RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 Lembaga Studi dan ... - Elsam

RUU KUHP - Draft II Tahun 2005
Pasal 74
perbuatan tertentu yang harus dihindari atau harus dilakukan oleh narapidana, misalnya
tidak boleh minum minuman keras. Syarat-syarat khusus tersebut tidak boleh
mengurangi hak narapidana misalnya hak menganut dan menjalankan ibadah sesuai
dengan agama dan kepercayaannya.
Ketentuan dalam Pasal ini mengatur mengenai kemungkinan pencabutan pembebasan
bersyarat. Tiga bulan setelah habis masa percobaan, pembebasan bersyarat tidak dapat
dicabut kembali. Namun apabila sebelum waktu 3 (tiga) bulan narapidana dituntut
karena melakukan tindak pidana dalam masa percobaan dan tuntutan berakhir dengan
putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka pembebasan
bersyarat dapat dicabut kembali.
Dalam hal terpidana harus menjalani kembali pidananya, maka jangka waktu antara saat
mulai menjalani pembebasan bersyarat dan saat mulai menjalani kembali pidananya
tidak dihitung sebagai menjalani pidana.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Pidana tutupan, meskipun merupakan salah satu jenis pidana pokok, namun pada
dasarnya merupakan cara pelaksanaan dari pidana penjara yang bersifat istimewa
(bijzondere strafmodaliteit). Karena itu jenis pidana ini tidak diancamkan secara khusus
dalam perumusan suatu tindak pidana.
Pertimbangan penjatuhan pidana tutupan didasarkan pada motif dari pembuat tindak
pidana tindak pidana yaitu karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Tindak
pidana yang dilakukan karena alasan ini pada dasarnya tindak pidana politik.
Maksud yang patut dihormati dimaksud harus ditentukan oleh hakim dan harus termuat
dalam pertimbangan putusannya.
Pasal 77
Pelaksanaan pidana pengawasan ini dikaitkan dengan ancaman pidana penjara. Pidana
pengawasan bersifat non-custodial, probation, atau pidana penjara bersyarat yang
terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama. Pidana ini merupakan
alternatif dari pidana penjara dan tidak ditujukan untuk tindak pidana yang berat sifatnya.
Pasal 78
Penjatuhan pidana pengawasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara, sepenuhnya terletak pada pertimbangan hakim,
dengan memperhatikan keadaan dan perbuatan terpidana. Pidana pengawasan ini
pada umumnya dijatuhkan kepada orang yang pertama kali melakukan kejahatan (first
offender) dan paling lama 3 (tiga) tahun.
Pengawasan terhadap pelaksanaan pidana pengawasan dilakukan oleh pejabat
pembina yang ada di Balai Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada
departemen yang bertanggung jawab di bidang hukum. Pejabat ini dapat pula meminta
bantuan dari pemerintah daerah, lembaga sosial, atau orang tertentu.
Mengenai lama pengawasan, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim
pengawas untuk memperpanjang atau memperpendek masa pengawasannya. Usul
untuk memperpanjang apabila selama dalam pengawasan terpidana menunjukkan
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 26