menggunakan fasilitas yang dimilikinya. Dengan begitu, perseroan tidak perlu mengeluarkan investasi tambahan untuk melakukan pengolahan itu. Untuk memenuhi kebutuhan fatty acid methyl ester (FAME) sebagai bahan pencampur BBN di 2014 dan 2015, Pertamina melakukan lelang 6,6 juta kiloliter FAME. Dengan pemanfaatan BBN itu, diharapkan akan terjadi penghematan hingga US$2,6 miliar per tahun. Sayangnya, mandatori itu pun tidak berjalan lancar, karena pada Januari-Oktober 2013 penyerapan BBN baru mencapai 716.697 kiloliter (kl), atau hanya 67,43% dari target 1,2 juta kl. Selain meningkatkan penggunaan BBN, pemerintah juga terus berupaya membatasi penggunaan BBM, agar subsidi yang dikeluarkan tepat sasaran. Selain mengeluarkan Permen ESDM No. 1/2013 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak yang melarang kendaraan dinas, kendaraan angkutan pertambangan dan perkebunan menggunakan BBM bersubsidi, pemerintah juga berupaya mengendalikan konsumsi dengan menggunakan teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi itu pun dilaksanakan Pertamina dengan proyek radio frequency identification (RFId). Sayangnya, proyek yang dikerjakan PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) tidak berjalan mulus sesuai dengan rencana. Pemasangan RFId yang dijadwalkan dilaksanakan pada Juli 2013, harus molor hingga November 2013 karena persoalan investasi dan keandalan teknologi. PT Inti meminta koreksi terhadap nilai proyek yang telah disepakati. Alasannya, perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, membuat sejumlah asumsi dalam proyek itu berubah. Tidak hanya itu, Pertamina juga masih terus meminta perseroan memperbaiki keandalan sistem yang akan mengkoneksikan seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Indonesia. BUMN migas itu juga terus memaksa PT Inti segera menyelesaikan proyek itu sesuai jadwal yang ditentukan, yakni dapat dioperasikan secara nasional pada Juli 2014. Mengantisipasi keterlambatan RFId, pemerintah pun mewacanakan pembelian BBM bersubsidi nontunai. Dalam rencana itu, setiap masyarakat yang ingin membeli BBM bersubsidi harus menggunakan kartu sebagai alat pembayarannya. Sebagai tahap awal, masyarakat bisa menggunakan kartu debit yang dimilikinya, atau menggunakan kartu khusus yang memiliki deposit dengan nilai yang telah ditentukan. Dengan begitu, pemerintah berharap bisa mencatat dengan pasti berapa besar transaksi penjualan BBM bersubsidi di masyarakat. Secara teknis, program tersebut memang lebih mudah untuk dilaksanakan, karena tidak perlu membangun infrastruktur teknologi baru. Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo mengatakan pemerintah tidak perlu mengeluarkan investasi tambahan untuk program itu. “Kami dapat menggandeng perbankan nasional untuk menyediakan kartu dan alat pembaca yang dipasang di SPBU. Saat ini kan juga sudah ada 56 | Laporan Khusus Arah Bisnis & Politik
Bisnis/Rahmatullah teknologi pembelian dengan kartu debit dan uang elektronik,” katanya. Pengendalian Tak Efektif Komaidi Notonegoro, pengamat energi dari ReforMiner mengatakan penyelewengan penggunaan BBM bersubsidi akan terus terjadi selama disparitas harga BBM nonsubsidi dengan BBM bersubsidi masih tinggi. Salah satu cara untuk menekan konsumsi dan subsidi pada BBM menurutnya adalah dengan menaikkan harganya agar mendekati harga keekonomian. Dengan selisih harga yang tidak terlalu jauh, maka akan membuat pelaku penyelewengan BBM bersubsidi berpikir ulang keekonomian dari tindakannya. Itu pun diamini oleh Menteri ESDM Jero Wacik yang mengatakan masyarakat baru mau menghemat konsumsi BBM setelah pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi menjadi Rp6.500 per liter untuk premium dan Rp5.500 per liter untuk solar. Faktanya, kenaikkan harga BBM bersubsidi yang dilakukan pada 22 Juni 2013 memang berhasil menurunkan konsumsi BBM bersubsidi. Pada kuartal 3-2013 untuk pertama kalinya konsumsi BBM bersubsidi di bawah target. Penyaluran BBM bersubsidi pada periode Januari- September 2013 hanya mencapai 34,4 juta kl, atau sekitar 70,8% dari total kuota BBM bersubsidi 2013 yang sebesar 48 juta kl. Penyaluran BBM bersubsidi itu diikuti dengan realisasi belanja subsidi BBM yang mencapai Rp143,1 triliun, atau 71,6% dari total pagu yang mencapai Rp199,99 triliun untuk 2013. Tingginya subsidi untuk BBM ini juga yang menurut Christof Ruhl, Chieft Economist of British Petroleum, mengakibatkan konsumsi melebihi produksi di sebuah negara. Akibatnya, negara tersebut harus mengimpor minyak mentah untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Dia mencontohkan Argentina yang saat ini menjadi negara pengimpor minyak memiliki masalah yang sama dengan Indonesia. Tingginya konsumsi BBM, mengharuskan negara itu melepas status sebagai pengekspor minyak. Indonesia pun saat ini masuk ke dalam salah satu negara yang paling besar mengeluarkan subsidi untuk BBM, selain Iran, Arab Saudi, Rusia, India, Venezuela, Mesir, Irak, dan Uni Emirat Arab. Indonesia telah menyepakati subsidi BBM pada 2014 senilai Rp210,7 triliun, kuota BBM seba nyak 48 juta kiloliter. Berdasarkan kesepakatan antara DPR dengan pemerintah, jumlah volume BBM bersubsidi jenis premium ditetapkan 32,46 juta kiloliter, minyak tanah 900.000 kiloliter, dan solar 14,6 juta kiloliter. Ruhl juga mengingatkan bahwa subsidi dapat mengakibatkan tidak berkembangnya energi alternatif, karena kalah kompetitif dengan BBM. Pada 2014, Kementerian ESDM mengalokasikan anggar an Rp2,1 triliun untuk program konversi BBG. Dana tersebut masuk dalam rencana kerja dan anggaran kementerian lembaga (RKAKL) di rancangan APBN 2014 yang masih menunggu persetujuan DPR. Anggaran itu akan digunakan untuk mendanai proyek BBG di sejumlah kota, seperti di Jabodetabek yang akan dibangun 8SPBG dan jaringan pipa sepanjang 165 kilometer. Kemudian di Semarang, akan dibangun 1 paket jaringan pipa gas, di Batam akan dibangun 4SPBG, 3 mobile storage, dan 1 paket jaringan pipa. Selain itu, dana dari anggaran itu juga dipakai untuk penyediaan paket perdana liquefied petroleum gas (LPG) 3 kilogram sebanyak 592.370 paket. Akan tetapi, nampaknya pelaksanaan konversi ini sendiri masih sangat sulit untuk berjalan dengan lancar ka rena mahalnya investasi yang harus dikeluarkan un tuk menggunakan alat konversi. Pemerintah pun harus dihadapkan dengan pilihan untuk terus memberikan subsidi, atau justru memindahkan subsidi ke sumber energi lain, seperti gas dan energi terbarukan lainnya. Laporan Khusus Arah Bisnis & Politik | 57
Page 1:
2014 Suplemen Bisnis Indonesia Seni
Page 4 and 5:
Ikhtisar Prospek Ekonomi Portofolio
Page 6 and 7:
Pengantar Memanfaatkan Demokrasi un
Page 8 and 9: Proyeksi Memanfaatkan Momentum Kons
Page 10 and 11: Ekonomi Global Ancaman Laten Warisa
Page 12 and 13: Kebijakan Ekonomi 2 Tahun Ini Fokus
Page 14 and 15: Kebijakan Ekonomi Kemudian, investm
Page 16 and 17: Pengawasan Jasa Keuangan ‘Prudent
Page 18 and 19: Pengawasan Jasa Keuangan berharap a
Page 20 and 21: Prospek Ekonomi Dalam beberapa tahu
Page 22 and 23: Ekonomi Makro Mari Kencangkan Ikat
Page 24 and 25: APBN 2014 Saatnya Tidak Terlalu Ber
Page 26 and 27: Pembangunan Daerah Menebak (Lagi) P
Page 28 and 29: Ekonomi Jawa Timur Surplus Perdagan
Page 30 and 31: Prospek Ekonomi 2014 Ada Potensi Tu
Page 32 and 33: BUMN & Tahun Politik Lagu Lama Soal
Page 34 and 35: Regulasi Pasar Modal Menjaga Pasar
Page 36 and 37: Portofolio 2014 Saat Dunia Kembali
Page 38 and 39: Pasar Komoditas & Derivatif Masa Pe
Page 40 and 41: Industri Multifinance Optimisme di
Page 42 and 43: Implementasi BPJS Kesehatan Dimana
Page 44 and 45: Keuntungan Bank Krisis Bubar, Laba
Page 46 and 47: Kinerja Manufaktur Tongkat Estafet
Page 48 and 49: Pandangan Pengusaha Membaca Prospek
Page 50 and 51: Penghiliran Industri Pembangunan ak
Page 52 and 53: Pasar Konstruksi Proyek Tidak Lagi
Page 54 and 55: Geliat Pariwisata Berkah MICE pada
Page 56 and 57: Jalan Tol Jelang Lepas Landas bagi
Page 60 and 61: Sektor Pertambangan Menanti Konsist
Page 62 and 63: Swasembada Pangan Taufiqur Rahman &
Page 64 and 65: Kinerja Ekspor-Impor Kinerja Ekspor
Page 66 and 67: Mobil Hijau Bisnis/Rahmatullah Jala
Page 68 and 69: Industri Telekomunikasi LTE, antara
Page 70 and 71: Perangkat Digital Yang Siap Menggeb
Page 72 and 73: Kinerja Angkutan Udara Bisnis/Endan
Page 74 and 75: Sektor Properti Memasuki Fase Perla
Page 76 and 77: Industri Pupuk ‘Urusan Pangan Tak
Page 78 and 79: Prospek Politik Keluar Dari Zona Ca
Page 80 and 81: Legislator 2014-2019 Menebar Janji,
Page 82 and 83: Laga Menuju RI-1 Bisnis/Rahmatullah
Page 84 and 85: Figur Politik Baru Fenomena Jokowi,
Page 86 and 87: Konsep PDIP Fokus pada Ketahanan Pa
Page 88 and 89: Prospek Demokrat Optimistis Menang
Page 90 and 91: Konsep Golkar Fokus pada Job Creati
Page 92 and 93: Kinerja Parlemen Gawat, Legislasi M
Page 94 and 95: Pengelolaan Dana Demis Rizky Gosta
Page 96 and 97: Kepemimpinan Nasional Bukan Pemimpi
Page 98 and 99: Pertaruhan KPU Hedwi Prihatmoko red
Page 100 and 101: Industri Politik Survei Sebagai Ins
Page 102 and 103: Tindak Pidana Korupsi Menagih Janji
Page 104 and 105: Mafia Hukum Memulihkan Citra MK Pad
Page 106 and 107: Dialog Arah Politik 2014 Langkah Aw
Page 108 and 109:
Independensi Media Pemilik Media Me
Page 110 and 111:
Persaingan Usaha KPPU Berbenah Hada
Page 112 and 113:
Solusi Sengketa Utang Annisa Margri
Page 114:
Laporan Khusus Arah Bisnis & Politi
show all

Bisnis-Indonesia-Arah-Bisnis-dan-Politik-2014

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?