Bisnis-Indonesia-Arah-Bisnis-dan-Politik-2014

Recommendations

Info

Pembangunan Daerah Menebak (Lagi) Penyesuaian Desentralisasi Selama lebih dari satu dekade, berbagai penyesuaian telah mengiringi kebijakan desentralisasi. Namun, berbagai kritik tetap bermunculan. Penyesuaian apa yang berpeluang terjadi tahun ini Ringkang Gumiwang redaksi@bisnis.co.id Kritik terhadap rezim desentralisasi terutama berangkat dari kegagalan terwujudnya pembangunan ekonomi di daerah. Namun, sebetapapun pelik persoalan, secara faktural rezim tersebut telah bekerja sebagai instrumen pemerataan dana pembangunan. Anggaran transfer ke daerah tahun depan telah mencapai Rp592,5 triliun, naik 11,91% dari APBN Perubahan 2013 sebesar Rp529,4 triliun. Dengan alokasi transfer daerah tersebut, pemerintah telah mengalokasikan Rp2.358,5 triliun dalam 5 tahun terakhir. Pemerintah juga tengah melakukan beberapa langkah lainnya dari kebijakan desentralisasi fiskal a.l menyempurnakan proses penyediaan dana bagi hasil (DBH) dan mengalokasikan dana alokasi umum (DAU) sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri (PDN) neto. Namun, kendati anggaran transfer ke daerah ditujukan guna meningkatkan pembangunan di daarah, alokasi anggarannya acap membuka peluang untuk menjadi lahan korupsi. Apalagi, jika tahun itu merupakan tahun politik akibat adanya momentum pemilihan kepala daerah (pilkada). Berbagai referensi menunjukkan korupsi biasa terjadi karena biaya politik yang tinggi dalam arena pilkada. Belum adanya pemahaman mengenai citacita dan karakteristik desentralisasi dari pemerintah dan masyarakat di daerah menambah subur praktik tersebut. Namun, apabila dikaji secara lebih mendalam, momentum tahun politik itu hanyalah katalis dari praktik pengelolaan anggaran daerah yang memang belum sehat. Paling tidak, ada tiga faktor yang menjelaskan kenapa implementasi kebijakan belanja di daerah belum sesuai dengan harapan. Pertama, pengelolaan anggaran yang tidak tepat dari pemerintah daerah. Harus diakui, kualitas 24 | Laporan Khusus Arah Bisnis & Politik belanja daerah dan penyerapan belanja modal dari anggaran daerah merupakan isu yang selalu mengemuka selama satu dasawarsa terakhir. Anggaran daerah kini masih lebih banyak tersedot untuk belanja pegawai, dengan penyerapan belanja modal yang kurang optimal. Alhasil, kebutuhan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik pun tidak terpenuhi secara maksimal. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan pada 2013 mengungkapkan sekitar 10% dari total pemerintah daerah memperoleh opini yang tidak baik atas audit laporan keuangannya. Hal ini terjadi juga karena adanya konflik ekonomi politik yang sulit diawasi pemerintah pusat. Kedua, lambannya perbaikan kualitas infrastruktur. Perkembangan infrastruktur memang bisa disebut masalah klasik Indonesia. Namun, lambannya perkembangan infrastruktur itu pada akhirnya membuat biaya untuk mengerek produktivitas e konomi di daerah menjadi lebih mahal. Dalam 4 tahun terakhir, realisasi belanja modal di daerah rata-rata mencapai 92,5%, atau lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata dari realisasi belanja lainnya seperti belanja pegawai sebesar 97,9%, belanja barang dan jasa 96,6%, dan belanja lainnya 104,1%. Ketiga, korupsi yang masih mengakar. Saat ini, masyarakat mungkin belum melihat kesungguhan pemerintah dalam upaya memberantas korupsi. Ibarat penyakit, meski sudah ditemukan penyebabnya, obat mujarab untuk penyembuhannya belum bisa ditemukan. Namun demikian, ada juga yang berpendapat perkembangan pemerataan pembangunan tidak akan banyak berpengaruh. Pasalnya, pekerjaan politik dipastikan akan menghabiskan banyak energi dengan kegaduhan yang berkepanjangan, tanpa hasil yang berarti untuk memajukan ekonomi. WACANA BARU Berbagai penyimpangan yang mewarnai bebagai momentum Pilkada dari 2005-2013 telah menjadi noktah tersendiri dalam kebijakan desentralisasi satu dasawarsa ini. Data Kementerian Dalam Negeri menunjukkan dalam 9 tahun terakhir (2004-2012), terdapat 290 kepala daerah yang terjerat korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam laporan tahunannya 2012 mencatat sejak 2007-2012 terdapat 138 kasus korupsi di tingkat daerah. Kasus tersebut meliputi 38 kasus di tingkat provinsi dan 60 kasus lainnya di tingkat kabupaten/kota.
Untuk tingkat kabupaten/kota sendiri, dari 60 kasus yang ada, sebanyak 32 bupati/ wali kota telah menjadi terdakwa di dalamnya. Itu semua masih belum menghitung kasus-kasus yang sedang dalam proses peradilan, atau mentah dan berhenti baik di kepolisian maupun kejaksaan. Di luar fakta tersebut, besarnya biaya politik dalam momentum pilkada yang turut menyuburkan praktik korupsi juga menjadi bahan sorotan. Calon anggota legislatif (caleg) atau calon kepala daerah memerlukan tiket untuk mengamankan posisinya di pengurus partai daerah maupun pusat. Akibatnya, caleg dan calon kepala daerah itu akan menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan tiket tersebut. Di sini, korupsi menjadi jalan keluarnya, mulai dari menyunat dana bantuan sosial (bansos) untuk biaya kampanye hingga membengkaknya dana bansos melalui sumber yang ajaib. Puncaknya, kasus korupsi Kepala Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Muchtar dalam sengketa Pilkada yang sekaligus menyoroti praktik politik dinasti Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah baru-baru ini telah membuat banyak pihak mempertanyakan kembali keefektifan pilkada secara langsung. Secara perlahan, berbagai ekses negatif rezim desentralisasi itu menggumpalkan wacana baru untuk mengembalikan pilkada melalui sistem perwakilan. Sebab, alih-alih mencapai maksud desentralisasi yakni pemerataan pembangunan, pilkada justru jadi ajang Bisnis/Wahyu Darmawan korupsi dan bagi-bagi kekuasaan. Wacana itu pun bersambut. Pemerintah akhirnya menggodok Rancangan Undang-undang (RUU) Pilkada bersama DPR, yang mewacanakan untuk mengembalikan sistem pemilihan pada perwakilan rakyat seperti pada masa sebelum era desentralisasi, yakni pemilihan tidak langsung melalui DPRD. Meski belum ada titik terang mengenai tingkatan, provinsi atau kabupaten/ kota, yang dikembalikan pada sistem perwakilan, wacana tersebut sontak mengejutkan. Reaksi penolakan pun muncul dari berbagai kalangan, terutama kalangan aktivis pro-demokrasi. Lia Wulandari, peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengatakan pilkada langsung adalah harga mati bagi demokrasi Indonesia. Memang, praktik Pilkada yang berjalan selama ini memang jauh dari sempurna, tapi bukan berarti Indonesia harus kembali pada masa kelam. “Ketika pemerintah akan kembali pada praktik-praktik non-demokrasi, maka pemerintah secara tidak langsung memasung hak suara masyarakat Indonesia. Langkah mundur ini akan memperbesar ongkos politik demokrasi yang sudah dilalui lebih dari 10 tahun lalu,” katanya. Kritik Lia boleh jadi benar. Bandul konsolidasi demokrasi tak bisa dipaksa mundur atas nama ikhtiar memperbaiki situasi, terutama ekonomi. Penyesuaian tetap harus dilakukan, tetapi tanpa mencederai. Harapan serta kecemasan inilah yang agaknya banyak mewarnai perjalanan tahun ini. Laporan Khusus Arah Bisnis & Politik | 25
Page 1: 2014 Suplemen Bisnis Indonesia Seni
Page 4 and 5: Ikhtisar Prospek Ekonomi Portofolio
Page 6 and 7: Pengantar Memanfaatkan Demokrasi un
Page 8 and 9: Proyeksi Memanfaatkan Momentum Kons
Page 10 and 11: Ekonomi Global Ancaman Laten Warisa
Page 12 and 13: Kebijakan Ekonomi 2 Tahun Ini Fokus
Page 14 and 15: Kebijakan Ekonomi Kemudian, investm
Page 16 and 17: Pengawasan Jasa Keuangan ‘Prudent
Page 18 and 19: Pengawasan Jasa Keuangan berharap a
Page 20 and 21: Prospek Ekonomi Dalam beberapa tahu
Page 22 and 23: Ekonomi Makro Mari Kencangkan Ikat
Page 24 and 25: APBN 2014 Saatnya Tidak Terlalu Ber
Page 28 and 29: Ekonomi Jawa Timur Surplus Perdagan
Page 30 and 31: Prospek Ekonomi 2014 Ada Potensi Tu
Page 32 and 33: BUMN & Tahun Politik Lagu Lama Soal
Page 34 and 35: Regulasi Pasar Modal Menjaga Pasar
Page 36 and 37: Portofolio 2014 Saat Dunia Kembali
Page 38 and 39: Pasar Komoditas & Derivatif Masa Pe
Page 40 and 41: Industri Multifinance Optimisme di
Page 42 and 43: Implementasi BPJS Kesehatan Dimana
Page 44 and 45: Keuntungan Bank Krisis Bubar, Laba
Page 46 and 47: Kinerja Manufaktur Tongkat Estafet
Page 48 and 49: Pandangan Pengusaha Membaca Prospek
Page 50 and 51: Penghiliran Industri Pembangunan ak
Page 52 and 53: Pasar Konstruksi Proyek Tidak Lagi
Page 54 and 55: Geliat Pariwisata Berkah MICE pada
Page 56 and 57: Jalan Tol Jelang Lepas Landas bagi
Page 58 and 59: Subsidi Energi Masih Perlukah Subsi
Page 60 and 61: Sektor Pertambangan Menanti Konsist
Page 62 and 63: Swasembada Pangan Taufiqur Rahman &
Page 64 and 65: Kinerja Ekspor-Impor Kinerja Ekspor
Page 66 and 67: Mobil Hijau Bisnis/Rahmatullah Jala
Page 68 and 69: Industri Telekomunikasi LTE, antara
Page 70 and 71: Perangkat Digital Yang Siap Menggeb
Page 72 and 73: Kinerja Angkutan Udara Bisnis/Endan
Page 74 and 75: Sektor Properti Memasuki Fase Perla
Page 76 and 77:
Industri Pupuk ‘Urusan Pangan Tak
Page 78 and 79:
Prospek Politik Keluar Dari Zona Ca
Page 80 and 81:
Legislator 2014-2019 Menebar Janji,
Page 82 and 83:
Laga Menuju RI-1 Bisnis/Rahmatullah
Page 84 and 85:
Figur Politik Baru Fenomena Jokowi,
Page 86 and 87:
Konsep PDIP Fokus pada Ketahanan Pa
Page 88 and 89:
Prospek Demokrat Optimistis Menang
Page 90 and 91:
Konsep Golkar Fokus pada Job Creati
Page 92 and 93:
Kinerja Parlemen Gawat, Legislasi M
Page 94 and 95:
Pengelolaan Dana Demis Rizky Gosta
Page 96 and 97:
Kepemimpinan Nasional Bukan Pemimpi
Page 98 and 99:
Pertaruhan KPU Hedwi Prihatmoko red
Page 100 and 101:
Industri Politik Survei Sebagai Ins
Page 102 and 103:
Tindak Pidana Korupsi Menagih Janji
Page 104 and 105:
Mafia Hukum Memulihkan Citra MK Pad
Page 106 and 107:
Dialog Arah Politik 2014 Langkah Aw
Page 108 and 109:
Independensi Media Pemilik Media Me
Page 110 and 111:
Persaingan Usaha KPPU Berbenah Hada
Page 112 and 113:
Solusi Sengketa Utang Annisa Margri
Page 114:
Laporan Khusus Arah Bisnis & Politi
show all

Bisnis-Indonesia-Arah-Bisnis-dan-Politik-2014

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?