Bisnis-Indonesia-Arah-Bisnis-dan-Politik-2014

Kebijakan Ekonomi
Kemudian, investment harus digalakkan. Makanya, Pak
Mahendra (Kepala BKPM) muncul waktu itu dengan
Pak Wapres, dengan easy doing business.
Saya cerita bagian saya di Kemenkeu. Salah satu concern
investor adalah pajak membayarnya itu tiap bulan.
Itu repot karena tax filing. Jadi, Pak Fuad Rahmany
[Dirjen Pajak] sudah keluarkan peraturan [perdirjen]-nya
yang akan berlaku Februari 2014, yang mana, orang
kalau bayar pajak itu satu kali dengan melakukan yang
namanya e-filling, pembayaran pajak dengan cara online.
Di samping itu, BKPM dan kementerian terkait sedang
membahas DNI [daftar negatif investasi]. Ini tentu BKPM
yang akan lebih jauh menjelaskan. Tapi yang ingin saya
bilang, dalam DNI ini, intinya adalah bagaimana membuat
arus modalnya bisa masuk ke sini. Kalau kita
bicara current account, itu ada dua. Ada current account
itu ekspor dikurangi impor, ada lagi neraca modal. Kalau
neraca modal ini didominasi portofolio yang setiap kali
dia bisa pulang. Nah, kita harus membuat dia didominasi
oleh arus investasi langsung. Dia
harus dibuat di sini. Kalau dibuat di
Indonesia itu tidak
bisa bertahan terusmenerus
hanya di
dalam sumber daya
alam atau buruh
murah.
sini, maka sektornya harus dibuka,
tetapi kepentingan nasional tetap
harus di-protect.
Yang bisa dilakukan lagi adalah
structural reform. Kalau demand
tinggi, itu ada permintaan terhadap
produk barang. Kalau produk
barangnya tidak bisa dipenuhi, kita
harus impor. Misalnya, kalau kita
bikin barang konsumsi makanan
yang harus dikalengkan, bahan kaleng, besi bajanya
harus impor. Setiap permintaan makanan naik, maka
permintaan kalengnya naik.
Kita harus berpikir harus ada barang intermediate
yang dibuat di sini. Nah, sekarang masalahnya kalau
(investasi) di intermediate goods, orang melihat bahwa
return-nya rendah sehingga orang tidak begitu tertarik.
Karena itu, kami bilang, oke kalau Anda tidak tertarik,
kami pikirkan insentifnya melalui tax allowance. Ini
yang sekarang teman-teman di BKF (Badan Kebijakan
Fiskal) sedang mempersiapkan. Itu tentu medium term.
Yang lebih long term, saya melihat bahwa harga
komoditas sekarang turun. Harga energi juga turun.
Indonesia itu tidak bisa bertahan terus-menerus hanya
di dalam sumber daya alam atau buruh murah. Kalau
negaranya [isinya] kelas menengah, upah buruh mau
enggak mau harus naik. Jadi, mau enggak mau kita
harus pindah [ke level lebih tinggi]. Kalau pindah, kita
perlu kualitas orang yang baik. Kita perlu yang namanya
R&D [research and development]. Makanya, ini yang dari
BKF sedang dipersiapkan, insentif tax allowance kalau
orang investasi di sini dan R&D-nya atau training-nya
dibikin di Indonesia.
Kenapa training ini saya agak obses Karena kalau
kita lihat sejarah, ada tiga negara yang masuk negara
berpendapatan menengah atau middle class, yaitu Afrika
Selatan, Brasil dan Korea Selatan. Hanya Korea Selatan
yang berhasil menjadi negara industri karena dia memberi
penekanan pada inovasi dan teknologi.
Terkait dengan upaya menekan sisi permintaan,
bagaimana implikasinya terhadap penerimaan
negara dan keep buying strategy
Dari segi penerimaan negara, dengan growth yang
melambat, tentu akan terpengaruh. Itu sebabnya dalam
pembahasan APBN 2014 dengan DPR, dilakukan perubahan
di situ. Kalau dibilang bertentangan dengan
growth yang mau tinggi, betul. Tapi, kita harus realistis
dalam 2 tahun ini kita harus stabilisasi dan itu pilihan
kita. Jadi, implikasinya kita tidak bisa mendorong pertumbuhan
di atas 6% dan dari sisi penerimaan pasti
akan affected.
Sekarang bagaimana dengan penerimaan yang turun
ini, ada upaya. Ini yang sudah saya bicarakan dengan
Ditjen Pajak. Saya harus akui selama ini penekanan
kepada sektor-sektor tertentu memang terjadi, yang disebut
sebagai intensifikasi. Jadi, sumber penerimaan pajak
kita itu datang dari tambang, perkebunan. Dengan
growth yang melambat, harga komoditas
dan tambang menurun, penerimaan
pajaknya menurun.
Kami di internal bersama Pak Fuad
[Fuad Rahmany, Dirjen Pajak] menyetujui,
sudah tidak bisa lagi intensifikasi
atau dikenal dengan istilah berburu
di kebun binatang karena binatangnya
enggak ada lagi. Ini mesti
diubah kepada ekstensifikasi. Dicari
sektor-sektor yang masih berkembang
di Indonesia, yaitu sektor konsumsi,
misalnya properti. Pak Fuad sudah mulai lakukan, tetapi
ada constraint, concern, di sektor ini jumlah petugas pajaknya
terbatas, knowledge mereka tentang sektor lain terbatas.
Kalau begitu, bagaimana kita menarik pajak tanpa terlalu
banyak pakai orang. Itu yang kemudian ditetapkan
pada pajak UKM, ditetapkan 1% final. Tidak perlu melihat
bukunya, cuma tahu omzetnya saja, kemudian ditarik.
Itu tidak butuh orang banyak. Anda juga tidak perlu
knowledge terlalu detail mengenai itu karena dianggap
sebagai PPh final. Kami coba lihat sektor-sektor yang tidak
terlalu banyak digarap, collection-nya relatif kecil, sehingga
dari sektor-sektor itu, akan ada additional income.
Terus kalau ditanya, ini ideal tidak, tentu tidak. Yang
ideal adalah orang dipajaki berdasarkan bukunya,
untung atau rugi. Tapi, daripada enggak bisa di-collect
karena orangnya terbatas, knowledge-nya terbatas
mengenai sektor itu. Kalau Anda mau tarik pajak dari
suatu sektor, Anda harus mengerti perusahaannya,
harus mengerti bukunya. Bayangkan petugas pajak kita
total 33.000 orang.
Memang mau ada tambahan, tapi orangnya juga mesti
di-training. Kalaupun pegawai ditambah, knowledge-nya
masih terbatas. Jadi, saya harus realistis tahun ini.
Faktanya begitu, we’re not living in the first best world,
kita hidup di dunia yang second best, kalau mau
menunggu dulu sampai jumlah petugasnya cukup, saya
kehilangan 3-4 tahun dan income-nya kosong. Jadi,
12 | Laporan Khusus Arah Bisnis & Politik